Kerumunan Pasar Tanah Abang, Anggota DPRD DKI: Sekarang Sudah Sulit Dicegah

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif menyesalkan kerumunan yang terjadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dia menilai, seharusnya Pemprov DKI Jakarta mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ada pembatasan jumlah kunjungan di pasar tersebut sejak jauh hari.

"Kalau sekarang, masyarakat sudah sulit untuk dicegah. Sejak 2-3 bulan lalu saya sebenarnya sudah wanti-wanti untuk mencegah keramaian di Tanah Abang ini, Pemprov DKI harus melibatkan informal leader/ tokoh masyarakat dari komunitas setempat," kata Syarif saat dihubungi merdeka.com, Minggu (2/5/2021).

Menurut dia, sebelum membuka kembali Pasar Tanah Abang, Pemprov DKI dan pengelola Pasar harus betul-betul memastikan bagaimana pelaksanaan protokol kesehatannya. Agar pelaksanaan itu bisa berjalan sesuai rencana, maka sosialisasi sangat penting, termasuk terkait pengawasannya.

"Harusnya sebelum membludak di-briefing dulu. Dari pihak manajemen Pasar, security internal dan eksternal, Satpol PP, Polisi, Satgas Covid setempatnya," kata Sekretaris Komisi D bidang pembangunan itu.

Syarif menilai, sudah telat jika Pemprov DKI Jakarta/ Satpol PP DKI baru membatasi jumlah pengunjung hari ini. Politikus Partai Gerindra ini merasa pesimistis terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP DKI di Pasar Tanah Abang yang sudah terlanjur membludak selama 2 hari ini.

Dia merasa apa yang dilakukan Satpol PP saat ini sia-sia. "Kalau harus dijagain sama petugas dengan pengunjung sebanyak itu kan tidak mungkin. Pengawasannya sulit," kata dia.

"Saya tidak pernah tahu di Tanah Abang ada koordinasi soal ini. Kalau baru sekarang sudah telat, kebiasaan buruk kita kalau sudah kejadian baru dirapatkan," imbuh Syarif.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Syarif menyarankan agar jumlah pedagang yang berjualan dibatasi setiap harinya. Lalu setelah itu, langkah yang harus dilakukan yakni mensosialisasikan pembatasan jumlah pedagang yang berjualan itu melalui media sosial atau secara langsung.

Sehingga harapannya, masyarakat pun juga tidak beramai-ramai berbelanja di Tanah Abang.

"Harusnya jumlah pedagangnya juga dibatasi 50 persen saja, kalau dibatasi pedagangnya, saya pikir masyarakat juga tidak berdatangan," sarannya.

"Kalau sudah terlanjur datang dan disuruh bubar itu susah," ungkapnya.

Selain itu, dia juga melihat adanya pemahaman yang salah dari masyarakat terhadap manfaat vaksinasi Tanah Abang. Menurutnya masyarakat beranggapan bahwa jika pedagang Tanah Abang sudah divaksin, maka para pengunjung tidak akan tertular Covid-19.

"Ada disinformasi, edukasinya kurang soal manfaat vaksin. Seharusnya disampaikan berkali-kali bahwa para pengunjung punya risiko tertular karena belum divaksin," kata dia.

Reporter: Rifa Yusya Adilah

Sumber: Merdeka