Jubir Prabowo Bantah PT Teknologi Militer Indonesia Diberi Proyek Alutsista Rp 1.750 Triliun Kemenhan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertahanan  berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Nilai pembelian alutsista itu jumlahnya mencapai Rp 1.750 Triliun. Untuk menjalankan proyek tersebut Kemenhan dikabarkan akan menunjuk PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) untuk pengadaannya.

Terkait hal itu, Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak membantahnya. Dia menegaskan PT TMI tidak akan berkontrak dengan Kemenhan. “

TMI tidak akan berkontrak dengan Kemhan dan tidak akan melakukan pengadaan Alutsista," kata Dahnil kepada merdeka.com, Selasa (1/6/2021).

Dia mengatakan TMI adalah perusahaan yang didirikan yayasan pengembangan potensi pertahanan. Sementara itu dia merinci PT tersebut berfokus pada upaya peningkatan ahli teknologi hingga tempat perhimpunan para ahli.

"TMI adalah perusahaan yang didirikan Yayasan Pengembangan Potensi Pertahanan yang fokus pada upaya peningkatan alih teknologi, tempat berhimpunnya para ahli yang bisa berkomunikasi dengan para princisipal agar bisa menperoleh teknologi-teknologi kunci yang selama ini sulit kita dapatkan dari prinsipal," bebernya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya, beredar rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Dalam rancangan perpres itu tertulis tertulis angka yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah USD 124.995.000, yang jika dikonversikan ini sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (kuadriliun). 

Anggaran ini meliputi untuk akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314, untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.

Pada rancangan perpres ini juga disebutkan Kemenhan akan meminjam uang ke negara lain. Rencana peminjaman juga sudah tertuang dalam rancangan perpres ini.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com