Pakar Hukum Tata Negara Pertanyakan Sumber Wacana Presiden 3 Periode

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menanggapi hasil survei SMRC terkait penambahan masa jabatan periode presiden. Diketahui, saat ini wacana penambahan masa kepemimpinan presiden menjadi tiga periode terus berembus.

"Apakah kita ingin kembali mengubah lagi ke yang dulu? Saya kira tidak. Jangan-jangan tiga periode saat ini imajinasi politik dari orang-orang yang entah apa maskud dan tujuannya," kata Bivitri saat diskusi menanggapi hasil survei SMRC terkait amandemen UUD 1945 yang disiarkan daring, Minggu (20/6/2021).

Menurut hasil survei, lanjut Bivitri, 74 persen responden tidak membayangkan masa periode presiden ditambah lebih dari dua periode. Karenanya, Bivitri menelisik darimana hal tersebut muncul.

"Jadi darimana (wacana) tiga periode ini?," tutur pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ini.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil survei menyebutkan bahwa 74 persen publik ingin presiden tetap dua periode. Namun demikian saat disodorkan nama Jokowi, pendukung antirevisi masa jabatan presiden dua periode terlihat goyah.

"Cukup banyak yang goyah, sehingga tidak lagi 74 persen yang menolak dua periode presiden ketika Jokowi kembali jadi calon. Tapi jadi 52,9 persen yang menolak presiden lebih dari dua periode, jadi ada efek Jokowi terhadap publik," kata Ade Armando, Direktur Komunikasi SMRC saat memaparkan hasil survei via daring.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Survei SMRC ini dilakukan pada 21-28 Mei 2021 kepada responden berusia di usia 17 tahun ke atas. Margin of error rata-rata dari survei ini sebesar 3,05 persen pada tingkat kepercayaan sebanyak 95persen

Responden terpilih diwawancara lewat tatap muka, dengan quality control terhadap hasil wawancara dilakukan acak sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisi dengan mendatangi responden terpilih tersebut dan tidak ditemukan kesalahan.