Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?

Alasan PPATK Kesulitan Deteksi Korupsi APBD dan Dana Otsus Papua

Menjadi fenomena umum di Papua bahwa banyaknya penggunaan terhadap transaksi tunai ini sangat rawan dugaan korupsi.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 25 Jun 2021, 16:03 WIB

Diterbitkan 25 Jun 2021, 07:15 WIB

FOTO: Aksi Mahasiswa Papua Tolak Otonomi Khusus

Massa Ikatan Mahasiswa Papua saat berunjuk rasa di depan Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (24/2/2021). Dalam aksinya mereka mengutuk tindakan elite politik Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua untuk mendukung Otonomi Khusus (Otsus). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengaku kesulitan mendeteksi dugaan korupsi APBD dan Dana Otsus Papua lantaran cakupan wilayah yang luas dan sistem pembayaran yang kurang terfasilitasi.

"Papua ini tidak sederhana, dengan wilayah yang demikian luas dan dengan sistem pembayaran yang masih berbasis kepada cash (tunai) itu tentu saja membuat Papua memerlukan penanganan tersendiri. PPATK dalam melaksanakan tugasnya ini tidak ringan," tutur Dian dalam video yang dibagikan kepada awak media, Kamis (24/6/2021).

Menurut Dian, pihaknya saat melakukan analisis dan pemeriksaan mesti lebih detail dalam setiap kasusnya. Menjadi fenomena umum di Papua bahwa banyaknya penggunaan terhadap transaksi tunai ini sangat rawan dugaan korupsi.

"Bisa dikatakan begitu karena salah satu persoalan kemungkinan besar adalah infrastruktur dan jaringan komunikasi dan lain sebagainya itu tidak sekuat di wilayah lain di Indonesia," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Bangun Fasilitas Transaksi Keuangan Digital

Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dian berharap, penyaluran APBD dan Dana Otsus Papua hendaknya dapat dilakukan dengan cara yang lebih mengikuti tata kelola. Untuk itu, diperlukan pemerataan pembangunan fasilitas transaksi keuangan secara digital.

"Ada beberapa rekomendasi ketika kami melakukan analisis situasi Papua ini, bahwa memang ke depan harus memastikan bahwa pertama adalah terkait dengan penggunaan uang cash ini yang saya kira ke depan harus ada upaya bersama lembaga-lembaga terkait untuk bekerja sama, bagaimana meningkatkan semua infrastruktur yang ada terkait pembayaran yang sifatnya nontunai," Dian menandaskan.

Lanjutkan Membaca ↓