5 Hal Terkait Upaya Kemenag Usai Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Internasional

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi mengumumkan membuka ibadah umrah bagi jemaah internasional mulai 10 Agustus 2021 mendatang atau 1 Muharam 1443 Hijriah.

Menanggapi hal tersebut, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Khoirizi mengatakan, saat ini Indonesia masih fokus dalam penanganan pandemi Covid-19.

Menurut dia, jika kasus Covid-19 berhasil ditekan, maka dipastikan akan berimbas baik terhadap penyelenggaran umrah.

"Pemerintah saat ini fokus menangani pandemi Covid-19. Insya Allah, jika pandemi terkendali, itu juga akan berdampak pada proses penyelenggaraan umrah, bahkan hajj 1443 H," ujar Khoirizi di Jakarta, Selasa 27 Juli 2021.

Meski begitu, dirinya mendatangi Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi di Jakarta. Kedatangan Khoirizi beserta rombongan pada Kamis, 29 Juli 2021 diterima langsung oleh Dubes Saudi Esham Altsaqafi.

"Dubes tadi mengatakan bahwa pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Informasinya, akan ada ketentuan detail terkait penyelenggaraan umrah 1443 H, termasuk yang terkait jemaah umrah Indonesia," papar Khoirizi dalam keterangan tulis, dikutip pada Jumat (30/7/2021).

Berikut 5 hal terkait upaya Kementerian Agama (Kemenag) usai pemerintah Arab Saudi buka umrah untuk jemaah internasional dihimpun Liputan6.com:

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah Arab Saudi akan membuka pintu untuk jemaah umrah dari sejumlah negara. Pembukaan umrah itu rencananya akan berlangsung pada 10 Agustus 2021 atau 1 Muharam 1443 Hijriah.

Menanggapi hal ini, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Khoirizi mengungkapkan, saat ini Indonesia masih fokus dalam penanganan pandemi Covid-19.

Jika kasus ini berhasil ditekan, ia memastikan akan berimbas baik terhadap penyelenggaran umrah.

"Pemerintah saat ini fokus menangani pandemi Covid-19. Insya Allah, jika pandemi terkendali, itu juga akan berdampak pada proses penyelenggaraan umrah, bahkan haji 1443 H," jelas Khoirizi di Jakarta, Selasa, 27 Juli 2021.

Khoirizi juga menjelaskan pihaknya saat ini terus menjalani komunikasi pada Arab Saudi. Mulai dari perwakilan Indonesia di Riyad, Jeddah hingga Dubes Saudi di Jakarta.

"Kami juga akan terus menjalin komunikasi dengan pihak Saudi, baik melalui perwakilan Indonesia di Riyad dan Jeddah, maupun melalui Dubes Saudi di Jakarta," ucap dia.

Khoirizi mengaku sudah mengetahui adanya edaran dari Arab Saudi berikut sejumlah persyaratan yang ditetapkan.

Menurut dia, Kemenag dalam waktu dekat akan membahas edaran tersebut dengan Kemenkes, Kemenlu, Satgas Pencegahan Covid, Kemenhub, dan juga asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

"Edaran Saudi akan kita bahas bersama dengan para pihak agar ada pemahaman yang sama, baik yang berkenaan kebijakan penerbangan internasional di Saudi, maupun yang terkait langsung dengan kebijakan penyelenggaraan umrah," papar dia.

Khoirizi menilai, kesepahaman para pihak penting agar bisa dirumuskan langkah yang efektif, solutif, realistis dan kontekstual.

Selain membahas edaran Saudi, rapat bersama para pihak juga akan membahas sejumlah hal antara lain: menyusun skema vaksinasi + booster, serta skema pemeriksaan PCR jemaah umrah.

Ini sebagai antisipasi agar tidak terjadi ada jemaah negatif Covid saat PCR di Indonesia, lalu positif saat PCR di Saudi.

"Skema-skema ini akan kita bahas sebagai bagian persiapan, meski fokus saat ini adalah mengatasi pandemi di Tanah Air. Semoga Herd Immunity di Indonesia juga segera terwujud," ungkap Khoirizi.

Khoirizi menambahkan, pihaknya akan membentuk tim bersama lintas kementerian dan lembaga negara, termasuk juga asosiasi PPIU, dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan umrah 1443H.

Pemerintah, lanjut Khoirizi, terus berusaha untuk menekan angka penyebaran dan penularan Covid-19 di Tanah Air dengan bermacam upaya, antara lain mempercepat proses vaksinasi.

Hal ini juga harus dibarengi dengan peran serta masyarakat dan semua pihak untuk mendukung regulasi yang diterapkan.

"Mari patuhi protokol kesehatanndan disiplin 5M sebagai ikhitiar memutus mata rantai penularan virus ini," terang dia.

Khoirizi menemui Duta Besar Arab Saudi Esham Altsaqafi di Jakarta, untuk meminta kejelasan soal umrah yang rencananya dibuka untuk internasional pada 10 Agustus 2021.

"Kami meminta penjelasan kepada Duta Besar, mengenai teknis detail pelaksanaan umrah di masa pandemi," kata Khoirizi, Kamis 29 Juli 2021.

Seperti dilansir dari Antara, dia mengungkapkan pihaknya ingin mendapatkan informasi yang utuh soal pelaksanaan umrah tahun ini. Pasalnya, terdapat sejumlah informasi yang beredar mengenai persyaratan umrah.

Dalam syarat yang tertuang dari pengumuman itu, sembilan negara, termasuk jamaah asal Indonesia, harus menjalani karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Arab Saudi.

Kemudian, Arab Saudi hanya mengakui empat jenis vaksin yakni Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson.

Adapun Indonesia yang mayoritas telah mendapatkan vaksin Sinovac harus mendapatkan satu dosis penguat (Booster) dari empat vaksin rekomendasi.

"Banyak hal yang berkembang, dan kami meminta informasi resmi dan valid agar isu-isu terkait dengan umrah lebih jelas," kata dia.

Dalam pertemuan itu, kata Khoirizi, pemerintah mendapat sejumlah informasi dari Dubes, salah satunya terkait vaksin.

Khoirizi menyampaikan kembali pandangan Dubes yang menyatakan bahwa terpenting adalah vaksin Sinovac sudah mendapatkan persetujuan dari WHO.

Dubes juga mengatakan bahwa pihaknya sangat memahami psikologi umat Islam, khususnya di Indonesia, serta kerinduan mereka untuk berkunjung ke Haramain dan berziarah ke makam baginda Rasulullah sangat tinggi.

"Oleh karena itu, kita semua berharap pandemi ini segera dapat diatasi dengan baik, sehingga bisa kembali seperti sediakala" kata Khoirizi.

Khoirizi menuturkan, terkait detail edaran yang diterbitkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, termasuk yang berkenaan dengan Indonesia, masih terus dikoordinasikan.

"Dubes tadi mengatakan bahwa pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Informasinya, akan ada ketentuan detail terkait penyelenggaraan umrah 1443 H, termasuk yang terkait jemaah umrah Indonesia," kata Khoirizi.

Kepada Dubes, Khorizi juga menyampaikan harapan agar jamaah Indonesia mendapat kesempatan jika umrah mulai dibuka pada 1 Muharram 1443 H.

"Jumlah antrian jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya cukup banyak dan sudah hampir dua tahun menunggu," tegas Khoirizi.

(Deni Koesnaedi)