Heriyanti Anak Akidi Tio Ditetapkan Tersangka Penipuan Bantuan Covid Rp 2 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Anak bungsu Akidi Tio, Heriyanti dijemput langsung oleh Dir Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Ratno Kuncoro. Heriyanti ditangkap terkait dengan bantuan Akidi Tio Rp 2 triliun untuk penanganan covid-19 yang dijanjikan cair hari ini, Senin (2/8/2021), namun tidak ada. 

Heriyanti tiba di Mapolda Sumsel pukul 12.59 WIB dan langsung digiring masuk ke ruang Dir Ditkrimum Polda Sumsel dengan pengawalan ketat sejumlah petugas.

"Status sudah tersangka, inisial H. Sekarang sudah diamankan di Mapolda," kata Ratno Dir Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Ratno Kuncoro, Senin (2/8/2021).

Ratno menambahkan, sekarang pihaknya sedang menunggu keterangan tim penyidik soal motif apa yang mendorong tersangka membuat kegaduhan ini.

Hari ini, kata Ratno, tim yang dipimpin Kapolda Sumsel telah bekerja dari Senin (26/7) sudah membentuk tim. Pihaknya menggunakan data IT dan Source Intelejen Analysis.

"Ini kejahatan kedua yang pernah dilakukan tersangka," katanya menutup pembicaraan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya, aksi sosial keluarga pengusaha asal Kabupaten Aceh Timur, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), membuat tercengang warga Sumatera Selatan (Sumsel). Pasalnya, keluarga mendiang Akidi Tio, salah satu pengusaha sukses asal Kota Langsa Kabupaten Aceh Timur NAD, menyumbangkan uang dengan jumlah yang fantastis.

Bantuan berupa dana segar sebesar Rp2 triliun, disalurkan melalui dokter keluarga mendiang Akidi Tio, Prof Hardi Darmawan, pada hari Senin (26/7/2021) pagi.

Penyerahan bantuan dana tersebut digelar di gedung Mapolda Sumsel, yang disaksikan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel dan Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji.

"Ini luar biasa, ada yang memberikan bantuan untuk penanganan Covid-19, berupa uang sebesar Rp2 triliun," ujar Gubernur Sumsel Herman Deru, usai penyerahan bantuan Covid-19.

Penyerahan bantuan tersebut, dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh pejabat tinggi di Polda Sumsel dan Pemprov Sumsel, serta tokoh masyarakat di Sumsel.