Indonesia Kantongi Lisensi Kapal Perang Inggris, Prabowo Bawa Kemajuan

Liputan6.com, Jakarta PT PAL Indonesia telah mendapatkan kontrak lisensi pembuatan untuk kapal fregat Arrowhead 140 dengan perusahaan pertahanan Inggris, Babcock. pada acara Defense and Security Equipment International (DSEI) 2021 di London.

Adapun Menhan RI Prabowo Subianto yang memprosesnya dan Menhan Inggris Ben Wallace turut menyaksikan penandatanganan.

Terkait hal tersebut, pengamat militer Beni Sukadis, menilai itu sebuah langkah maju. "Ini merupakan langkah maju sehingga diapresiasi," kata dia, Sabtu (18/9/2021).

Meski demikian, menurutnya memang perlu waktu meningkatkan kapabilitas militer. Karena itu, seiring waktu berjalan, pemerintah perlu melakukan diplomasi terkait kapal asing yang berada di Laut Natuna China Selatan agar tak melewati dan beraktivitas di wilayah teritorial Indonesia.

"Keseriusan pemerintah RI dalam melindungi kepentingan nasional dan penegakan kedaulatan Indonesia, khususnya di wilayah Natuna, seharusnya menjadi prioritas utama saat ini," ungkap Beni.

Dia mengingatkan, di Laut Teritorial, Indonesia berkuasa sama seperti di wilayah darat dengan beberapa pengecualian, salah satunya kapal asing yang hendak masuk wajib memberitahukan terlebih dahulu.

"Tidak ada kapal asing yang boleh masuk ke wilayah ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu," kata dia.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita membenarkan kondisi di Laut Natuna Utara (LNU) banyak diisi kapal asing.

Namun dikonfirmasi, keberadaan mereka di wilayah tersebut karena Laut Natuna Utara (LNU) merupakan pintu masuk dari dan keluar lalu lintas kapal yang melalui Selat Sunda dan Selat Malaka.

"Jadi kata ribuan yang disampaikan oleh Sestama Bakamla Laksda TNI S. Irawan bermakna umum, tidak dalam waktu yang berdekatan dan juga mencakup laut china selatan. Laut Natuna Utara kan berbatasan langsung dengan Laut China Selatan," ujar Wisnu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (18/9/2021).

Wisnu menjelaskan, Bakamla telah mengajukan rekomendasi kebijakan dan strategi menghadapi situasi di perbatasan termasuk di Laut China Selatan ke Kemenkopolhukam.

Dalam rekomendasi Bakamla, lanjut dia, hal itu dilakukan untuk menghadapi situasi di wilayah perbatasan.