Pengamat Nilai UU TNI Bisa Jadi Warning Deligitimasi Kekuasaan Pemerintahan Presiden Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi UU oleh DPR pada Kamis 20 Maret 2025 dinilai menempatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai mantan jenderal berada di persimpangan sulit.

Hal tersebut seperti disampaikan Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli dalam analisis politiknya. Prabowo dinilai dalam posisi harus menjaga hubungan dengan TNI dan memastikan demokrasi tidak mundur ke belakang.

"Sebab pengesahan RUU TNI menjadi UU memantik perdebatan panas di tengah masyarakat. Dengan usulan perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif, UU TNI ini dianggap mengancam semangat reformasi 1998 yang memisahkan peran militer dari urusan sipil," ujar Pieter Zulkifli dalam keterangan tertulis, Senin (24/3/2025).

Dia pun mewanti-wanti Presiden Prabowo untuk lebih cermat membaca situasi agar tidak terjebak dalam permainan elite politik yang bisa mengancam stabilitas pemerintahannya. Mantan Ketua Komisi III DPR itu menduga ada gerakan politik terselubung yang berpotensi mendelegitimasi kekuasaannya.

"Sejarah kerap menjadi saksi bagaimana bangsa ini menghadapi dilema antara kepentingan kekuasaan dan semangat reformasi," terang Pieter.

Dia bahkan menilai saat ini Indonesia kembali dihadapkan pada sebuah kebijakan yang memantik kontroversi dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Salah satu isu yang paling mengundang kegelisahan publik adalah perluasan cakupan jabatan sipil yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif. Dari sebelumnya hanya 10 institusi, kini diusulkan menjadi 15," ucap Pieter.

Pieter Zulkifli mengungkapkan beberapa lembaga tambahan yang dimasukkan, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) justru menimbulkan tanda tanya besar, apakah hal itu masih sejalan dengan semangat reformasi.

"Sejak reformasi 1998, negara sepakat bahwa TNI harus kembali ke barak dan fokus pada tugas utamanya, yaitu pertahanan negara. Reformasi TNI dengan tegas menolak keterlibatan prajurit aktif dalam urusan sipil," kata dia.

Namun, lanjut Pieter, RUU TNI justru memberi ruang bagi TNI untuk kembali mengisi posisi strategis di kementerian dan lembaga sipil. Dia menekankan bila hal ini berbahaya, bukan hanya bagi demokrasi tetapi juga bagi legitimasi kekuasaan itu sendiri.

"Salah satu aspek yang mengundang kekhawatiran adalah bagaimana kebijakan ini dibuat dengan pola pikir post factum sesuatu yang sudah dilakukan terlebih dahulu, lalu baru dicari dasar hukumnya," terang Pieter.

Menurut dia, sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga sudah berjalan, hanya saja kini diperlukan legitimasi formal dalam UU TNI yang baru.

"Pendekatan ini jelas berbahaya. Kebijakan semestinya dibuat berdasarkan kajian mendalam sebelum diimplementasikan, bukan sebaliknya. Jika cara berpikir ini terus digunakan, maka akan ada banyak kebijakan lain yang justru mengikis prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum," ucap Pieter.

Tak hanya itu, Pieter Zulkifli mengingatkan banyak pihak menentang revisi payung hukum itu bukan karena ingin membatasi peran TNI, tetapi karena khawatir akan kembali pada masa lalu ketika militer begitu dominan dalam pemerintahan sipil.

Untuk itu, Pieter meminta Presiden Prabowo cermat dalam membaca situasi tersebut. Jika salah langkah, kata dia, bukan hanya kebijakan ini yang akan dipersoalkan, tetapi juga kepemimpinannya secara keseluruhan.

"Di Senayan, RUU ini memang sudah diajukan sejak era Presiden Jokowi. Namun, mengapa baru sekarang muncul gelombang penolakan besar? Mengapa ketika Polri masih banyak ditempatkan di lembaga negara, tidak ada protes sebesar ini? Ada indikasi bahwa ada pihak yang mencoba memanfaatkan isu ini untuk mendelegitimasi kepemimpinan Prabowo," beber dia.

Di sisi lain, Pieter berpandangan di situasi politik yang dinamis seperti seksrang, muncul spekulasi bahwa ada gerakan di balik layar untuk menggoyang kekuasaan Presiden Prabowo.

Bisa jadi, kata dia, keputusan merevisi UU TNI adalah permainan elite politik dan intelijen tertentu yang ingin menciptakan instabilitas di awal pemerintahannya.

"Prabowo harus berhati-hati dalam membaca situasi ini. Jangan sampai kebijakan yang terlihat kecil justru menjadi titik lemah yang dimanfaatkan lawan politiknya," ucap Pieter.

"Orang-orang di sekelilingnya, terutama yang berada di sektor intelijen dan keamanan, harus cakap dan loyal. Salah strategi bisa membuat citranya jatuh lebih cepat dari yang dibayangkan," sambung dia.

Pieter Zulkifli berharap kedepan Presiden Prabowo bisa lebih cerdik dalam mengelola isu. Dia memberikan sejumlah langkah yang bisa dilakukan Prabowo dalam menangani polemik UU TNI.

"Pertama, bisa mengevaluasi UU TNI itu jika memang ada celah yang berpotensi bertentangan dengan semangat reformasi," kata dia.

Kedua, lanjut Pieter, mendekat ke rakyat dengan mengedepankan model kepemimpinan yang lebih membumi. Prabowo bisa memeluk dengan cinta dan melindungi hak-hak rakyat yang seringkali dipermainkan oleh oknum-oknum yang serakah.

"Jangan hanya sibuk dalam rapat dan euforia kepemimpinan, tetapi juga harus turun langsung merasakan aspirasi rakyat," ucap Pieter.

Dia melanjutkan, ketiga adalah menjaga komunikasi politik yang baik. Jangan sampai, kata Pieter, orang-orang terdekat Presiden Prabowo justru menjadi beban polilik, misalnya kader Gerindra harus lebih berhati-hati dalam berbicara di ruang publik agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

"Berikutnya keempat ialah menjaga jarak dari oligarki yang bermain dua kaki. Dia berpendapat ada banyak pengusaha besar yang saat ini merasa tidak nyaman dengan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo," terang dia.

"Mereka takut kebijakan Presiden Prabowo menggangu kepentingan bisnis para pejabat yang telah lama berkolaborasi dengan para pengusaha hitam. Hal ini bisa menjadi faktor yang membuatnya dijegal dan adanya upaya pembusukan di lintas lembaga untuk mendelegitimasi pemerintahan Prabowo," sambung Pieter.

Pieter Zulkifli menekankan seluruh penyelesaian persoalan rakyat pada akhirnya akan mencatat bagaimana Prabowo sebagai Kepala Negara dapat mengelola dinamika politik tersebut.

"Jika mampu bertindak cerdik dan tegas, maka dia bisa keluar dari jebakan delegitimasi dan membuktikan bahwa kepemimpinannya bukan sekadar perpanjangan dari rezim sebelumnya," terang dia.

"Namun, jika lengah, maka skenario kegagalan bisa menjadi kenyataan lebih cepat dari yang diduga," jelas Pieter.