Setengah Abad Korpri dan Pesan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) merayakan ulang tahun ke-50. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun mengucapkan selamat ulang tahun untuk (Korpri). Hal ini disampaikan Jokowi melalui akun Instagramnya @jokowi, Senin (29/11/2021).

"Selamat ulang tahun ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia," ucap Jokowi.

Dia menyampaikan terima kasih kepada para abdi negara yang telah setengah abad melayani bangsa Indonesia. Jokowi mendorong para abdi negara terus tangguh, profesional, dan inovatif untuk Indonesia Maju.

"Terima kasih untuk setengah abad pelayanan kepada bangsa. Tetaplah menjadi abdi negara yang tangguh, profesional, dan inovatif untuk Indonesia Maju," kata Jokowi.

Tak hanya melaui akun Instagram, pada momen ulang tahun Korpri itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta untuk memperkuat integrasi serta menciptakan birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Dia mengingatkan abdi negara tak mengambil pungutan liar (pungli) dan mempersulit masyarakat.

"Jangan mempersulit, mengambil pungutan liar dan memberatkan masyarakat. Bangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme," tutur Jokowi saat berpidato di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Korpri secara virtual, Senin (29/11/2021).

Dia menegaskan bahwa pengabdian yang diberikan anggota Korpri kepada Indonesia tidak boleh berhenti. Jokowi meminta Korpri untuk terus berinovasi serta beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasalnya, saat ini ekspektasi masyarakat semakin tinggi dan tantangan perubahan makin kompleks. Jokowi menyebut berbagai tantangan baru bisa muncul tanpa terduga, baik karena perkembangan teknologi maupun karena musibah dan pandemi.

"Menghadapi semua tantangan ini Korpri harus terus bertransformasi memperkokoh sikap melayani, menjadi abdi masyarakat, menjadi abdi negara. Terus berinovasi dan mengembangkan cara kerja baru yang lebih efisien. Terus beradaptasi dengan perkembamgan ilmu pengetahuan dan teknologi," katanya.

Selain itu, kata Jokowi, para anggota Korpri harus mampu memberi solusi dengan cepat dan jitu sehingga dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Disisi lain, dia menyampaikan anggota Korpri harus berada di garda terdepan dalam reformasi birokrasi.

"Memangkas regulasi yang menghambat pelayanan, menyederhanakan organisasi sehingga bergerak lebih lincah dan meninggalkan sekat sekat egosektoral serta membuat prosedur yang rumit menjadi simple dan membuat yang lambat menjadi cepat," ujar Jokowi.

Menurut dia, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan dengan baik dam bijak. Jokowi berharap satu data dan pemerintahan berbasis elektronik dapat segera diterapkan di Indonesia.

Tak hanya itu, dia juga mendorong terwujudnya organisasi yang ramping dan sumber daya manusia (SDM) unggul. Hal ini agar anggota Korpri dapat lebih responsif dan inovatif.

"Dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dengan efisien dan efektif," ucap Jokowi.

Jokowi pun memerintahkan para aparatur negara melakukan terobosan dan inovasi secara berkelanjutan. Jokowi juga mengingatkan mereka untuk mengubah cara pikir dan cara bekerja, khususnya dalam menyelesaikan masalah.

"Ubah mindset cara pikir, cara bekerja, hindari ketidakefisienan, kerumitan, hanya masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja," kata Presiden.

Untuk itu, dia meminta setiap dinas, kementerian, maupun lembaga berkolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, hingga lintas profesi. Jokowi mendorong penerapan e-government untuk meningkatkan kecepatan dan kredibilitas pelayanan.

Menurut dia, setiap anggota Korpri apa pun jabatannya harus memiliki nilai dasar yang sama. Jokowi menekankan semua aparatur sipil negara (ASN) harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

"Pegang teguh core values aparatur sipil negara. Orientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif," jelas Jokowi.

Dalam kesempatan ini, dia menyampaikan bahwa anggota Korpri yang tersebar di seluruh Indonesia telah jadi simpul persatuan dan kesatuan bangsa. Jokowi menyebut Korpri mewujudkan kehadiran negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air.

"Perkuat peran saudara-saudara sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga NKRI, Pancasila, konstitusi, dan Bhineka Tunggal ika," tuturnya.

"Jalin kerja sama yang kokoh dengan seluruh komponen bangsa untuk bersama sama mewujudkan Indonesia Maju yang kita cita-citakan," sambung Jokowi.

Sebelymnya, pada HUT ke-49 Korpri tahun lalu, Jokowi menegaskan pemerintah harus terus mempercepat reformasi birokrasi dan struktural. Dengan begitu, aparat birokrasi dapat bekerja dengan cepat tanpa prosedur yang berbelit-belit di masa pandemi Covid-19.

"Reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara HUT ke-49 Korps Pegawai RI (Korpri) secara virtual, Minggu 29 November 2020.

Jokowi menilai pandemi Covid-19 ini merupakan momentum tepat untuk mengubah cara-cara kerja yang normal menjadi luar biasa. Dia mengatakan pandemi Covid-19 membuat sebagian besar birokrat harus bekerja dari rumah.

Kondisi ini dinilai mempercepat transformasi digital, menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil. Selain itu, birokrat juga dapat memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreatifitas.

Jokowi ingin agar kelembagaan pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih dan tidak efisien segera diintegrasikan melalui reformasi struktural. Selain itu, dia meminta jenjang eselonisasi yang panjang dipangkas sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan.

"SOP yang panjang dan kaku harus diringkas dan fleksibel dan berorientasi pada hasil," ucap dia.

Sementara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat menciptakan pelayanan prima.

Firli mengatakan "ASN Bersatu, Korpri Tangguh, dan Indonesia Tumbuh" yang diusung sebagai tema dalam peringatan tahun ini sangat tepat untuk mengingatkan sekaligus menguatkan trah ASN sebagai pelaksana cita-cita bangsa dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum pada mukadimah UUD 1945.

"Sebagai pelaksanaan cita-cita bangsa untuk mewujudkan tujuan negara perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesionalitas, netral dan bebas dari pengaruh apa pun khususnya intervensi politik, bersih dari praktik KKN," kata Firli melalui keterangannya di Jakarta, memperingati HUT Ke-50 Korpri.

Menurut Firli, sifat dan sikap ASN seperti itu yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelayanan prima serta berkualitas bagi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, kata dia, ASN yang memiliki integritas dan karakter kuat tentunya mampu menjalankan peran mereka sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Tentu ini tugas yang tidak mudah, bahkan cenderung sulit. Mengingat beratnya tantangan serta rumitnya menyelesaikan ragam persoalan yang harus dihadapi ASN sebagai penyelenggara negara," ucap Firli.

Menurutnya, beban kerja dan masih karutmarutnya sistem pelayanan publik di negeri ini, tak jarang membuat ASN menjadi jenuh sehingga sangat rentan atas godaan sesat untuk berperilaku koruptif. Salah satunya membuat "jalan pintas" mengatasnamakan percepatan layanan bagi masyarakat.

"Jalan pintas" inilah yang dapat memicu terjadinya tindak pidana korupsi dan melibatkan jajaran ASN karena kebijakan yang cacat atau malaadministrasi ini menjadi celah sehingga dapat disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh individu-individu tertentu bagi kepentingan diri maupun kelompoknya," tuturnya.

Oleh karena itu, Firli mengharapkan dalam peringatan HUT Ke-50 Korpri dapat dimanfaatkan sebagai tonggak membangun semangat pengabdian ASN kepada bangsa dan negara dalam semangat persatuan dan kesatuan guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

"Ingat, siapa pun termasuk ASN dapat terpapar virus korupsi dan perilaku koruptif yang dapat membangkitkan sifat tamak, sisi kelam terdalam manusia yang tidak lagi mampu dikontrol. Sifat tamak dapat mengubah seseorang menjadi rakus seperti 'tikus', selalu merasa kurang dengan apa yang dimilikinya, tidak pernah puas akan segala harta benda yang telah diperolehnya," ujar Firli.

Ia juga mengingatkan sebagai abdi negara yang bertugas sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK akan menindak siapa pun tanpa terkecuali termasuk penyelenggara negara dan ASN yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Saya ucapkan selamat memperingati HUT Ke-50 Korpri, mari kita jaga integritas dan loyalitas kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengamalkan Pancasila serta nilai nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai abdi negara pengayom rakyat Indonesia dengan meneguhkan nilai-nilai agama, budaya, dan kejujuran agar terhindar dari perilaku koruptif dan laten korupsi," ujar Firli.