Liputan6.com, Jakarta Kaisar KKSP Minta Pemerintah Berhitung Matang Dampak dari Hasil Negosiasi dengan AS Soal Tarif
Kaisar Kiasa Kasih Said Putra atau Kaisar KKSP yang juga Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah perlu berhitung dengan matang dampak dari hasil negosiasi dengan AS terkait tarif resiprokal.
Advertisement
Baca Juga
Menurutnya, salah satu hal yang perlu diperhitungkan adalah hasil kesepakatan yang akan berdampak pada hubungan Indonesia dengan negara-negara lain yang punya kepentingan di sektor energi.
Advertisement
“Sejak awal berdiri, Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif dan prinsip ini harus dijaga serta tidak dikorbankan dalam proses negosiasi perdagangan yang pragmatis," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, dalam negosiasi yang masih berlangsung antara Indonesia dengan AS soal tarif, terselip satu kesepakatan yang meminta RI mengimpor gas alam cair (LNG) dan minyak mentah (sweet crude oil) dari AS sebagai upaya menjaga keseimbangan perdagangan.
Kaisar pun meminta, dalam membuat kesepakatan dengan AS, pemerintah wajib menjaga hubungan dengan Tiongkok. Menurutnya, ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok cukup signifikan, terutama dalam hal investasi, perdagangan ekspor-impor, serta keterlibatan dalam berbagai proyek infrastruktur strategis.
"Terlebih lagi, sinyal tekanan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Tiongkok kepada negara-negara yang tengah bernegosiasi tarif dengan AS patut menjadi perhatian serius," ujarnya.
"Pemerintah Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan diplomatik agar tidak terseret dalam konflik kepentingan global yang justru dapat merugikan kepentingan nasional," jelas Kaisar.
Konsisten Jalankan Politik Bebas Aktif
Kaisar meminta pemerintah konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif sebagai strategi taktis dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik yang kian kompleks.
"Seiring dengan berlangsungnya proses negosiasi ini, pemerintah juga harus tetap konsisten terhadap tujuan utama pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan," ujarnya.
Kaisar mengungkapkan, Indonesia berpotensi besar dalam sektor energi terbarukan karena memiliki cadangan nikel yang melimpah dan potensi energi panas bumi yang kaya.
"Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dalam mendorong inovasi energi terbarukan harus menjadi prioritas utama pemerintahan ke depan," ungkapnya.
"Sebab, hanya dengan inovasi, sebuah negara dapat tumbuh menjadi bangsa besar yang berdaulat terkhusus berdaulat dalam energi baru terbarukan," jelas Kaisar.
Â
(*)
Advertisement
