Hasil Survei Indikator Politik soal Publik Tak Setuju PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan kurang setuju soal kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). 

Menurutnya hal itu dilakukan pemerintah semata untuk mengendalikan Covid-19 agar tidak kembali terjadi lonjakan.

"Soal perpanjangan PPKM yang cenderung kurang disetujui publik, ya wajar saja. Kami juga tidak ingin sebenarnya, kami tahu beratnya ekonomi masyarakat bawah terdampak. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk bertahan dalam menghadapi pandemi, ya memang pilihan yang harus diambil," kata Faldo dalam keterangan diterima, Senin (6/12/2021).

Faldo menambahkan, kebijakan PPKM menjadi konsen khusus pemerintah. Jika kasus sudah melandai, pemerintah akan melakukan pelonggaran protokol kesehatan di beberapa area publik. Namun sebaliknya, jika kasus di satu daerah meningkat, maka prokes kembali diperketat.

"Ini yang dari awal pemerintah selalu bicara soal strategi gas dan rem. Hasilnya, sama-sama kita rasakan. Kami yakin publik sudah sangat paham," jelas Faldo.

Terlepas dari kurang setujunya masyarakat terhadap PPKM, namun survei yang dirilis akhir pekan kemarin menunjukkan hasil kepuasan terhadap kinerja Jokowi mencapai 72 persen.

Faldo pun menyambut baik hasil survei tersebut dan mengaku senang saat responden mengaku puas meski kerap banyak kritik berdatangan.

"Melihat hasil survei ini, patut disyukuri. Langkah yang diambil sudah tepat. Kritik sering kali terasa pahit, namun buahnya akan terasa manis. Kritik dijawab dengan pemenuhan tanggung jawab. Presiden sudah tekankan pada aparat agar menjaga ruang demokrasi, menjaga ruang kritik," Faldo menandasi.

Sebagai informasi, Survei Indikator Indonesia mencatat dua penyebab kenaikan tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi. Pertama, disebabkan menurunnya responden yang menilai ekonomi Indonesia memburuk. Kedua, terkait penanganan Covid-19 yang dirasa berhasil.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut, kenaikan tingkat kepuasan kinerja presiden terjadi dalam kurun waktu 2-3 bulan terakhir.