Ketua KPK Dorong Parpol Punya Budaya Antikorupsi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua KPK Firli Bahuri, mendorong partai politik (parpol) untuk turut serta membangun dan memiliki karakter dan budaya antikorupsi.

Menurut Firli, meski saat ini sebenarnya regulasi sudah cukup dan aparat penegak hukum ada, tapi belum ada budaya antikorupsi. KPK berharap bisa membantu membangun budaya tersebut di tanah air.

"KPK ingin mengubah korupsi itu budaya menjadi antikorupsi adalah budaya," ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat memberi paparan secara virtual di Pendidikan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 PDIP, Selasa, (22/3/2022).

Ketua KPK menyampaikan beberapa permasalahan yang sedang dihadapi saat ini seperti korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme. Dia pun memaparkan sejumlah pendekatan yang dilakukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional," kata Firli.

Firli menjelaskan, budaya antikorupsi belum mapan hidup dalam penyelenggara negara dan seluruh anak bangsa.

"Harapannya semua anak bangsa ikut aktif, baik yang di legislatif, eksekutif dan partai politik (parpol) pun punya peran dalam hal ini. Karena korupsi merugikan uang negara, korupsi juga menyulitkan tercapainya tujuan bernegara," tuturnya.

Firli mengatakan, parpol menjadi sentral dan memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Ia berharap PDIP bisa menjadi parpol pelopor budaya antikorupsi. "Saya kira PDIP bisa menjadi pelopor dalam budaya antikorupsi," ucap Firli.

Hasto mengapresiasi kesediaan Ketua KPK tampil di acara pendidikan kader PDIP. Menanggapi paparan Firli, Sekjen PDIP Hasto menyebut perlunya menerapkan budaya antikorupsi. Dan hal itu bisa dimulai dari cara berpikir positif yang antikorupsi.

"Materi yang disampaikan Pak Firli menjadi energi bagi PDI Perjuangan. Kehadiran Pak Firli secara langsung tidak akan sia-sia, dan karenanya semua kader Partai harus terlibat dalam membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari cara berpikir yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto.

Hasto pun membeberkan mekanisme di internal PDIP yang mendukung komitmen anti korupsi, membuka ruang besar melalui merit system dan termasuk melakukan pembenahan di internal melalui aturan organisasi.

"Dalam budaya anti korupsi, harus dijabarkan dalam kerangka organisasi melalui ketetapan kita, values/nilai dalam berpartai dimana dari ideologi Pancasila kita diajarkan nilai keadilan sosial. Bersikap adil dimulai dari pikiran, alam rasa. Bersikap adil untuk kepentingan rakyat Indonesia juga suatu landasan filosofis yang harusnya anti korupsi. Nilai kemanusiaan, ketuhanan menjadi dasar dari perjuangan kita agar korupsi betul-betul dapat kita perangi bersama," papar Hasto.