Ketua BURT DPR Minta Sekjen Kaji Ulang Pengadaan Gorden Rp48,7 M

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso akan meminta kepada Setjen DPR RI untuk mengkaji ulang pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR yang mencapai Rp48,7 miliar.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 30 Mar 2022, 11:36 WIB
Diterbitkan 30 Mar 2022, 11:36 WIB
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mengapresiasi capaian Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI yang beradaptasi dengan perkembangan zaman, terlebih saat terjadi pandemi Covid-19 sejak Maret 2020.

Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso akan meminta kepada Setjen DPR RI untuk mengkaji ulang pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR yang mencapai Rp48,7 miliar.

"Kami akan meminta Sekretariat Jendral DPR untuk meninjau kembali pagu anggaran tersebut,” kata Agung dalam keterangannya, Rabu (30/3/2022).

Agung menilai, saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok terutama minyak goreng yang langka dan harganya tinggi.

“Saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan kelangkaan minyak goreng, jadi harus lebih menghemat anggaran. Kita harus punya sense of crisis," ujarnya.

Meski pengadaan gorden sudah direncanakan sejak lama, ia meminta sebaiknya cari waktu yang pas, supaya masyarakat tidak menganggap anggota dewan malah menghambur-hamburkan uang ditengah situasi sulit seperti sekarang ini.

"Saya rasa, eksekusi pengadaan gorden ini harus menunggu waktu yang tepat untuk direalisasikan, semua harus lebih transparansi terkait hal ini, termasuk pengawasan oleh pihak terkait," tandasnya.

Pengadaan Gorden

Seperti diketahui, DPR menyediakan pagu anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk pengadaan gorden di 505 unit rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, di mana satu rumah akan mendapatkan satu set gorden senilai sekitar Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, pengadaan gorden sudah lama diusulkan tetapi baru bisa dianggarkan saat ini sejak penggantian gorden terakhir dilakukan pada tahun 2009.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya