Menimbang Rencana Prabowo Evakuasi Sementara 1.000 Warga Gaza ke Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus menegaskan komitmennya untuk mengambil peran lebih aktif dalam penyelesaian konflik Gaza dan krisis yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Berbagai upaya juga terus dilakukan pemerintah Indonesia, termasuk memberikan bantuan kemanusiaan hingga pembangunan infrastruktur.

Indonesia telah terlibat langsung dalam aksi kemanusiaan. Bantuan medis, logistik, hingga pengiriman relawan menjadi bagian dari kontribusi nyata Indonesia di Gaza. Teranyar, Presiden Prabowo Subianto memulai perjalanan diplomatik penting ke Timur Tengah pada Rabu, 9 April 2024.

Lawatan diplomatik ini menjadi langkah pemerintah Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di Palestina. Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pemimpin kawasan guna mendorong solusi damai yang berkelanjutan. Bahkan, Prabowo secara tegas menyatakan Indonesia siap menampung korban konflik Gaza, Palestina untuk sementara.

"Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka, dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut, bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka," tutur Prabowo di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 9 April 2025.

"Mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun boleh, pemerintah Palestina dan pihak terkait di situ mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka," sambungnya.

Menurut Prabowo, diperkirakan untuk gelombang pertama evakuasi korban konflik Gaza akan berjumlah 1.000 orang. Namun begitu, dia menekankan adanya syarat bagi pihak Palestina untuk merealisasikan hal itu.

"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara, sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal," tegasnya.

Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan, Indonesia selama ini konsisten memberikan dukungan berupa peningkatan kapasitas, pembangunan infrastruktur, dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. Komitmen tersebut juga tercermin dalam sikap tegas Indonesia yang terus mendorong penyelesaian konflik berdasarkan prinsip Solusi Dua Negara (two-state solution) serta penghentian segala bentuk kekerasan.

Sugiono menyatakan, Indonesia siap memainkan peran lebih luas apabila diminta oleh semua pihak terkait. Salah satu bentuk dukungan konkret yang ditawarkan adalah kesiapan Indonesia untuk menerima korban perang dari Gaza, khususnya warga sipil, guna mendapatkan pengobatan dan perawatan medis di Indonesia.

"Apabila semua pihak menghendaki dan menyetujui, Indonesia siap menerima korban perang, terutama warga sipil, untuk pengobatan dan perawatan," tegas Sugiono, seperti dikutip dari pernyataan resmi Kemlu RI yang diterima Liputan6.com, Kamis (10/4/2025).

Meski demikian, Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak segala upaya yang mengarah pada pemindahan paksa atau relokasi permanen warga Palestina dari tanah kelahiran mereka. Sugiono menegaskan, perubahan demografi di wilayah Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional yang tidak dapat diterima.

"Keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk memindahkan warga Palestina dari Tanah Airnya," ujarnya.

Adapun untuk merealisasikan rencana ini, Indonesia saat ini tengah melakukan konsultasi dengan berbagai negara, termasuk Pemerintah Palestina. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa seluruh proses dilakukan semata-mata demi kepentingan rakyat Palestina dan memperoleh dukungan luas dari negara-negara di kawasan.

Di tingkat nasional, Kementerian Luar Negeri akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempersiapkan aspek teknis pelaksanaan, mulai dari keberangkatan hingga pemulangan para korban. Waktu pelaksanaan program ini sendiri akan ditetapkan setelah seluruh konsultasi dan persiapan teknis rampung.

Pengamat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Smith Alhadar menilai bahwa rencana Indonesia yang ingin menampung pengungsi Gaza ke Indonesia kemungkinan ditolak publik Indonesia.

Smith Alhadar menyebut, bukan lantaran mereka tak mau membantu Palestina, tapi karena mereka tak ingin bangsanya menjustifikasi ethnic cleansing yang dilakukan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang ditetapkan ICC sebagai penjahat perang, penjahat kemanusiaan, dan pelaku genosida.

"Netanyahu dan Trump masih berusaha mencari negara yang bersedia menampung orang-orang usiran Palestina. Dalam konteks inilah Prabowo melihat kesempatan melunakkan sikap Trump tentang tarif resiprokal terhadap Indonesia," kata Smith Alhadar saat dihubungi oleh Liputan6.com pada Kamis (10/4/2025).

"Dengan menampung warga Palestina, Prabowo berharap akan meningkatkan bargaining power Indonesia vis a vis AS. Memang tarif resiprokal Trump cukup memukul Indonesia yang mulai kepayahan menghadapi masalah ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi Prabowo yang hanya menciptakan ketidakpercayaan investor domestik dan luar negeri sudah lebih dulu melemahkan rupiah, inflasi tinggi, dan PHK besar-besaran," kata Smith.

Ia menilai, tentu saja Prabowo menyatakan membuka pintu bagi pengungsi Palestina demi kepentingan nasional.

"Prabowo menyatakan menampung orang Palestina bersifat sementara. Tentu saja ini pernyataan yang menyesatkan. Sejak pengusiran besar-besaran warga Palestina yang dimulai pada 1948 belum pernah ada yang berhasil pulang. Lagi pula, tujuan Israel mengusir warga Palestina adalah melenyapkan mereka. Lawatan Prabowo ke negara-negara Timteng bertujuan meminta restu mereka atas kesiapan RI menampung pengungsi Palestina" ucapnya.

"Karena mengosongkan Gaza dan sebagian Tepi Barat pada saat Israel juga terus menganeksasi wilayah Suriah dan Lebanon akan mengubah keseimbangan di kawasan. Israel bertambah besar dan Palestina hilang," sambungnya.

Smith menyebut, untuk menyelamatkan ekonomi nasional, Prabowo harus mencari jalan lain. Tidak etis menjadikan warga Palestina yang kelaparan dan teraniaya sebagai komoditas politik.

Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah memaparkan untung dan rugi dari rencana Pemerintah Indonesia yang ingin menampung pengungsi Gaza ke RI.

"Untung, karena ide dasarnya dari Indonesia. Untung karena dapat menyadarkan masyarakat dunia akan pentingnya solidaritas sosial dan kekerabatan antar bangsa," kata Teuku Rezasyah kepada Liputan6.com, Kamis (10/4/2025).

"Ruginya, karena terkesan Indonesia menari mengikuti irama Israel dan Amerika Serikat yang terkesan lepas tangan dari kebiadaban yang telah mereka praktikkan sejak tahun 1948," sambungnya

Menurut Teuku Rezasyah, ide Presiden Prabowo Subianto ini sangat istimewa dan tak pernah terbayangkan oleh masyarakat di kawasan Timur Tengah.

"Karena mereka khawatir, pihak Israel akan menuduh lokasi masyarakat Palestina tersebut sebagai basis terorisme, sehingga harus dihancurkan," kata dia.

"Risikonya adalah negara yang menampung tersebut berpotensi berhadapan secara militer dengan Israel. Hendaknya ide Presiden Prabowo tersebut adalah murni dari Indonesia dan tidak merupakan dukungan tersamar atas prakarsa Amerika Serikat dan Israel untuk mengeluarkan masyarakat Palestina dari tanah kelahirannya," lanjutnya.

Teuku menambahkan, ide Presiden Prabowo juga dapat saja ditafsirkan oleh berbagai kalangan sebagai niat baik, tapi tak memahami Konvensi Montevideo tahun 1933, perihal syarat pendirian negara. Pemindahan masyarakat Palestina tersebut berpotensi mengurangi populasi masyarakat Palestina.

Saat ditanya apa motivasi strategis atau nilai kemanusiaan yang bisa dilihat dan mendasari keputusan ini, Teuku Rezasyah menilai ini adalah langkah Prabowo dalam memecah kebuntuan krisis Palestina-Israel yang tidak kunjung selesai, di tengah masyarakat Timur Tengah yang tak berani mendukung Palestina secara terbuka.

"Menjawab harapan KTT Istimewa Liga Arab dan Organisasi Konferensi Islam bulan November tahun 2023, yang meminta kesediaan Indonesia dan tujuh negara lainnya, untuk mengupayakan perdamaian di Gaza dan wilayah sekitarnya," kata dia.

"Ini juga membuktikan RI sebagai negara yang taat amanah konstitusi, guna terus mengupayakan perdamaian dunia. Sebagai praktik Sila II dari Pancasila di tingkat dunia," sambungnya.

Teuku Rezasyah juga menyarankan agar presiden RI membuat Keputusan Presiden, sehingga dasar hukum dan semua pertimbangannya dapat dimengerti masyarakat Indonesia dengan mudah.

"Hendaknya ide ini dikonsultasikan dengan DPR, karena ide ini akan berdampak pada keuangan negara yang sedang terbatas dan status hukum mereka saat menetap dalam waktu yang terbatas. Hendaknya dikonsultasikan dengan kementerian atau lembaga di dalam negeri, karena penempatan 1.000 penduduk Palestina ini akan berdampak secara ekonomi dan sosial budaya, di lokasi penerimaan," ujar Teuku menandasi.

Di sisi lain, Rencana Indonesia untuk menerima pengungsi dari Gaza mendapatkan sorotan dari Guru Besar Geopolitik Timur Tengah, Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati, MA.

Menurutnya, inisiatif ini merupakan bentuk komitmen kuat Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Namun, ia menekankan bahwa langkah ini perlu dipertimbangkan secara matang dari sudut pandang geopolitik dan teknis.

Prof. Siti menyebutkan bahwa kondisi pengungsi Gaza sangat memprihatinkan. Sebanyak 95% rumah di wilayah tersebut telah hancur, sehingga kecil kemungkinan mereka bisa kembali ke tempat asalnya dalam waktu dekat.

"Respons Indonesia terhadap krisis pengungsi Gaza adalah langkah yang baik. Namun, dari sisi geopolitik dan teknis, kita tidak boleh abai," ujar Prof. Siti kepada Liputan6.com, Kamis (10/4/2025).

Salah satu poin penting yang disorot adalah jarak geografis yang cukup jauh antara Gaza dan Indonesia. "Jarak sekitar 8.000 hingga 9.000 kilometer atau sekitar 16 jam penerbangan tentu menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemindahan," katanya.

Lebih lanjut, Prof. Siti juga menyoroti soal penempatan para pengungsi. Ia mempertanyakan apakah para pengungsi akan ditempatkan di lokasi khusus seperti yang pernah dilakukan pada pengungsi Vietnam di Pulau Galang, ataukah akan hidup berdampingan dengan masyarakat umum di berbagai wilayah Indonesia.

Tak kalah penting, ia menegaskan perlunya kejelasan peran dari lembaga internasional seperti UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) yang selama ini menjadi tumpuan bantuan bagi pengungsi Palestina. Ia juga menyebut pentingnya koordinasi dengan UNHCR yang memiliki tanggung jawab serupa.

"Siapa yang akan lebih bertanggung jawab terhadap para pengungsi ini? Pemerintah Indonesia atau UNRWA? Selama ini, UNRWA telah menyediakan berbagai bentuk bantuan mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal," ujar Prof. Siti.

Menurut Prof. Siti, motivasi utama Indonesia adalah semangat kemanusiaan. Ia menekankan bahwa Indonesia selama ini konsisten mendukung Palestina, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun kemanusiaan. Dukungan tersebut mencakup pengakuan kemerdekaan Palestina, dorongan resolusi gencatan senjata di PBB, hingga pembangunan rumah sakit di Gaza dan pengiriman bantuan kemanusiaan.

"Penerimaan pengungsi ini adalah bentuk pelengkap dari berbagai dukungan yang telah dilakukan Indonesia selama ini," ungkapnya.

Dalam pandangan Prof. Siti, menerima pengungsi juga bisa dilihat sebagai langkah serupa dengan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke wilayah konflik yang selama ini didanai PBB. Hal ini bukan hanya membuka peluang kerja bagi warga Indonesia, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang aktif menjaga perdamaian dunia.

Namun demikian, Prof. Siti menyarankan agar Indonesia tetap mendorong negara-negara tetangga Gaza seperti Mesir dan Yordania untuk bersedia menerima pengungsi. Menurutnya, dari segi jarak, budaya, dan bahasa, kedua negara itu lebih ideal bagi penempatan sementara para pengungsi.

"Dari segi etnik, budaya, dan bahasa, serta — yang lebih penting — jarak yang dekat, tentu lebih efisien secara teknis dibandingkan memindahkan mereka ke Indonesia," tegas Prof. Siti.

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mempertanyakan langkah pemerintah Indonesia yang berencana menampung sementara warga Gaza, Palestina di Indonesia. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam skenario yang justru berpotensi menguntungkan agenda pendudukan Israel di Palestina.

Menurutnya, gagasan mengosongkan Gaza telah menjadi bagian dari wacana strategis yang dilontarkan Israel, dan bahkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

"Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza sehingga dengan demikian Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah tersebut lalu menempatkan warga negaranya ke daerah yang mereka duduki, sehingga dalam waktu tertentu Gaza akan menjadi bagian dari negara Israel Raya yang mereka cita-citakan," kata Anwar dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Kamis (10/4/2025).

Ia menambahkan, pengalaman sejarah di Yerusalem harus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia agar tidak terperangkap dalam strategi geopolitik yang berujung pada pelemahan posisi Palestina.

"Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel, apalagi lima negara yang akan dikunjungi oleh Prabowo tersebut adalah negara-negara yang punya hubungan baik dengan Israel dan Amerika," katanya.

Lebih lanjut, Anwar juga menyoroti kunjungan Prabowo ke lima negara Arab dan mewanti-wanti bahwa negara-negara tersebut memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

"Turki misalnya sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun 1949, Mesir sejak tahun 1979, Jordania tahun 1994, Uni Emirat Arab tahun 2020, dan Qatar belum punya hubungan diplomatik tapi sudah menjalin hubungan dagang tidak resmi dengan Israel sejak tahun 1996," ungkapnya.

Untuk itu, kata dia, sebaiknya Pemerintah tidak ikut-ikutan mengevakuasi rakyat Gaza ke Indonesia. Mengingat, jika hal itu terjadi, jangan berharap Israel akan mau menerima kembali warga Gaza yang sudah dievakuasi tersebut.

"Kalau Prabowo ingin membantu pengobatan dan perawatan rakyat Gaza yang sakit atau luka-luka akibat dari serangan Israel yang biadab tersebut, maka pengobatan dan perawatannya bersama lima negara yang akan dikunjungi Prabowo tersebut harus dilakukan di Gaza, bukan di tempat lain," ucapnya.

Senada dengan Anwar, Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) M. Din Syamsuddin menyatakan keraguannya atas rencana pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi sementara warga Gaza ke tanah air. Menurutnya, langkah tersebut berisiko dan berpotensi merugikan perjuangan rakyat Palestina.

"Saya tidak yakin Presiden Prabowo Subianto mau menampung rakyat Gaza/Palestina ke Indonesia dengan alasan evakuasi sementara untuk pengobatan," kata Din dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Kamis (10/4/2025).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut, menilai evakuasi atas nama kemanusiaan dapat memiliki dampak yang sama dengan ide relokasi yang pernah digaungkan oleh pemimpin Amerika Serikat dan Israel.

"Evakuasi itu berfungsi sama dengan ide relokasi rakyat Gaza/Palestina ke luar seperti akal bulus Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan PM Israel Netanyahu yang bertujuan mengosongkan Tanah Palestina agar mereka bebas menjajahnya terus," ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa selama ini rakyat Palestina, termasuk para keluarga korban, tetap bersikeras untuk bertahan di tanah kelahiran mereka, meski dalam kondisi yang sangat sulit.

“Jika Presiden Prabowo Subianto meneruskan rencana tersebut maka memuluskan rencana jahat Trump dan Netanyahu menguasai Gaza/Palestina. Selama ini keluarga Palestina menolak keluar dari Tanah Kelahirannya, bahkan menolak anak-anak yatim piatu mereka untuk dibawa keluar,” jelasnya.

Din menyarankan agar bantuan Indonesia difokuskan dalam bentuk penguatan layanan medis di dalam wilayah Gaza, termasuk membangun kembali fasilitas yang rusak akibat agresi militer Israel.

“Kalau mau Indonesia membantu, sebaiknya mengirim Tim Medis masif dan membangun kembali RS Indonesia yang dihancurkan oleh Tentara Zionis Israel. Itu tentu bisa terlaksana dengan pengawalan TNI,” katanya.

Namun demikian, ia tetap optimistis terhadap Presiden Prabowo yang memiliki semangat kebangsaan dan keberpihakan terhadap Palestina. “Apakah Presiden Prabowo Subianto memiliki cukup patriotisme untuk itu? Jawabannya sementara saya yakini positif,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyambut baik kesiapan pemerintah untuk mengevakuasi para korban luka dan anak-anak yatim piatu akibat genosida Israel di Gaza, Palestina ke Indonesia.

Namun, Dave mengingatkan perlu ada rancangan yang harus dipersiapkan matang, di antaranya perihal tempat tinggal hingga berapa lama warga Gaza Palestina berada di Indonesia.

"Tentu ini adalah rencana mulia dari Presiden Prabowo, dengan alasan kemanusiaan. Hanya saja, harus disertai dengan rancangan dan rencana yang jelas agar upaya ini dapat berhasil serta menghasilkan apa yang kita harapkan," kata Dave Laksono saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

"Tentunya, mereka disini tinggal di mana, pelayanan apa yang kita dapat berikan kepada mereka. Bagi anak-anaknya apakah disiapkan sekolah khusus, adakah pelatihan kerja untuk yang dewasa," lanjutnya.

Politikus Golkar itu juga menyatakan perlu ada batas waktu jelas berapa lama warga Gaza Palestina bisa mengungsi di tanah air.

"Berapa lama mereka tinggal disni. Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai tuan rumah akan tamu-tamu kita itu," pungkas Dave.

Senada, Anggota Komisi I DPR Sukamta juga mendukung rencana Presiden Prabowo dan berharap evakuasi korban luka dan anak-anak yatim piatu Palestina ke Indonesia bisa segera dilaksanakan.

"Setelah Israel melanggar secara sepihak perjanjian gencatan senjata, pengeboman terus dilakukan bahkan ditargetkan ke tenda-tenda pengungsian, petugas kemanusiaan dan wartawan, kondisi di Gaza yang dapat kita saksikan melalui foto dan video yang beredar sangat mengerikan,” kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu 9 April 2025.

Menurut Sukamta, evakuasi korban luka dan anak-anak yatim Palestina ini perlu diupayakan oleh banyak negara termasuk Indonesia, mengingat jumlahnya yang sangat besar.

"Ada sekitar 120 ribu korban luka-luka, lebih dari 38 ribu anak yatim. Ini jumlah yang sangat besar. Perlu ada bantuan komunitas internasional untuk ikut membantu warga Gaza,” sebut Sukamta.

Politikus PKS itu menyatakan, langkah evakuasi korban luka dan anak yatim ini berbeda dengan ide gila Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza.

Menurut Sukamta, rencana evakuasi yang dilakukan Indonesia hanya bersifat sementara untuk membantu pemulihan luka dan juga healing trauma.

“Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, jika kondisi di Gaza sudah membaik, mereka akan dikembalikan ke tanah airnya,” ujarnya.

Sukamta juga berharap dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Turki, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Yordania 9-15 April, akan ada solusi konkret penghentian segera genosida yang dilakukan Israel kepada warga Palestina.

Kepala Biro Informasi dan Humas Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas angkat bicara soal rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Menurut dia, pihak Kemhan akan mendukung penuh rencana Presiden Prabowo tersebut.

"Kementerian Pertahanan termasuk TNI tentunya bergerak atas perintah dari Presiden, jadi kita tahu bahwa presiden kita juga mantan Menteri Pertahanan. Namun saat ini saya belum monitor apakah ada petunjuk langsung ke Kementerian Pertahanan, ke Bapak Menhan terkait rencana tersebut," kata Frega saat jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Dia menjelaskan, mengacu kepada kebijakan sebelumnya, Indonesia juga sudah pernah melaksanakan proses evakuasi terhadap para mahasiswa Palestina. Mereka kemudian dapat melanjutkan pendidikannya di Universitas Pertahanan (Unhan).

"Mahasiswa dari Palestina, sudah dua angkatan, mereka langsung berangkat dari sana kemudian melakukan adaptasi dan mengikuti perkuliahan. Jadi tentunya kita mengikuti arahan dari Bapak Presiden, apabila nanti memang ada petunjuk resmi untuk mendukung proses evakuasi termasuk juga pada saat sampai di Indonesia, Kementerian Pertahanan dan TNI tentunya siap karena kita punya infrastrukturnya, seperti rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya," ungkap Frega.

Dia memastikan, dalam beberapa tugas yang memang terkait dengan operasi militer selain perang, TNI sudah berpengalaman untuk melalukan evakuasi korban, penyelamatan hingga pemulihan.

"Jadi tentu apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat itu akan kita pedomani selagi memang ada perintah, kita akan support penuh dengan sumber daya yang kita miliki baik di Kementerian Pertahanan maupun tentunya tentara nasional Indonesia (TNI)," jelas Frega.

Diberitakan sebelumnya, keberangkatan Presiden Prabowo dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma menandai dimulainya lawatan ke lima negara, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

Selain memperkuat kerja sama strategis di bidang ekonomi dan politik, salah satu misi utama yang dibawa Prabowo dalam kunjungan ini adalah mencari solusi atas konflik di Gaza, Palestina.

Lawatan ini bukan sekadar kunjungan kenegaraan biasa. Prabowo membawa misi perdamaian dan harapan bagi penyelesaian konflik yang berkepanjangan di tanah Palestina.

Perjalanan ini juga diharapkan dapat meningkatkan peran Indonesia sebagai negara yang aktif dalam perdamaian dunia dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara Timur Tengah.

"Saya lakukan ini karena banyak permintaan terhadap Indonesia untuk lebih aktif lagi berperan untuk mendukung mencari penyelesaian konflik di Gaza, dan di Timur Tengah keseluruhan," ujar Prabowo.

Lawatan Presiden Prabowo dimulai di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), dengan pertemuan penting bersama Presiden UEA, Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ). Pertemuan ini difokuskan pada konsultasi dan pertukaran pikiran mengenai perkembangan geopolitik dan geoekonomi global terkini.

"Pertama, saya akan ke Abu Dhabi, UEA, untuk bertemu dengan Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) untuk melakukan konsultasi tukar-menukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia sekarang-sekarang," ungkap Presiden Prabowo.

Setelah UEA, agenda Presiden Prabowo berlanjut ke Turki. Kunjungan kenegaraan ini merupakan balasan atas kunjungan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, ke Indonesia beberapa waktu lalu. Di Turki, Prabowo akan melakukan konsultasi lebih lanjut mengenai geopolitik dan geoekonomi, serta membahas kerja sama di bidang industri, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.

Indonesia dan Turki memiliki hubungan bilateral yang luas dan komprehensif. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama tersebut dan membuka peluang baru bagi kedua negara. Prabowo juga dijadwalkan menghadiri forum diplomatik di Kota Antalya, Turki.

Setelah Turki, Presiden Prabowo akan melanjutkan kunjungannya ke Mesir, Qatar, dan Yordania. Di Mesir, beliau akan bertemu dengan Presiden Mesir, Abdul Fattah Said Hussein Khalil as-Sisi. Di Qatar, Prabowo akan menyelesaikan kesepakatan strategis antara Indonesia dan Qatar, termasuk penandatanganan berbagai perjanjian.

Kunjungan ke Yordania merupakan kunjungan kenegaraan, di mana Prabowo akan melakukan konsultasi dengan Raja Abdullah II. Semua kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral, meningkatkan kerja sama ekonomi, dan memperkuat peran Indonesia dalam perdamaian dunia.

Secara keseluruhan, lawatan Presiden Prabowo ke Timur Tengah ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, meningkatkan kerja sama dengan negara-negara kunci di Timur Tengah, dan berkontribusi pada upaya perdamaian di kawasan tersebut. Kunjungan ini juga diharapkan dapat menghasilkan berbagai kesepakatan dan kerja sama yang menguntungkan bagi Indonesia.