Mendagri Terkait Jokowi 3 Periode: Tidak Ada Larangan Mengubah UUD

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai membahas amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bukan sesuatu yang tabu. Hal itu berkaitan dengan dukungan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) agar Presiden Jokowi maju tiga periode.

Menurut Tito, menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden bukan hal yang dilarang. Apalagi konstitusi bisa diubah. Tito menyebut yang tabu diubah hanya kitab suci.

"UUD pernah diubah gak? kalau ada perubahan UUD apakah itu ada larangan? Saya mau tanya. UUD kita pernah diamandemen enggak? bukan yang tabu kan? yang tabu pembukaannya. itu tabu. Kitab suci tabu," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Tito memandang penyampaian deklarasi Jokowi tiga periode bentuk aspirasi Apdesi.

Dia menegaskan, sikap pemerintah untuk saat ini masih berpegangan kepada kesepakatan Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari.

"Saya melihat lebih kepada aspirasi, tapi kalau saya, selama ini masalah pemilu, ya patokannya kita yang rapat terakhir di sini, di Komisi II, di situ kan ditentukan DPR oleh Komisi II, pemerintah oleh Mendagri, kemudian KPU Bawaslu DKPP dan terakhir kita menentukan pemilu 14 Februari 2024 Pilkada 27 November 2024," tegas Tito.

Pemerintah juga tidak membahas perubahan jadwal Pemilu 2024. Sehingga pemerintah berpaku penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap digelar.

"Sampai hari ini belum ada pembahasan lagi di sini, di pemerintahan juga belum ada bahasan, saya karena belum ada pembahasan yang kita pegang itu," ujar Tito.

Reporter: Ahda Bayhaqi 

Sumber: Merdeka.com