HEADLINE: Perluasan Ganjil Genap Jakarta di 25 Ruas Jalan, Efektif Atasi Kemacetan?

Liputan6.com, Jakarta - Kemacetan luar biasa dirasakan Siti Choirunnisa saat menuju tempat kerja saat pagi hari. Wanita yang mengajar TK di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur ini, belakangan harus menempuh waktu satu jam untuk tiba di lokasi.

Padahal rumah dengan sekolah yang berjarak 8,4 kilometer, biasanya ditempuh dalam waktu sekitar 30 menit. Itu terjadi sebelum PPKM level 1 diterapkan di DKI Jakarta.

"Macetnya sekarang parah. Kalau kata tukang ojek, masih enakan pandemi, jalanan lancar," kata Icha kepada Liputan6.com, Jumat (3/6/2022).

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat, berdasarkan data kinerja lalu lintas terungkap ada peningkatan volume lalu lintas hingga 6,25%. Hal ini yang menjadi alasan Pemprov DKI melakukan penambahan ganjil genap menjadi 25 ruas jalan yang mulai berlaku Senin 6 Juni 2022.

Dengan perluasan ganjil genap ini, Dishub DKI berharap dapat menekan kemacetan yang melanda Ibu Kota.

Kendati demikian, Pengamat Transportasi Universitas Indonesia (UI), Ellen Sophie Wulan Tangkudung menilai, perluasan ganjil genap tidak efektif mengatasi kemacetan. Kebijakan ini hanya memindahkan lokasi penumpukan kendaraan ke ruas jalan yang lain.

"Tidak otomatis mengatasi kemacetan. Mengurangi kemacetan dengan ganjil genap di 25 ruas jalan yang diberlakukan, membuat ruas lain lebih macet. Yang di luar ruas ganjil genap itu macetnya luar biasa," kata dia kepada Liputan6.com, Jumat (3/6/2022).

Dia menjelaskan, sejatinya kebijakan perluasan ganjil genap ini harus diikuti dengan peningkatan kapasitas dan pelayanan angkutan umum di jalur tersebut. Dengan begitu, tujuan Pemprov DKI Jakarta yang mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dapat tercapai.

"Tujuan untuk memindahkan orang menggunakan angkutan umum, belum terjadi. Harusnya kalau ada ganjil genap, ruas jalan itu harus sudah ada angkutan umum, minimal Transjakarta. Jadi satu kesatuan," tegas dia.

Ellen mengakui sebelum pandemi covid-19 melanda, masyarakat sudah banyak yang beralih menggunakan transportasi umum. Namun lantaran dua tahun orang sudah menggunakan kendaraan pribadi akibat pandemi, maka diperlukan proses seperti dulu lagi.

"Di samping itu, Pemprov DKI lebih giat lagi meningkatkan layanan angkutan umum. Yang paling bisa jaringannya Transjakarta harus diperbanyak lagi, diperluas, supaya terjangkau ke semuanya," ujar dia.

Selain mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum belum tercapai, perluasan ganjil genap ini juga dianggapnya tidak mengurangi polusi di DKI Jakarta. Karena tujuan penerapan kebijakan ini ialah agar lingkungan Jakarta bisa lebih baik.

"Tapi enggak bisa terjadi kalau itu beralih kemacetan di ruas lain," tegas Ellen.

Dia mengungkapkan biang kerok kemacetan yang terjadi di Ibu Kota Jakarta. Menurutnya, yang paling utama adalah semakin meningkatnya volume kendaraan setiap tahun.

"Volume mobil dan roda dua, jumlahnya makin lama makin banyak. pandemi itu bukan berarti penjualan mobil dan motor itu berkurang, kecuali pandemi awal-awal. Kemarin itu, pameran mobil banyak unit yang terjual," ujar dia.

Terlebih bila yang dari kalangan borjuis. Bagi mereka, penerapan ganjil genap ini tidak mempengaruhi aktivitasnya lantaran mobil yang terparkir di garasi lebih dari satu dengan pelat nomor ganjil dan genap.

"Tidak bisa kita hindari, tidak ada larangan beli mobil ganjil genap. Tidak akan mengurangi volume kendaraan. Akan tetap saja macet. Mau ganjil atau genap, dia tetap lewat situ," kata dia.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sebelumnya mengungkapkan, penjualan mobil sepanjang 2022 melonjak dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Penjualan itu tumbuh 30,43 persen.

Gaikindo mencatat, total penjualan domestik pada April 2022 sebanyak 82.877 unit. Realisasi itu turun 15,89 persen dari bulan sebelumnya.

Pada Maret 2022, total penjualan domestik sebanyak 98.544 unit. Meski penjualan April 2022 turun secara bulanan (month to month/mtm), namun masih lebih baik jika dibandingkan tahun lalu (year to year/yty).

Penjualan pada 2021 sebanyak 78.908 unit. Artinya, ada kenaikan 5,02 persen. Jika dilihat sepanjang tahun hingga April (year to date/ytd), penjualan pada 2022 sebanyak 346.849 unit. Realisasi tersebut melonjak signifikan dari periode yang sama tahun lalu, yaitu 30,43 persen (265.934 unit).

Ellen menilai aktivitas masyarakat tidak berpengaruh pada penerapan kebijakan ini. Yang paling terpukul dengan penambahan ruas ini, kata dia, dirasakan oleh para driver online. Mereka harus menyesuaikan jam operasional ganjil genap saat mencari nafkah.

"Yang mengurangi aktivitas mobil online. Kalau punya satu tidak bisa beraktivitas. Perjalanan orang yang ke daerah bisnis hampir semua kena ganjil genap," kata dia.

Sementara itu Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna mengaku ada fenomena tersendiri di balik Jakarta yang tambah macet kendati sudah diterapkan ganjil genap. Dia mengungkapkan, ada kecendrungan masyarakat untuk mensiasati kondisi tersebut.

"Beberapa hari ini Jakarta semakin macet, ternyata ada fenomena perluasan ganjil genap ini diiringi dengan jumlah kendaraan. Ada kecendrungan di Jakarta ini sudah mampu mensiasati. Karena mobilitasnya tidak bisa digantikan," ujar dia kepada Liputan6.com, Jumat (3/6/2022).

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta seharusnya melihat tentang volume kendaraan yang memadati Jakarta kala ganjil genap diterapkan. Dengan data itu, kata Yayat, dapat diketahui jumlah kendaraan yang mengaspal di Ibu Kota.

"Jadi yang harus dilihat adalah jumlah kendaraan saat ganjil genap itu, berapa terbaru. Sehingga bisa kita lihat mengapa kemacetan itu sekarang makin bertambah parah pada saat diberlakukan ganjil genap," jelas dia.

Yayat mengungkapkan, perluasan penerapan ganjil genap menjadi 25 ruas harusnya semakin dilengkapi dengan pelayanan publik yang baik. Melalui transportasi angkutan yang nyaman, akan menjadi pilihan alternatif warga.

"Memang sudah diperluas, maka di balik ini kita menunggu supaya ada kebijakan integrasi tarif sehingga orang mau pindah ke angkutan umum dengan cara menggunakan ini. Tapi dengan ganjil genap, pelarangan, terus terang saja mungkin dari sisi transportasi okelah, tapi bagi sebagian masyarakat jadi dilema," jelasnya.

Karena seperti diketahui, orientasi pergerakan masyarakat paling banyak menuju Jakarta Selatan dan Pusat. Di kedua lokasi ini, banyak berdiri perkantoran yang menjadi pusat bisnis.

"Pusat perkantoran di situ, tidak banyak perkantoran yang berada di pinggiran," ujarnya.

Ketika ganjil genap ini diberlakukan, kata Yayat, masyarakat tidak mempunyai pilihan. Mereka pun kemudian dapat membeli mobil baru ataupun yang masih layak jalan.

"Kita lihat penjualan mobil meningkat, pameran kemarin kan indikasi. (Masyarakat merasakan) ongkos taksi online mahal, juga butuh waktu. Jadi karena sudah mahal, udah tanggung cari mobil atau second saja," kata dia.

Yayat menilai, yang paling efektif menekan kemacetan adalah saat penerapan PPKM level 3 dan 4 di Jakarta. Pada momen itu, aktivitas masyarakat dibatasi hanya di bawah 50 persen atau bahkan 25 persen.

"Ketika semakin dikurangi kegiatan perkantoran, sekolah dibatasi, lancar. Karena mobilitas orang tidak kemana-mana," kata dia.

Karena itu, ia berharap kebijakan perluasan ganjil genap ini bisa bersinergi dengan instrumen lain. Terutama terkait dengan mobilitas masyarakat.

"Kebijakan ganjil genap pun kalau bisa diiringi dengan kebijakan work from any where, work from any place, work from anytime. Bagaimana caranya instrumen itu bisa disinergikan dengan persoalan itu. Atau orang cukup masuk (kerja) seminggu tiga kali, atau teratur bagaimana pengaturannya saja," jelas dia.

"Instrumen transportasi tidak akan efektif jika tidak bersinergi dengan isntrumen kebijakan lainnya, khususnya kebijakan yang terkait dengan aktivitas masyarakat," Yayat menegaskan.

Selain instrumen tersebut, penyediaan transportasi publik yang ramah dan nyaman juga harus ditingkatkan. Terutama transportasi yang sudah memiliki jaringan luas hingga ke ruas terkecil yang mudah dijangkau oleh warga.

"Perluasan jaringan, JakLingko diperbanyak," ujar dia.

Menurut Yayat, data pergerakan masyarakat sebenarnya sudah ada. Hanya saja, instrumen kebijakan itu belum maksimal diintegrasikan karena terkendala oleh sejumlah hal.

"Kita minta data pola pergerakan dikeluarkan, jadi ketahuan. Sebetulnya data itu banyak, cuman instrumen kebijakan belum maksimal karena memang keterbatasan anggaran, keterbatasan infrastruktur," ujarnya.

Karena itu, Yayat berharap ada evaluasi berkala setelah perluasan ganjil genap diterapkan. Hal itu untuk menentukan efektivitas kebijakan tersebut.

"Nanti sesudah dinaikkan 25 ruas jalan ini, tolong dievaluasi, masih macet apa enggak. Seminggu dua minggu, apakah 25 ruas itu efektif atau tidak," dia menandaskan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementara itu Pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan mengaku sepakat dengan perluasan ganjil genap di DKI Jakarta. Namun begitu, ia berharap kebijakan ini bisa lebih ditingkatkan dengan sistem yang lebih baik lagi.

"Saya untuk pengendaliannya sih setuju ya. Cuma ke depan kalau lihat pengalaman, sekarang ini kan ganjil genapnya masih manual. Ke depan saya harapkan setelah ganjil genap ini dikembangkan menjadi Electronic Road Pricing (ERP), jalan berbayar elektronik gitu lho," ujar dia kepada Liputan6.com.

Dengan peningkatan sistem ini, kata dia, bisa terhindar dari permainan oknum petugas di lapangan. Dengan begitu, tujuan mengatasi kemacetan pun bisa tercapai.

"Sekarang kan masih manual ganjil genap, bisa aja masih ada permainan sama petugas di lapangan. Curi-curi juga masih banyak. Tapi kalau elektronik dengan ERP itu nggak bisa. Jadi masuk situ bayar," ujar Azas.

Selain itu, menurutnya perluasan ganjil genap hanya dapat mengendalikan lalu lintas di jalan tertentu saja. Belum menyentuh pada kendaraan bermotor pribadi di ruas jalan nonganjil genap.

"Ke depan harus berpikirnya mengendalikan kendaraan bermotor pribadi. Karena kalau ganjil genap ini kan di jalan tersebut misalnya Sudirman Thamrin jam tertentu boleh berkurang 50 persen karena ganjil genap, yang lainnya kan berpindah ke jalan lain," jelas Azas.

"Tapi untuk sementara tahapan awal, oke, ganjil genap. Saya setuju. Namun ke depan dipersiapkan maju dengan Electronic Road Pricing," tegasnya.

Dia menilai ganjil genap memang efektif menekan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Namun itu hanya terjadi pada ruas yang diterapkan ganjil genap tersebut.

"Di jalan-jalan itu efektif pada jam tertentu. Pada jam berlakunya memang efektif," kata Azas.

"Tapi mereka masih banyak juga yang pindah ke jalan yg lain. Jalan lain jadi penuh, nambah. Jadi ke depan tuh pakai ERP, boleh lewat tapi bayar," dia mengimbuhkan.

Dalam operasionalnya, tarif ERP itu dapat ditentukan sesuai dengan kondisi yang ada. Ketika lalu lintas padat, pengendara bisa dikenakan tarif yang mahal. Sementara di saat kosong, akan dipatok harga murah.

"Kalau pakai ERP akan bagus mengatasi kemacetan," tegas Azas.

Dia pun menyoroti yang menjadi simpul kemacetan di jalan Ibu Kota. Menurutnya, prilaku pengendara yang tidak disiplin menjadi salah satu faktor kondisi tersebut.

"Di Jakarta ini parkir masih banyak sembarangan, terus juga orang masih mudah pakai kendaraan pribadi. Nah makanya perlu ke depan tambahannya dilakukan bagaimana orang itu tidak mudah menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Salah satunya dengan adanya ERP tadi," ucap dia.

"Jadi kalau saran saya oke sekarang kita kembangkan 25 ruas jalan, nanti dilanjutkan dengan ERP. Terus ruang parkir dikurangi, atau dimahalin. Tapi lihat fasilitas kendaraan umum juga harus memadai dan ditingkatkan," dia menandaskan.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sebelumnya menyatakan akan memberlakukan aturan ganjil genap (gage) di 25 ruas jalan di Jakarta pada 6 Juni 2022. Hal itu berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dengan semakin meningkatnya angka volume kendaraan.

"Untuk gage telah dilaksanakan rapat persiapan reaktivasi implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas melalui sistem gage di 25 ruas jalan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Rabu (25/5/2022).

Syafrin menjelaskan jika penerapan ganjil genap di 25 ruas jalan ini dilakukan sesuai Peraturan Gubernur (pergub) nomor 88 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap.

"Maka tadi hasil rapat disepakati untuk gage itu akan direaktivasi kembali kepada Pergub nomor 88 tahun 2019 artinya yang saat ini melalui pengaturan pada 13 ruas jalan, ini akan direaktivasi pada 25 ruas jalan," katanya.

Adapun Syafrin menjelaskan sebelum diterapkannya aturan 25 ruas jalan gage ada sejumlah persyaratan yang harus dilakukan, salah satunya sosialisasi secara masif kepada masyarakat hingga hari diberlakukannya pada 6 Juni.

"Kurang lebih iya sosialisasi sepekan lebih," katanya Syafrin.

Disamping itu, Syafrin berharap dengan diberlakukannya gage di 25 ruas jalan nantinya dapat membuat arus volume kendaraan menurun dari pekan sebelumnya.

"Memang pergerakan masif dari luar masuk dalam. Jadi dengan diterapkan 25 ruas jalan maka kinerja lalin pada ruas jalan sibuk itu akan kembali turun, kita harapkan produktivitas masyarakat kembali naik," ujarnya.

Syafrin mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada. Peraturan tersebut dibuat demi kebaikan bersama.

”Kami mengimbau kepada para pengguna jalan agar dapat menyesuaikan dengan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu–rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan,” ujar Syafrin.

Kebijakan ganjil genap (gage) di DKI Jakarta diperluas menjadi 25 titik mulai 6 Juni 2022. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, mengungkapkan ada 12 kawasan baru yang diterapkan kebijakan ganjil genap tersebut.

Sebanyak 12 kawasan baru yang menerapkan gage antara lain, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya sisi Barat, dan Jalan Salemba Sisi Timur mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Diponegoro. Kemudian, Jalan Kramat Raya, Jalan Stasiun Senen, serta Jalan Gunung Sahari.

Sambodo menyampaikan, pada 6 Juni 2022 sampai 12 Juni 2022 dilakukan uji coba di 12 ruas jalan tersebut. Selama masa uji coba, pelanggar gage tidak dikenakan sanksi tilang.

Petugas yang berjaga di mulut-mulut kawasan tetap memberhentikan kendaraan pelanggar. Namun, hanya diberikan sanksi teguran.

"Uji coba dalam arti, ketika ada pelanggaran di 12 kawasan yang baru tersebut maka tidak langsung kita berikan tindakan dengan tilang, tapi kita laksanakan dengan peneguran," kata Sambodo saat konferensi pers, Jumat (27/5/2022).

Sambodo menerangkan, penindakan tilang untuk 12 kawasan baru ganjil genap Jakarta mulai berlaku pada 13 Juni 2022.

Sementara itu, 13 kawasan yang sebelumnya telah diberlakukan kebijakan ganjil genap, menurut Sambodo, para pelanggar akan tetap diberikan sanksi tilang.

"Ini tetap berlaku penindakan langsung karena ini sudah berlaku sejak lama. Dan setelah tanggal 13 Juni 2022 maka terhadap seluruh 25 kawasan ini kita laksanakan penindakan," ujar dia.

Sambodo menerangkan, penambahan ruas jalan ganjil-genap menjadi 25 titik sesuai Pergub Nomor 88 Tahun 2019 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Penambahan 13 kawasan ganjil genap disosialisasikan kepada masyarakat pada 25 Mei 2022 sampai 5 Juni 2022.

"Kita akan sosialisasikan terus," ujar dia.

Dia menegaskan Polda Metro akan mengevaluasi pelaksanaan ganjil genap di 12 ruas jalan baru tersebut. Penerapan ganjil genap akan dikaji selama tiga bulan.

"Evaluasi 3 bulan untuk melihat apakah dengan penambahan 25 kawasan ini akan berdampak terhadap kemacetan di jalan alternatif atau tidak karena ada juga masukkan dari masyarakat bahwa penambahan 25 ini mungkin bisa sebabkan kemacetan lebih banyak," kata Sambodo.

Sambodo menerangkan, seandainya hasil evaluasi selama 3 bulan seirama dengan dengan survei dan penelitian yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, maka kebijakan akan dilanjutkan.

Jika ternyata menimbulkan kemacetan di titik lain, maka kebijakan perluasan ganjil genap akan ditinjau ulang.

"Kalau (mengurangi kemacetan) akan kami teruskan, berarti ini bagus. Ini untuk menjawab keraguan masyarakat apakah peluasan gage (ganjil genap) ini mengurangi kemacetan atau malah menimbulkan kemacetan di tempat lain," ujar dia.

"Kita bisa saja evaluasi kebijakan ini untuk kemudian kita usulkan ke Pemprov DKI Jakarta untuk kita kembali ke 13 kawasan yang saat ini berlaku jadi kita lihat efeknya seperti apa," sambung dia.

Menurut survei dan penelitian Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kondisi lalu lintas saat ini naik sebesar 31,2 persen dibandingkan ketika itu gage berlaku di 25 ruas jalan pada 2019.

Sambodo mengatakan, kebijakan itu mampu meningkatan kecepatan 22,9 persen dan terjadi penurunan volume 43,9 persen.

"Keberhasilan ini yang ingin diulang di 2022," ujar dia.

Berikut ini 25 ruas jalan yang akan diberlakukan Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap di wilayah DKI Jakarta mulai 6 Juni 2022:

1. Jalan Pintu Besar Selatan

2. Jalan Gajah Mada

3. Jalan Hayam Wuruk

4. Jalan Majapahit

5. Jalan Medan Merdeka Barat

6. Jalan M.H Thamrin

7. Jalan Jenderal Sudirman

8. Jalan Sisingamangaraja

9. Jalan Panglima Polim

10. Jalan Fatmawati (mulai dari Simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan Simpang Jalan T.B. Simatupang)

11. Jalan Suryopranoto

12. Jalan Balikpapan

13. Jalan Kyai Caringin

14. Jalan Tomang Raya

15. Jalan Jenderal S. Parman (mulai dari Simpang Jalan Tomang Raya sampai dengan Jalan Gatot Subroto)

16. Jalan Gatot Subroto

17. Jalan M.T. Haryono

18. Jalan H.R. Rasuna Said

19. Jalan D.I. Panjaitan

20. Jalan Jenderal Ahmad Yani (mulai dari Simpang Jalan Bekasi Timur Raya sampai dengan Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan)

21. Jalan Pramuka

22. Jalan Salemba Raya Sisi Barat dan Jalan Salemba Raya Sisi Timur (mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai dengan Simpang Jalan Diponegoro)

23. Jalan Kramat Raya

24. Jalan Stasiun Senen

25. Jalan Gunung Sahari.