Jokowi: Ada yang Tanya 2024 IKN Dilanjutkan Tidak? Sudah Ada UU-nya, Kurang Apa Lagi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah final dan jangan diragukan. Menurut dia, IKN bukan sekedar ambisi memindahkan ibu kota negara, melainkan turut dilindungi oleh payung hukum yang jelas.

"Jadi, kalau ada yang masih meragukan, jadi pindah atau tidak, undang-undangnya sudah ada," tegas Jokowi saat pidato pembuka Kongres Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), seperti dikutip daring, Kamis (23/6/2022).

Jokowi juga menjelaskan, pembangunan IKN adalah proyek jangka panjang yang tidak berhenti saat dirinya habis masa jabatan. Oleh karena itu, kepala negara memastikan, pembangunan IKN akan terus dilanjutkan meski sudah lewat 2024.

"Ada yang bertanya lagi, ini nanti 2024 dilanjutkan atau tidak. Lho sudah ada UU-nya didukung oleh 93 persen di DPR, di parlemen, kurang apa lagi," tutur presiden.

Kepala negara kembali merinci soal alasan, mengapa ibu kota negara harus dipindahkan dari DKI Jakarta. Menurut perhitungan para ahli, Pulau Jawa sudah menanggung beban yang terlalu berat, utamanya soal populasi yang dihuni lebih dari 50% orang Indonesia.

"Sebanyak 56 persen populasi Indonesia, 270 juta, itu ada di Pulau Jawa, 56 persen! 149 juta (orang) ada di Jawa, padahal kita memiliki 17 ribu pulau. Satu pulau diisi 56 persen dari penduduk kita sehingga bebannya Jawa ini berat sekali," urai Jokowi.

Selain populasi, Jokowi melanjutkan, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangannya. Dia meyakini, dengan berpindahnya ibu kota negara maka ekonomi bangsa bisa semakin merata.

"Kemudian dari sisi ekonomi, PDB ekonomi, GDP ekonomi. 58 persen itu ada di Jawa. Terus yang rakyat kita yang ada di luar Jawa itu, yang berada di 17 ribu pulau itu, dibagi berapa persen. Ini yang sering saya sampaikan, ini adalah pemerataan ekonomi," terang Jokowi.

Terakhir, Jokowi mengungkap, alasan berpindahnya ibu kota negara adalah untuk menegaskan bahwa Indonesia adalah kelompok individu yang beragam yang bertumbuh tidak hanya di pulau jawa.

"Yang paling penting, memang kita ingin Indonesia-sentris bukan Jawa-sentris," Jokowi memungkasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal. Menurut dia, rasa optimisme itu berdasar pengalaman pemerintah membangun sejumlah infrastruktur, salah satunya Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo.

"Bandara di Kulon Progo sebesar itu saja (selesai) 18 bulan, satu setengah tahun. Padahal tantangannya banyak. Interiornya sulit, kemudian ceiling-nya juga tinggi banget, itu bisa diselesaikan," kata Jokowi seperti dikutip dalam siaran pers diterima, Kamis (23/6/2022).

Mendengar hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengamini optimisme Jokowi. Dia mengatakan bahwa pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN bisa dimulai Agustus 2022.

"Di sini Agustus kita sudah mulai Pak, siap!" seru Basuki dalam kesempatan senada.

Diketahui di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN akan dibangun Istana Kepresidenan. Saat ini, pembangunan akan segera memulai secara bertahap, terutama dalam rentang waktu 2022-2024.

"Di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan kami akan membangun land development beberapa kawasan untuk pengembangan Istana, untuk pengembangan kantor-kantor dan sebagainya, didukung oleh air bersih, sanitasi, drainase, dan lain-lain," kata Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga dalam keterangan terpisah.

"Kemudian di luar kawasan IKN, kami akan memulai pembangunan jalan tol ke arah IKN. Itu pada intinya. Insyaallah mulai bulan Agustus pembangunan IKN akan dimulai," lanjut Danis.

Sebagai informasi, pernyataan kepala negara ini disampaikan saat dirinya bersama rombongan meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu, 22 Juni 2022.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan juga sejumlah pemimpin redaksi media massa.