Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Ribuan Obat Keras Ilegal Tramadol dan Hexymer Disita dari Toko Kosmetik di Tangerang

Sebanyak 9.500 butir obat keras ilegal diamankan dari sebuah toko kosmetik di wilayah Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Obat ilegal itu adalah Tramadol dan Hexymer.

oleh Pramita Tristiawati diperbarui 03 Jul 2022, 11:29 WIB

Diterbitkan 03 Jul 2022, 11:29 WIB

BPOM Ungkap Peredaran Obat dan Makanan Ilegal Senilai Rp 53 Miliar

Petugas PPNS BPOM memeriksa barang bukti hasil pengungkapan kasus peredaran obat dan makanan ilegal di kawasan Sunter, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Modus yang digunakan adalah penjualan via jasa pengiriman dan e-commerce di empat gudang di Jakarta Utara dan Selatan. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 9.500 butir obat keras ilegal diamankan dari sebuah toko kosmetik di wilayah Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Obat ilegal itu adalah Tramadol dan Hexymer.

Penjualan obat ilegal ini dibongkar oleh Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Tangerang, dalam kegiatan rutin pengawasan dan peredaran obat di wilayah tersebut.

"Obat ilegal tersebut dipasarkan melalui toko yang berkamuflase sebagai toko kosmetik," kata Kepala Seksi Farmasi dan Pengawasan Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Desi Tirtawati, Sabtu (3/7/2022).

Dari toko tersebut, pihaknya berhasil menemukan dan menyita sebanyak 2.500 tablet berjenis Tramadol, 4.500 butir jenis Hexymer dan 2.500 tablet obat keras lainnya.

"Saat dilakukan pemeriksaan, pemilik toko sempat mengelak menjual obat-obatan terlarang. Namun, setelah ditelusuri, pemilik akhirnya mengakui kesalahannya," kata Desi.

Pemerintah Kabupaten Tangerang memang saat ini sedang gencar melakukan pengawasan terhadap peredaran obat keras ilegal. Mengingat, segala bentuk produksi obat baik untuk kosmetik, pangan, maupun obat tradisional, harus memiliki izin edar dari BPOM terlebih dahulu.

Lebih Mudah

Saat ini, proses tersebut dimudahkan dengan adanya perizinan dari sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

"Oleh karena itu para pelaku usaha harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan juga komitmen yang harus dipenuhi hingga akhirnya memiliki izin edar dari BPOM," kata Desi.

Lanjutkan Membaca ↓