Survei Indikator: Kepuasan Masyarakat pada Jokowi Meningkat, Stabilitas Politk Tunjukkan Tren Positif

Liputan6.com, Jakarta Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi naik. Peneliti Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim mengatakan, kondisi tersebut berdampak pada stabilitas politik, terutama dukungan partai politik terhadap pemerintah. 

"Kalau kepuasan publik di atas ambang batas psikologis, tentu saja ketua umum partai politik masih berada di zona nyaman ketika harus mendukung kebijakan Presiden," kata pengamat politik dari lembaga survei Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim, Selasa (12/7/2022).

Hasil survei Indikator Politik per Juni 2022, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden sebesar 67,5%, naik 7,6% dibandingkan hasil survei pada April. Saat itu, kepuasan pada kinerja Jokowi berada di 59,9%. Sedangkan tingkat ketidakpuasan publik terhadap Presiden saat ini hanya 30,2%.

Kennedy mengatakan, ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden masih di ambang batas normal. Sedangkan angka kepuasan sangat positif untuk menjaga dukungan terhadap pemerintah.

"Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden sangat berpengaruh pada konstalasi politik. Apabila Presiden gagal menjaga tren di atas 65% atau menyentuh di bawah 65%, tentu partai akan menjaga jarak dengan pemerintah," kata Ken.

Menurut survei Indikator Politik, lanjut Ken, kepuasan publik naik karena ada perbaikan di lima aspek, yakni ekonomi nasional, ekonomi rumah tangga, politik, keamanan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Namun, survei juga menyebutkan ada beberapa hal yang harus pemerintah benahi.

"Ini tren positif, meski masih ada catatan masalah mendesak seperti stabilitas harga pokok jadi masalah utama, harga minyak goreng meski ada penurunan, tapi masih cukup tinggi," jelas Ken.

Ken mengingatkan, isu ekonomi selalu jadi penentu kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Ancaman yang harus pemerintah antisipasi seperti naiknya harga bahan bakar minyak dan inflasi. 

Aspek lain yang tidak bisa dikesampingkan, yakni penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Menjaga stabilitas makro ekonomi tentu harus sangat diperhatikan," ucap dia.