Usut Kasus Ferdy Sambo, Polri Diminta Waspadai Pihak Memancing di Air Keruh

Liputan6.com, Jakarta - Kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terhadap Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat diwarnai berbagai isu lain di luar perkara tersebut.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani pun meminta Polri waspada terhadap pihak-pihak yang berusaha memancing di air keruh. Publik juga diharapkan dapat menahan diri perihal tersebut.

Menurutnya, meluasnya isu di luar kasus kematian Brigadir J dapat menutup agenda utama dalam rangka mengungkap perkara pembunuhan berencana ajudan Ferdy Sambo ini.

"Hentikan dulu gonjang ganjing tentang isu di luar pembunuhan, obstruction of justice, dan etik. Fokus pada pro justitia agar segera selesai dan berfokus pada persoalan lain yang lebih besar," tutur Julius kepada wartawan, Selasa (23/8/2022).

Selain itu, lanjut Julius, meluasnya isu dalam kasus Ferdy Sambo juga berpotensi untuk dipolitisasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan menimbulkan konflik internal di Polri hingga dapat menggoyang posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Sering ada yang memancing di air keruh. Sering ada penunggangan dalam sebuah tragedi demi kontestasi jabatan. Hal ini karena merit system yang belum terbangun secara baik dalam institusi kepolisian," kata Julius.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan meminta penjelasan kepada Ketua Kompolnas Mahfud Md terkait isu mengenai 'Kerajaan Sambo'. Dia menanyakan apakah Kerajaan Irjen Ferdy Sambo mempunyai keterkaitan dengan diagram konsorsium judi 303 yang beredar.

Adapun isu konsorsium 303 judi online yang disebut-sebut dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo dan melibatkan sejumlah jenderal dan anggota polisi lainnya. Informasi tersebut pun kini viral di sosial media dan menjadi pembicaraan publik.

"Dari info yang saya ketahui, Prof paham betul ini (soal diagram konsorsium 303). Mungkin enggak mau kasih tahu di umum, ya, enggak papa. Prof katanya paham. Sehingga Prof sampai berpendapat Kerajaan Sambo sangat besar. Prof dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kompolnas. Apa setelah melihat fakta ini, rekomendasi atau pertimbangan apa yang Prof sampaikan kepada Presiden atau kepada kita setidaknya, Prof?" kata Arteria dalam rapat Komisi III DPR dengan Kompolnas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).

Menanggapi hal tersebut, Mahfud pun menjelaskan, bahwa kerajaan Ferdy Sambo yang ia sebut bukan berkaitan dengan diagram Konsorsium 303 judi online. Dia sendiri pun tidak mengetahui perihal Konsorsium 303 judi online itu.

"Soal gambar-gambar itu saya sudah dapat tetapi itu bukan dari saya. Saya tidak tahu sama sekali. Yang saya baca di media itu Pak Teguh yang mengatakan itu, tapi saya katakan Kerajaan Sambo itu bukan dalam konteks gambar pembagian uang judi itu. Saya malah nggak tahu yang begitu," tutur Mahfud.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam) ini, Kerajaan Sambo merujuk pada jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri. Dia pun mengusulkan kewenangan dan tugas divisi tersebut dipisah seperti trias politica yang terbagi legislatif, eksekutif dan yudikatif.

"Yang saya katakan itu Divisi Propam itu. Setiap biro ini kalau dia memeriksa ini produknya harus diputus oleh Pak Sambo. Kalau dia menyelidiki, harus Pak Sambo. Kalau dia menghukum harus juga Pak Sambo. Kenapa ini tidak dipisah saja kayak kita buat trias politica. Yang meriksa dan yang menyelidiki dan yang memutuskan beda dong," papar Mahfud.

Polri akan mendalami isu konsorsium 303 judi online yang disebut-sebut dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo dan melibatkan sejumlah jenderal dan anggota polisi lainnya. Informasi tersebut pun kini viral di sosial media dan menjadi pembicaraan publik.

"Nanti didalami oleh Ditsiber," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat 19 Agustus 2022.

Sementara Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso turut menyoroti beredarnya skema judi online dengan Irjen Ferdy Sambo sebagai kaisar atau pemimpinnya. Di dalamnya tercatat sejumlah nama jenderal Polri yang diduga turut terlibat perkara tersebut.

"IPW melihat bahwa skema tersebut dibuat seperti model yang biasa dibuat oleh anggota polisi dan itu lengkap dengan data-datanya," tutur Sugeng kepada Liputan6.com, Kamis 18 Agustus 2022.

Sugeng pun meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk serius mendalami dugaan keterlibatan anggota dalam skema judi online tersebut.

"Menurut saya ini adalah dari kelompok dalam internal Polri yang berlawanan dengan FS dan bertujuan menggusur FS dan kawan-kawan dari posisi elit Polri. Dalam hal ini IPW akan melihat kelompok mana yang akan naik dan akan tetap dicermati dan dikritisi, karena bukan tidak, praktik geng mafia bukan tidak mungkin terulang lagi bila Polri tidak melakukan pembenahan besar-besaran," jelas dia.

Namun begitu, lanjut Sugeng, pemeriksaan terhadap para jenderal dan anggota Polri yang tercantum dalam dokumen tersebut tetap mesti menerapkan asas praduga tak bersalah.

"IPW meminta Timsus menyelidiki informasi yang beredar tersebut dan menindaklanjutinya," ungkap Sugeng.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar arahan melalui video conference kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polda Jajaran se-Indonesia, Kamis 18 Agustus 2022. Ia memberikan pengarahan terkini soal perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas).

Dalam arahannya tersebut, Kapolri menegaskan kepada jajarannya untuk tidak terlibat perjudian, baik online maupun lainnya. Dia menyatakan, dirinya tidak segan untuk memecat pejabat Polri yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

"Mulai dari beberapa waktu lalu, saya sudah perintahkan yang namanya perjudian, saya ulangi yang namanya perjudian apa pun bentuknya apakah itu darat, apakah itu online semua itu harus ditindak. Saya ulangi yang namanya perjudian apakah itu judi darat, judi online, dan berbagai macam bentuk pelanggaran tindak pidana lainnya harus ditindak. Saya tidak memberikan toleransi kalau masih ada kedapatan, pejabatnya saya copot, saya tidak peduli apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda saya copot. Demikian juga di Mabes tolong untuk diperhatikan akan saya copot juga," kata Sigit menekankan.

Dalam pengarahannya, Sigit juga meminta seluruh jajaran untuk memiliki komitmen menjaga marwah institusi Polri menjadi lebih baik dan meraih kembali kepercayaan publik ke depannya.

"Sekali lagi saya tanya kepada rekan-rekan, yang tidak sanggup angkat tangan. Baik, kalau tidak ada berarti kalian semua, rekan-rekan semua, masih cinta institusi dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, kepada institusi, sesegera mungkin," kata Sigit yang dikutip dari Antara.

Terkait tingkat kepercayaan publik, Sigit menjelaskan, sebelum adanya peristiwa tersebut di sekitar bulan Desember hingga medio Juli beberapa lembaga survei merilis meningkatnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.