Elite Sebut Hanya Suharso yang Dicopot Jadi Ketum PPP, Kader Lainnya Tidak

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan, tidak ada perpecahan di internal partai belambang Ka'bah pasca pergantian Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum. Hal itu terlihat dari struktur kepengurusan yang tidak berubah selain posisi ketua umum.

Diketahui, Muhammad Mardiono resmi disahkan sebagai Plt Ketua Umum PPP oleh Kementerian Hukum dan Hak Assasi Manusia (Kemenkumham), untuk masa bakti 2020-2025.

“Semangat kami itu bukan semangat menggusur orang. Dari awal kami sampaikan bahwa ini (bukan) pertarungan kubu Suharso Monoarfa versus kubu Muhammad Mardiono,” kata Arsul, dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat 9 September 2022 malam.

"Kepengurusan yang lain ini masih dengan SK yang lama, itu saja sudah menunjukkan bahwa semangat kami itu semangat tetap bersama," sambungnya.

Dia menyampaikan, jika niat untuk bertarung pihaknya bisa saja merubah jabatan seseorang dalam kepengurusan baru di PPP. Bahkan, mungkin mendepak seseorang dari PPP jika tidak ingin bergabung pada kepemimpinan yang baru.

"Kami tidak punya pikiran misalnya yang tidak mau ayo minggir, yang ada ayo guyub ayo kumpul gitu. Semangat kami itu. Kalau semangat kami misalnya itu pertarungan ya mesti kami gusur itu Pak Achmad Baidowi nanti kemungkinan akan dijadikan Sekjen, tapi kan semangat itu enggak ada. Sekjen tetap Pak Arwani Thomafi, dan Pak Arwani kan bersama Pak Suharso," paparnya.

Arsul pun berharap wacana kubu Suharso mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggj Tata Usaha (PTUN) dibatalkan.

Dia ingin setelah kepemimpinan Mardiono diakui, para kader kompak di bawah satu komando yang sama.

“Mestinya harus menjadi satu kembali di bawah kepemimpinan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono. Itu yang kita harapkan,” imbuhnya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggantikan Suharso monoarfa. Keputusan tersebut dikeluarkan pada Jumat, 9 September 2022.

Terkait Suharso Monoarfa di PPP, Mardiono menyebut bahwa keputusan tetsebut untuk meringankan beban Suharso dalam menjalankan tugas negara sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun Suharso dipercaya Jokowi menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

"Karena beliau sekarang memilik tugas tugas berat dan sering meninggalkan Indonesia untuk harus bertugas negara pergi ke luar negeri. Di lain pihak partai memang sangat memerlukan perhantian serius karena kita sudah menghadapi agenda agenda Pemilu 2024," kata Mardiono, saat konferensi pers, di Jakarta, Jumat 9 September 2022 malam.

Kendati demikian, Monoarfa menegaskan PPP tidak pernah melupakan jasa-jasa yang telah diberikan oleh Suharso Monoarfa untuk partai berlambang Ka'bah ini. Sebab, Suharso bagi PPP adalah guru dan mentor terbaik.

"Terkait dengan Pak Suharso, bagaimanapun apapun beliau adalah tokoh kami. Beliau adalah guru kami, beliau adalah mentor kami. Kami akan selalu menghormati dan juga kami selalu memberikan pengharagaan besar kepada beliu atas jasa-jasanya kepada PPP," ucapnya.

Sehingga, permasalahan ke depan saat ini, kata Mardiono bukan lagi persoalan perseorangan, melainkan organisasi untuk bagaimana di Pemilu 2024 bisa meraih kemenangan.

"Tentu saya yakin beliau Pak Suharso akan berjiwa besar, kembali akan bergandeng tangan dengan kami semua untuk mengawal sampai pemilu 2024," ujar Mardiono.

Dia pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena banyaknya pemberitaan simpang siur karena konflik internal di PPP. Sesungguhnya, hal itu dilakukan untuk menjemput kemenangan PPP di pesta demokrasi 2024 mendatang.

"Kami sampikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia apabila akhir-akhir ini telah terdapat berita yang mungkin membuat kurang nyaman. Tapi itu semua adalah pemberitaan sesungguhnya mengingatkan kita semua agar PPP lebih kuat lagi, jadi lebih baik lagi dan seluru kader semangat menyongsong menjemput kemenangan," imbuhnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly resmi mengesahkan kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipimpin oleh Muhammad Mardiono.

Adapun Mardiono ditunjuk menggantikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP. Dia ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP. Suharso belakangan mengklaim masih menyebut sebagai Ketua Umum PPP. Pemberhentian dirinya lewat Mukernas dinilai cacat prosedur.

Yasonna Laoly memutuskan mengesahkan SK kepengurusan PPP Ketua Umum Mardiono lewat keputusan, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022.

“Mengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum DPP PPP dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat,” demikian bunyi Surat Keputusan yang ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly, Jumat 9 September 2022.

Sementara Plt Ketua Umum PPP Mardiono meminta kepada seluruh kader partai bernuansa hijau di seluruh Indonesia untuk merapatkan barisan dan satu komando menuju Pemilu 2024.

"Kepada seluruh jajaran, para kader PPP di seluruh Indoneisa saya minta untuk kita merapatkan barisan, kita bersama-sama bergandeng tangan untuk menghadapi kerja-kerja politik dalam rangka untuk menghadapi Pemilu 2024 yang akan datang," kata dia dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat 9 September 2022.

"Kita bersatu padu bergandeng tangan satu garis komando untuk kita bekerja memasuki pada tahapan-tahapan Pemilu yang sudah kita mulai," tambahnya.

Tak hanya itu, Mardiono juga mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham, yang telah mempermudah dan mempercepat proses perubahan kepengurusan PPP hasil dari musyawarah kerja nasional (Mukernas) pada Minggu 4 September 2022.

Diketahui, Mardiono telah menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, pada Selasa 6 September 2022.

"Saya telah menerima surat keputusan dari Kemenkumham sebagaimana yang telah kita ajukan pada hari Selasa yang lalu dan alhamdulillah telah mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat karena Kemenkumham saat ini telah memberikan pelayanan melalui aplikasi online," kata Mardiono.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM yang telah cepat merespon atas permohonan kami yang telah kami ajukan," sambungnya.