Partisipasi Masyarakat Sejak Dini Penting untuk Mitigasi Dampak Transisi Energi

Liputan6.com, Jakarta - Pengakhiran operasi PLTU batubara perlu diiringi dengan pengelolaan yang tepat terhadap aset-aset PLTU seperti teknologi, infrastruktur, dan pekerjanya. Pemerintah dapat membangun kemitraan dengan berbagai pihak serta melibatkan masyarakat yang terdampak dalam perencanaan dan pelaksanaan transisi energi untuk meminimalisir risiko sosial dan ekonomi.

Proses bertransisi energi memerlukan persiapan dan pelaksanaan hingga satu dekade atau lebih yang meliputi fase pra penutupan PLTU, penutupan PLTU, dan transisi di tingkat regional.

“Melalui fase pra penutupan PLTU, perlu dipastikan semua pemangku kepentingan terlibat, terutama local stakeholder, pemerintah dan komunitas,” jelas Balada Amor Senior Mining Specialist, World Bank pada Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2022, Senin (11/10/2022).

Berkaca dari pengalaman bertransisi energi perusahaan utilitas di sektor energi di Portugal, EDP Producao, sedang menginisiasi proses transisi dari PLTU mereka di Sines yang ditutup tahun 2020 menjadi Green Hydrogen Hub yang direncanakan beroperasi di tahun 2026. Selain itu, EDP juga menekankan kemitraan sebagai hal yang fundamental serta menerapkan program bertransisi energi kepada para pekerjanya. EDP juga menerapkan program yang sama pada pekerja di perusahaan supplier mereka yang juga terdampak dari penutupan PLTU ini.

“Faktor kuncinya adalah melibatkan lembaga publik, sosial, swasta dan masyarakat yang sudah ada di sana sehingga tidak tumpang tindih namun saling melengkapi. Selain itu penting pula bagi lembaga ketenagakerjaan nasional untuk melakukan pencatatan kontak para pekerja yang bekerja di PLTU sehingga dapat menghubungi mereka untuk ikut serta pada program peningkatan kapasitas,” ujar Jorge Mayer, Head of Stakeholder Management of EDP Producao.

Lebih lanjut, ia menambahkan perlu juga di antaranya untuk memberikan tunjangan kehilangan pekerjaan bagi para karyawan yang sudah bekerja lebih dari 2 atau 3 tahun dan memberikan fasilitas transportasi untuk membantu mobilisasi para mantan karyawan ke kantor EDP Producao jika membutuhkan bantuan.

Sementara itu, Justin Roche, Energy Initiatives Lead, World Economic Forum menyebut 3 aspek penting dalam melakukan transisi energi melalui pengalihan tujuan (repurposing) PLTU yaitu teknologi, pembiayaan, dan berkeadilan. Secara teknologi, pengalihan tujuan PLTU ini akan mendulang manfaat diantaranya lahan, jaringan transmisi, peralatannya dapat digunakan untuk pengembangan energi terbarukan. Selain itu, para pekerjanya dapat dilatih untuk alih profesi ke energi bersih.

“Analisis manfaat yang dilakukan di India dari pengalihan tujuan PLTU ini justru lebih besar dari biaya penghentian PLTU. Manfaat langsung terbesar dari repurposing dihasilkan ketika PLTU diganti menjadi kombinasi PLTS, penyimpanan daya baterai (battery storage), dan Synchronous Condenser yang menggunakan generator dari PLTU yang lama. Selain itu, sebagian dari kebutuhan CAPEX repurposing dapat dipenuhi dari scrap value dari sisa aset PLTU yang lama,” ungkap Roche.

Contoh kasus lainnya di Andorra, di mana 1050 MW PLTU dihentikan dan diganti dengan 235 MW PLTS dan 54 MW battery storage di kawasan operasi PLTU. Pembangunan 1300 MW PLTS, 90 MW PLTB dan 105 MW battery storage tambahan juga dilakukan di daerah sekitar PLTU tersebut.

Ditinjau dari aspek pembiayaan Roche memaparkan pemerintah perlu membuat struktur pembiayaan yang inovatif dengan kebijakan dan peraturan yang jelas. Selain itu, sebagian dari struktur keuangan perlu dialokasikan untuk program transisi energi berkeadilan.

“Menyelenggarakan dialog sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya pekerja yang terdampak, melainkan juga keluarga, komunitas, pemasok, dan lainnya sehingga seluruh aspirasi terkait transisi energi dapat diakomodasi,” tutur Roche.

ISEW terselenggara atas kerjasama Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Institute for Essential Services Reform (IESR), dan Clean, Affordable, Secure Energy for Southeast Asia (CASE). CASE merupakan sebuah program kerjasama antar dua negara: Indonesia - Jerman (Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, dan didanai oleh Kementerian Perekonomian dan Aksi Iklim Pemerintah Federasi Jerman).