HEADLINE: Ganjar Pranowo dan Dewan Kolonel Loyalis Puan Maharani Diganjar Sanksi, Pertegas Soal Capres Urusan Megawati?

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo. Sanksi ringan ini diberikan buntut pernyataan Ganjar siap menjadi Calon Presiden (Capres) 2024.

Tak hanya Ganjar, PDIP bahkan memberikan teguran keras terhadap Dewan Kolonel yang menjadi wadah kader di DPR mendukung Puan Maharani sebagai Capres. Keberadaan Dewan Kolonel dinilai melanggar Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga (AD/ART) PDIP.

Pengamat Politik dari Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro menilai, pemberian sanksi terhadap Ganjar Pranowo dan loyalis Puan Maharani menunjukkan PDIP ingin menegaskan kembali kepada kadernya bahwa persoalan Capres-Cawapres 2024 sepenuhnya menjadi hak prerogatif Ketum Megawati Soekarnoputri sebagaimana amanat Kongres.

"Jadi sebelum ketua umum berucap, jangan ada manuver apapun dari internal kader maupun eksternal. Pemberian sanksi itu mengirimkan pesan politik kepada internal dan kepada eksternal bahwa PDIP belum memutuskan siapapun untuk menjadi bakal calon presiden," ujar Bawono saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (25/10/2022).

Kendati, Gubernur Jateng ini tetap tidak menarik pernyataannya setelah diberi sanksi ringan berupa teguran lisan oleh DPP PDIP. Ganjar tetap menyatakan siap jika diusung dalam Pilpres. Meski begitu, Bawono meyakini ke depan Ganjar Pranowo akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertutur. 

"Meskipun ringan, teguran itu kan artinya ke depan tidak boleh ada lagi statement itu. Teguran statement siap jadi capres normatif sebetulnya, kan DPP PDIP sendiri kemarin bilang ucapan itu enggak salah, tapi multitafsir. Jadi ke depan itu saya kira Ganjar akan lebih ngerem dan tidak akan berani lagi mengeluarkan statement sejenis ataupun melakukan manuver di lapangan," katanya.

Sekalipun pernyataannya dianggap tidak melanggar aturan PDIP, menurut Bawono, pemanggilan Ganjar perlu dilakukan dalam rangka menegakkan disiplin partai dan organisasi.

"Kalau misalnya tidak dipanggil Ganjar, tentu kan ada efek-efek politik lanjutan dari lontaran pernyataan Ganjar tersebut. Jadi dipanggil PDIP untuk dikonsolidasikan internal, agar tidak menimbulkan efek lanjutan," ucapnya.

Karena itu, Bawono menilai bahwa pemberian sanksi ini untuk menegaskan bahwa urusan capres-cawapres PDIP menjadi kedaulatan Megawati sebagai pemimpin tertinggi partai. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa nasib Ganjar Pranowo dan Puan Maharani dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang sangat bergantung pada keputusan Megawati.

Dengan begitu, maka baik Ganjar maupun Puan harus legowo menerima apapun keputusan Megawati.

"Bila nanti Ganjar Pranowo nekat maju melalui partai lain tanpa restu PDI Perjuangan, maka besar kemungkinan suara pemilih di kandang Banteng di Jawa Tengah tidak akan solid kepada Gubernur Jateng ini. Selain itu juga Ganjar Pranowo akan mendapat penilaian sebagai politisi oportunis tidak taat partai," kata Bawono.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga juga menilai bahwa pemberian sanksi terhadap Dewan Kolonel dan Ganjar Pranowo bertujuan untuk menegakkan disiplin di internal partai.

Namun begitu, Jamiluddin menyebut bahwa pemberian sanksi itu tak ada dasarnya. “Alasan pemberian sanksi itu sulit dipahami akal sehat. Sebab, alasan pemberian sanksi terhadap pembentukan Dewan Kolonel dan Ganjar karena tidak ada dalam AD/ART partai,” kata Jamiluddin saat dikonfirmasi, Selasa.

Jamiluddin mengingatkan, kalau sanksi itu tidak diatur dalam AD/ART, maka tidak ada yang dilanggar dalam pembentukan Dewan Kolonel dan pernyataan Ganjar siap maju capres. Konsekuensinya seharusnya tidak ada alasan untuk memberikan sanksi kepada Dewan Kolonel dan Ganjar.

“Berbeda halnya bila ada AD/ART yang dilanggar, tentu aneh bila PDIP tidak memberikan sanksi. Bahkan sangat terbuka bagi kader yang melanggar AD/ART diberi sanksi tegas hingga pemecatan,” katanya.

Menurutnya, PDIP perlu menjelaskan pasal apa di AD/ART yang dilanggar dalam pembentukan Dewan Kolonel dan pernyataan Ganjar. Hal itu diperlukan agar PDIP dinilai tidak semena-mena dalam memberi peringatan kepada kadernya.

“PDIP juga tidak akan dinilai otoriter. Kader yang berbeda sikap dan tindakan dengan elite partai maka akan diberi peringatan keras. Hal itu tentunya tidak boleh terjadi di partai yang menyandang kata demokrasi,” kata dia.

Pemberian sanksi kepada kader yang tidak melanggar peraturan organisasi, lanjut Jamiluddin, merupakan tindakan konyol.

“Jadi kesannya pemberian sanksi itu hanya upaya untuk menegaskan PDIP sebagai partai politik punya otoritas untuk memberi sanksi kepada kadernya. Kalau hal itu yang terjadi, maka semangat demokrasi sudah melemah di PDIP. Pendekatan otoritas menjadi dominan, yang umum digunakan penganut otoriter,” kata dia.

Pemberian sanksi seperti itu sebagai bentuk pembinaan kader, menurut Jamilludin, tampaknya sudah usang. Sebab hal itu justru dapat memperburuk reputasi PDIP sebagai partai penyandang demokrasi.

“Cara-cara seperti itu juga akan semakin memperburuk hubungan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Padahal dua sosok ini potensial untuk diusung pada Pilpres 2024. Perseteruan Puan Ganjar itu telah memperluas antipati di tengah masyarakat terhadap Puan. Sebaliknya, Ganjar justru semakin mendapat simpati sehingga mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya,” kata dia.

Padahal, menurut Jamiluddin, Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah kinerjanya biasa saja. Tidak ada karya Ganjar yang monumental selama menjadi kepala daerah.

“Karena itu, tingginya elektabilitas Ganjar diduga karena PDIP menzalimi Ganjar. Hal itu membuat masyarakat semakin menyukai Ganjar. Elektabilitas Ganjar terus meningkat tampaknya lebih dominan karena tekanan dari PDIP, bukan kinerja. Hal itu kiranya yang perlu disadari petinggi PDIP,” ujarnya.

Karena itu, dia menilai, meski Puan telah melakukan berbagai safari politik dan kampanye, elektabilitasnya masih jauh di bawah Ganjar.

“Sudah lama diupayakan mulai baliho Puan, membagikan sembako hingga safari dan temui petinggi parpol lain itu juga tidak mendongkrak. Kalau mereka realistis, itu artinya Puan itu tidak laku dijual,” kata Jamiluddin.

Meski elektabilitasnya tak meningkat, Jamiluddin melihat peluang PDI Perjuangan mengusung Puan masih besar. Hal ini dilakukan demi menjaga trah Soekarno.

“Saya lihat PDIP masih akan usung Puan, karena ini pertaruhan Megawati untuk mempertaruhkan trah Soekarno, bisa-bisa terusir dari PDIP,” katanya memungkasi.

Hal senada juga disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno. Dia menyatakan bahwa sikap yang diambil PDIP menunjukkan bahwa persoalan Pilpres 2024 menjadi domain Megawati.

"Sepertinya jadi upaya penertiban supaya kader-kader PDIP itu fokus koordinasi, kerja-kerja politik, enggak cawe-cawe ngomongin Pilpres. Jadi itu yang kemudian sanksi-sanksi itu dikeluarkan supaya pendukung-pendukung Mbak Puan, pendukung Ganjar tidak terlampau agresif. Karena siapapun yang maju dari PDIP kan akan diputuskan Megawati," ucap Adi saat berbincang dengan Liputan6.com, Selasa.

Namun di sisi lain, kondisi ini justru membuat orang-orang yang punya potensi maju di 2024 menjadi gelisah. Sebab mereka juga membutuhkan kerja-kerja politik, sosialisasi, hingga konsolidasi dukungan. Apalagi beberapa partai sudah mulai memanaskan mesinnya, bahkan mendeklarasikan dukungan capres.

"Tapi calon-calon dari PDIP ini terkesan masih ditiarapkan untuk tidak terlampau agresif menghadapi Pilpres. Dalam konteks inilah kenapa muncul Dewan Kolonel, kemudian deklarasi Ganjar capres, itu kan menciptakan momentum politik bahwa Ganjar Puan siap maju. Sehingga mereka tetap menjadi spotlight pembicaraan soal Pilpres. Karena kalau enggak ada manuver-manuver politik, gerakan-gerakan politik dari kader PDIP bisa kehilangan momentum juga kan," tuturnya.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini menyoroti soal sanksi ringan yang diberikan terhadap Ganjar. Menurut dia, teguran lisan tersebut memberi makna lain bahwa PDIP ingin menegaskan Ganjar Pranowo adalah salah satu calon potensial untuk 2024. 

"Pada saat yang bersamaan sebenarnya PDIP melalui Hasto (Sekjen), ingin menegaskan bahwasanya Ganjar siap capres, setidaknya publik akan selalu mengaitkan Ganjar dengan salah satu calon potensial yang akan diusung PDIP. Jadi buka tutup buka tutup, bersayap," kata Adi Prayitno.

"Di satu sisi PDIP itu partai kader, keputusan di tangan Megawati. Tapi di satu sisi tetap membiarkan Ganjar untuk terus menyatakan kesiapannya. Ya buktinya kan tidak dinyatakan membuat kesalahan yang fatal, hanya teguran lisan. Kalau fatal kan kayak Dewan Kolonel," sambungnya.

Selain itu, kondisi ini juga menegaskan bahwa di internal PDIP sudah mulai terlihat dukungan terhadap Ganjar. Sinyal itu sudah terlihat jelas, salah satunya sanksi ringan yang dijatuhkan terhadap Ganjar Pranowo.

"Membiarkan Ganjar bicara capres itu kan menunjukkan bahwa internal PDIP sudah mulai melunak. Setidaknya itu yang dibaca publik. Kalau dulu kan Ganjar keras tidak boleh bicara capres. Ganjar tidak boleh keluar dari Jateng. Ini agresif, menyatakan siap capres, kan sesuatu hal yang luar biasa," ucap Adi.

Adi tak menutup kemungkinan melunaknya sikap elite PDIP ini berkaitan dengan pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketum Megawati Soekarnoputri di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. 

Meski begitu, dia menilai bahwa saat ini kans Ganjar Pranowo dan Puan Maharani diusung PDIP masih sama kuat. Dua kader senior PDIP itu sama-sama memiliki peluang yang besar. 

"Karena agak gelap gulita membaca sikap politik Mega. Karena satu-satunya figur yang bisa menentukan capres cawapres. Kecuali, misalnya yang bisa memutuskan itu seluruh pengurus wilayah, kan enak menebaknya, kan konfigurasinya sudah mulai terlihat," kata Adi.

"Tapi kalau hanya satu orang itu membacanya enggak gampang karena tidak ada variabel-variabel yang bisa ditafsirkan untuk bisa mendekati kemauan politik Mega. Jadi (Ganjar dan Puan) sama-sama berpeluang," ucap dia mengakhiri.

Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataan siap menjadi calon presiden di Pilpres 2024 dalam sebuah wawancara dengan media.

"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun usai menerima klarifikasi Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Ganjar diberikan sanksi agar lebih berdisiplin sebagai kader PDIP. Menurut dia, sebagai kader senior seharusnya Ganjar mengetahui disiplin partai.

"Kenapa begitu? Karena beliau ini bukan kader baru masuk, ini kader senior. Termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama kali masuk di Papua lakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin," ujar Komarudin.

Meski demikian, pernyataan Ganjar pernyataan di media soal kesiapan menjadi capres ini dianggap tidak melanggar aturan partai. Namun, teguran lisan diberi karena pernyataan tersebut menimbulkan multitafsir di publik.

"Kalau bung Ganjar tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan tapi menimbulkan multitafsir di media karena itu kami memberi sanksi teguran lisan," ujar Komarudin.

Selain itu, DPP PDIP juga memberikan sanksi terakhir berupa teguran keras kepada sejumlah loyalis Puan Maharani yang membentuk Dewan Kolonel. Komarudin Watubun mengatakan, pembentukan Dewan Kolonel melanggar aturan partai.

"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, sanksi keras dan terakhir? Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," ujar Komarudin dalam konferensi pers, Senin (24/10/2022).

Adapun sejumlah kader PDIP yang diberikan teguran keras terkait pembentukan Dewan Kolonel adalah Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno. Ada beberapa nama lagi yang akan dipanggil untuk mengklarifikasi.

"Kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof Hendrawan dan beberapa yang memang ada nama tapi mereka tidak terlibat langsung di media, kami akan panggil lakukan klarifikasi," ujar Komarudin.

Dibanding Ganjar yang menyatakan siap menjadi Capres, pembentukan Dewan Kolonel tidak dikenal dalam keorganisasian PDIP. Sementara pernyataan Ganjar tidak melanggar aturan partai. Teguran lisan diberikan karena pernyataan Gubernur Jateng tersebut multitafsir.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diberikan sanksi teguran lisan.

Meski tidak melanggar aturan partai, Ganjar dinilai telah melenceng dari instruksi partai Nomor 4503/internal/DPP/X/2022 terkait komunikasi politik yang dikeluarkan 7 Oktober 2022. Surat tersebut dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk disiplin berbicara. Namun yang terjadi, Ganjar tetap bicara siap nyapres dalam wawancara di televisi.

"Pak Ganjar Pranowo juga diberikan sanksi teguran karena tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari DPP PDIP ditandatangani oleh Ketum Partai Ibu Megawati Soekarnoputri dan saya sebagai Sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik," ujar Hasto usai meminta klarifikasi Ganjar di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).

"Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda. Sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi," ucapnya.

Menurut Hasto, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menerapkan perlakuan yang sama kepada seluruh kader PDIP. Yang melanggar instruksi partai diberikan teguran.

Hasto mengaku pernah juga ditegur partai karena bicara tidak sesuai dengan mandat partai.

"Pak Komar ini selaku ketua DPP bidang kehormatan ini juga menerapkan equal treatment. Saya pun pernah diberikan sanksi sebagai Sekjen Partai, saksi teguran. Karena disiplin dalam berbicara yang bukan mandat saya saat itu," jelas Hasto.

Hasto kembali mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden akan disampaikan dalam momentum yang tepat oleh Megawati. Seluruh kader partai berlambang banteng ini diminta untuk berdisiplin berorganisasi.

"Partai menegakkan disiplin organisasi partai karena urusan capres dan cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara, menyangkut masa depan kita semuanya. Sehingga mari berpolitik dengan mengakar, dengan membumi, kita selesaikan berbagai masalah-masalah bangsa seluruh anggota dan kader partai tidak terkecuali wajib turun ke bawah, sampai ibu Ketum mengambil keputusan yang tepat pada momentum yang tepat nanti," ujar Hasto.

Selain Ganjar, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo juga akan dipanggil oleh DPP PDIP. Dia akan diminta klarifikasi terkait pernyataan mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun akan meminta klarifikasi Rudy pada Rabu 26 Oktober 2022.

"Pak Rudy dipanggil hari Rabu ya. Jam 11," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak menarik pernyataannya siap menjadi Capres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Kendati, Ganjar telah dijatuhi sanksi oleh DPP PDIP berupa teguran lisan.

Ganjar mengungkapkan, pernyataannya dilontarkan sebagai bentuk sikap kader partai yang harus siap  jika mendapat tugas.

"Saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apapun," kata Ganjar di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Meski demikian, Ganjar menegaskan bahwa dirinya patuh terhadap keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan menentukan siapa Capres dan Cawapres yang akan diusung.

"Tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres dan semua kader harus ikut," ujar Ganjar.

Ganjar mengamini tugasnya hari ini adalah bekerja sebagai kepala daerah. Ia diminta untuk turun ke bawah dan juga bertugas mengendalikan inflasi, serta diperintahkan Megawati mengurus urusan pangan pendamping beras hingga masalah stunting.

Ganjar pun menyadari pernyataannya siap menjadi calon presiden membuat diskursus di publik. Sehingga Ganjar menerima terguran lisan dari PDIP.

"Maka ketika di antara situasi seperti ini ada statement yang tadi saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik yang lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan. Dan ini sebagai kader saya terima," ujar Ganjar.

"Ini bagian dari disiplin yang tadi disampaikan juga oleh Pak Hasto," sambungnya.

Ganjar Pranowo menegaskan komitmen untuk patuh menunggu keputusan terkait Capre dan Cawapres dari PDI Perjuangan di tangan Ketum Megawati Soekarnoputri.

Ganjar sampai menunjukkan kesetiaan melalui baju merah PDIP yang ia kenakan saat memberikan klarifikasi di hadapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun.

"Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan ketua umum. Jadi semua pasti akan mengikuti," ujar Ganjar sambil memegang seragam partai ia kenakan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2024).

Ganjar telah memberikan klarifikasi terkait pernyataan siap menjadi calon presiden. Ia menerima sanksi teguran lisan dari DPP PDIP. "Tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya, dan tentu sebagai kader saya taat," ujar politikus PDIP ini.

Ganjar mengaku akan memperbaiki komunikasi publik. Karena pernyataan siap menjadi calon presiden itu membuat multitafsir ke publik. 

"Tadi diberikan sanksi lisan tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki," ujar Ganjar.