Ma’ruf Amin Dorong Semua Pekerja Informal Dapat Program BPJS Ketenagakerjaan

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendorong semua pihak memperkuat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja informal.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 27 Okt 2022, 14:59 WIB
Diterbitkan 27 Okt 2022, 14:59 WIB
Wakil Presiden (wapres) Ma’ruf Amin
Wakil Presiden (wapres) Ma’ruf Amin

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendorong semua pihak memperkuat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja informal.

Hal ini sejalan untuk mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan.

"Saya meminta seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Ma’ruf dalam keterangannya, Kamis (27/10/2022).

Menurut Ma’ruf, para pekerja rentan seperti petani, nelayan, peternak, dan pedagang kaki lima membutuhkan perlindungan rasa aman dan tenang dalam bekerja. Untuk itu, diperlukan strategi jaring pengaman sosial untuk mencegah kemiskinan.

“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa menyalurkan perlindungan ini sebagai strategi jaring pengaman sosial pencegahan kemiskinan,” jelas dia.

Lebih jauh, Ma’ruf memberikan arahannya tentang partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam memperkuat program Jaminan Sosial melalui perluasan cakupan peserta jaminan sosial.

“Pertama, pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan terus memperluas cakupan peserta. Utamanya melalui regulasi dan kebijakan agar pekerja Penerima Upah dan pekerja Bukan Penerima Upah, seluruhnya dapat dilindungi dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” kata dia.

 

Penguatan Tata Kelola

Ma’ruf menuturkan perlu adanya penguatan tata kelola program perlindungan jaminan sosial secara profesional dan akuntabel.

“Kedua, BPJS Ketenagakerjaan harus mengelola program perlindungan ini secara profesional dan akuntabel. Dana yang terkumpul harus dikelola dan dikembangkan dengan baik agar tidak terjadi defisit ataupun mengganggu arus keuangan perusahaan” terangnya.

Arahan ketiga, perlu adanya sinergi antarpemangku kepentingan dalam menyukseskan penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui pemberian bantuan dan jaminan sosial.

“Berkaitan dengan isu kemiskinan, sesuai Instruksi Presiden tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka salah satu strategi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ialah pengurangan beban pengeluaran masyarakat,” tutur Ma’ruf.

 

Dapat Bekerja Sama

Terakhir, Ma’ruf meminta agar seluruh pihak dapat bekerja sama dalam menyukseskan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja sesuai dengan tugas masing-masing.

“Saya minta seluruh pihak untuk saling membantu menyukseskan gerakan nasional yang dicanangkan, sesuai dengan kapasitas dan fokus tugasnya,” ungkapnya.

“Gerakan ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi perlindungan pekerja rentan secara nasional,” imbuh Ma’ruf.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menuturkan BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen penuh dalam melanjutkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk bekerjasama memajukan program bantuan jaminan sosial.

“Kami berkomitmen untuk bisa bekerja sama dengan stakeholder, untuk itu mari kita bekerja sama agar bisa lebih baik lagi,” tutur Anggoro.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya