G20 Talkshow, Wamen ATR/BPN: Layanan Pertanahan Lebih Baik Melalui Transformasi Digital

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian ATR/BPN ingin menjadi lembaga yang melayani, profesional dan terpercaya dalam memberikan pelayanan serta merespon keinginan masyarakat melalui digitalisai layanan. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, dalam rangkaian acara G20 Summit di Nusa Dua, Bali pada Senin, (14/11/2022).

Raja menyebut, digitalisasi layanan menjadi perhatian Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, yang memerintahkan supaya Kementerian ATR/BPN dapat memberikan layanan pertanahan lebih baik melalui transformasi digital.

Dalam acara talkshow yang bertemakan “Digitalisasi Pelayanan Publik Pemerintah dan Kolaborasi dengan Platform Digital”, Raja menyebut pelayanan terhadap masyarakat yang berkualitas sebagai kunci keberhasilan lembaga yang dinaunginya.

“Tugas Pak Menteri dan saya adalah membawa ATR/BPN bergerak menuju paradigma baru, yaitu kalau bisa dipermudah, harus bisa dipermudah lagi. Itulah layanan berkualitas” tegas Raja.

Dia menyebut, paradigma baru ini harus diarusutamakan untuk mengganti paradigma lama yang sudah kuno. Caranya, menurut dia adalah dengan melakukan digitalisasi pelayanan.

“Paradigma lama yang berorientasi lama dan berlarut-larut harus disudahi dengan sistem digital” lanjut Raja.

Raja juga menyampaikan, Kementerian ATR/BPN tengah berada dalam rangkaian digitalisasi pelayanan tersebut melalui berbagai program yang diluncurkan.

“Kami sudah membuka Hotline Pengaduan melalui Whatsapp, ada juga Sentuh Tanahku dan Bhumi untuk melihat peta bidang tanah” ucap Raja

Dalam acara itu, hadir pula CEO LinkAja, Yogi Rizkian Bahar, yang mengatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN serta mitra kerja sama.

“Link aja siap membantu transformasi digital di kementerian ATR/BPN sebagai public services terutama dalam hal transaksi elektronik” ujar Yogi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyatakan perang dengan mafia tanah. Salah satunya dengan digitalisasi layanan pertanahan. Upaya tersebut agar menutup ruang gerak para mafia tanah.

“Digitalisasi layanan pertanahan adalah program strategis dari Kementerian ATR/BPN dan terus saya jadikan prioritas. Dan kemudian, saat ini juga kita akan meningkatkan kemampuannya dengan teknologi yang terkini seperti blockchain, itu untuk implementasi sertipikat elektronik,” terang Hadi Tjahjanto dalam keterangan tertulis, Selasa (19/7/2022).

Hadi Tjahjanto memaparkan, sejumlah penyempurnaan terus dilakukan sebelum layanan pertanahan digital diimplementasikan secara menyeluruh. Penyempurnaan dilakukan guna menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh mafia tanah.

“Mafia tanah tidak akan bisa masuk dengan sistem digital yang akan saya bangun, hingga kepercayaan akan terus meningkat hingga masyarakat bisa tenang, masyarakat memiliki kepercayaan bahwa tanahnya tidak akan hilang,” ujar Hadi Tjahjanto.

Menteri ATR/Kepala BPN juga menjelaskan bahwa meskipun nantinya layanan digital sudah terealisasi, Kementerian ATR/BPN tetap melakukan pengecekan secara manual untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.

“Kita harus melakukan double check, cek pertama adalah proses secara robot dimasukkan ke suatu sistem, ketika keluar kita harus cek lagi secara fisik, benar tidak, luasnya sekian, atas nama siapa, sesuai dengan yang diinginkan,” jelasnya.

Digitalisasi layanan pertanahan ini juga terus disosialisasikan kepada seluruh Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan yang tersebar di seluruh Indonesia. Hadi Tjahjanto berharap, setiap insan pertanahan di Kementerian ATR/BPN mampu menjalankan, mengembangkan, hingga memaksimalkan layanan pertanahan digital tersebut.

Adapun digitalisasi layanan pertanahan ini diharapkan dapat membantu menuntaskan tiga instruksi utama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada Menteri ATR/Kepala BPN, yakni mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia, menyelesaikan konflik pertanahan, dan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).