Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan mendukung kemerdekaan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Meski begitu ia mengingatkan agar Pemerintah mempertimbangkan dengan matang terkait rencana evakuasi warga Gaza korban perang ke Indonesia.
“Tugas sejarah kita adalah mendorong dan mendukung bangsa-bangsa untuk merdeka. Itu jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Maka dari itu, dalam konteks kemerdekaan Palestina, Indonesia wajib memberikan dukungan, termasuk bantuan kemanusiaan,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).
Advertisement
Baca Juga
Politikus PDIP yang akrab disapa Kang TB itu pun menegaskan kemerdekaan Palestina adalah hak dasar yang harus diwujudkan, yakni merdeka di tanah air mereka sendiri, bukan di tempat lain.
Advertisement
“Kemerdekaan itu harus didapatkan oleh bangsa Palestina, merdeka di tanahnya sendiri yang menjadi hak mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka terusir,” tuturnya.
Terkait rencana pemerintah untuk mengevakuasi warga Palestina ke Indonesia, Kang TB memberikan apresiasi. Namun ia mengingatkan agar hal tersebut dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang.
“Mengevakuasi mereka itu niat baik yang harus diapresiasi. Tapi harus dipertimbangkan secara matang. Apakah mereka yang dievakuasi itu warga Palestina yang sakit, terluka, dan bisa dipulihkan, lalu dengan mudah kembali ke tanah airnya?” ungkap Kang TB.
Anggota Komisi Pertahanan dan Hubungan Internasional DPR tersebut menyoroti kemungkinan Israel akan menghalangi warga Palestina yang telah dirawat di Indonesia untuk kembali ke tanah airnya. Menurut Kang TB, hal ini justru bisa berujung pada pelemahan eksistensi warga Palestina di wilayahnya sendiri.
“Kalau mereka tidak bisa kembali, justru ini bisa sejalan dengan upaya penghapusan etnis (genosida) yang dilakukan Israel. Karena tujuan Israel adalah merebut wilayah dan mengusir warga Palestina,” tegasnya.
Prabowo Akan Evakuasi Warga Palestina ke Indonesia
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengevakuasi warga Gaza di Palestina ke Indonesia. Prabowo menyebut akan mengevakuasi 1.000 orang pertama jika memungkinkan.
TB Hasanuddin pun mempertanyakan, apakah evakuasi besar-besaran ini merupakan kebutuhan mendesak dari warga Palestina, atau justru agenda terselubung pihak luar.
“Apa yang sebenarnya dibutuhkan Palestina? Apakah bantuan medis, logistik, atau evakuasi besar-besaran seperti yang pernah diusulkan Donald Trump? Kalau itu sejalan dengan ide Trump, patut kita waspadai. Karena pasti ada tujuan lain di baliknya,” ucap Kang TB.
TB Hasanuddin juga mengingatkan jika proses evakuasi tidak disertai dengan jaminan pemulangan, maka sebaiknya langkah tersebut ditunda.
“Mengevakuasi ribuan orang ke Indonesia harus dipikirkan dampak, efek, dan mekanisme pemulangannya. Kalau tidak bisa kembali, sebaiknya jangan dilakukan. Biarkan mereka merdeka di negerinya sendiri, dan kita harus mendukung sepenuhnya,” tutupnya.
Advertisement
Lawatan ke Timur Tengah, Prabowo Bawa Misi Perdamaian Palestina
Keberangkatan dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma itu menandai dimulainya lawatan Prabowo ke lima negara, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.
Selain memperkuat kerja sama strategis di bidang ekonomi dan politik, salah satu misi utama yang dibawa Prabowo dalam kunjungan ini adalah mencari solusi atas konflik di Gaza, Palestina.
Lawatan ini bukan sekadar kunjungan kenegaraan biasa. Prabowo membawa misi perdamaian dan harapan bagi penyelesaian konflik yang berkepanjangan di tanah Palestina.
Perjalanan ini juga diharapkan dapat meningkatkan peran Indonesia sebagai negara yang aktif dalam perdamaian dunia dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara Timur Tengah.
"Saya lakukan ini karena banyak permintaan terhadap Indonesia untuk lebih aktif lagi berperan untuk mendukung mencari penyelesaian konflik di Gaza, dan di Timur Tengah keseluruhan," ujar Prabowo.
Lawatan Presiden Prabowo dimulai di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), dengan pertemuan penting bersama Presiden UEA, Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ). Pertemuan ini difokuskan pada konsultasi dan pertukaran pikiran mengenai perkembangan geopolitik dan geoekonomi global terkini.
"Pertama, saya akan ke Abu Dhabi, UEA, untuk bertemu dengan Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) untuk melakukan konsultasi tukar-menukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia sekarang-sekarang," ungkap Presiden Prabowo.
Setelah UEA, agenda Presiden Prabowo berlanjut ke Turki. Kunjungan kenegaraan ini merupakan balasan atas kunjungan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, ke Indonesia beberapa waktu lalu. Di Turki, Prabowo akan melakukan konsultasi lebih lanjut mengenai geopolitik dan geoekonomi, serta membahas kerja sama di bidang industri, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.
Indonesia dan Turki memiliki hubungan bilateral yang luas dan komprehensif. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama tersebut dan membuka peluang baru bagi kedua negara. Prabowo juga dijadwalkan menghadiri forum diplomatik di Kota Antalya, Turki.
Setelah Turki, Presiden Prabowo akan melanjutkan kunjungannya ke Mesir, Qatar, dan Yordania. Di Mesir, beliau akan bertemu dengan Presiden Mesir, Abdul Fattah Said Hussein Khalil as-Sisi. Di Qatar, Prabowo akan menyelesaikan kesepakatan strategis antara Indonesia dan Qatar, termasuk penandatanganan berbagai perjanjian.
Kunjungan ke Yordania merupakan kunjungan kenegaraan, di mana Prabowo akan melakukan konsultasi dengan Raja Abdullah II. Semua kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral, meningkatkan kerja sama ekonomi, dan memperkuat peran Indonesia dalam perdamaian dunia.
Secara keseluruhan, lawatan Presiden Prabowo ke Timur Tengah ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, meningkatkan kerja sama dengan negara-negara kunci di Timur Tengah, dan berkontribusi pada upaya perdamaian di kawasan tersebut. Kunjungan ini juga diharapkan dapat menghasilkan berbagai kesepakatan dan kerja sama yang menguntungkan bagi Indonesia.
