Menko Muhadjir: Pemerintah Akan Jalankan Rehab dan Rekon Gempa Cianjur Secara Bersamaan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melangsungkan rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono guna membahas penanganan darurat pasca bencana gempa di Cianjur, Kamis (1/12/2022).

Menurut dia, pemerintah telah bersepakat, dengan melibatkan BNPB, TNI-Polri dan pemerintah daerah setempat untuk segera melakukan rehabilitasi rumah korban yang terdampak.

"Rapat ini untuk membahas tahap persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi menindaklanjuti arahan dari bapak presiden agar penanganan bencana gempa Cianjur ini dilakukan secara paralel dan simultan antara tahap tanggap bencana dan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Muhadjir dalam keterangan diterima, Jumat (2/12/2022).

Menurut hasil rapat, Muhadjir memastikan, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak harus menunggu selesainya tahap tanggap bencana.

Dia menyatakan, pemerintah sudah memetakan, dimana titik yang sudah bisa diatasi maka pada saat itu juga pemerintah akan melangkah ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Kementerian PUPR.

Muhadjir merinci, data yang sudah terverifikasi dari rumah yang rusak saat ini sekitar 60.000 unit. Total rumah rusak yang saat ini sudah terverifikasi ada 17.864 unit, baik yang berkategori rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan.

"Jadi untuk tahap satu nanti akan ada sebanyak 8341 rumah yang akan segera diperbaiki dalam waktu dekat," yakin dia.

"Insya Allah Bapak Presiden hari Senin yang akan datang berkenan hadir langsung bertemu dengan para korban yang nanti akan mendapatkan bantuan langsung tahap pertama atau Rombongan pertama," lanjut dia.

Sebagai informasi, saat ini tim di lapangan tengah melakukan pembersihan puing-puing yang dikoordinasi BNPB dan melibatkan TNI Polri dan juga PUPR.

Terkait penggunaan dana siap pakai (DSP) untuk tahap rehab dan rekon, mantan menteri pendidikan ini menyatakan akan dicairkan secepat mungkin

"Penggunaan DSP tidak diperlukan peraturan yang lebih lanjut misalnya dengan Inpres. Jadi nanti cukup langsung ditangani secara secepatnya sesuai dengan arahan dari bapak presiden," dia menutup.