Wamen ATR Kunjungi Batam, Siap Kebut Pembagian Sertifikat Tanah

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni melakukan junjungan ke Batam, Kamis (19/1/2023).

oleh Liputan6.com diperbarui 20 Jan 2023, 03:33 WIB
Diterbitkan 20 Jan 2023, 03:33 WIB
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni melakukan junjungan ke Batam, Kamis (19/1/2023). (Foto: Istimewa).

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni melakukan junjungan ke Batam, Kamis (19/1/2023).

Adapun, di sana dirinya memberikan sertifikat tanah untuk SD Negeri 002 Batam Kota yang sejak tahun 1995 belum mengantongi sertifikat.

"Alhamdulilah bisa datang kesini mewakili Pak Menteri Hadi Tjahjanto untuk menyerahkan sertifikat tanah SD Negeri 002 Batam Kota," kata Raja.

Politikus PSI ini menegaskan, sertifikat tanah bukan hanya sekolah tapi lainnya, untuk mencegah mafia tanah.

"Harus disertifikasi sebab Mafia tanah tidak peduli apakah itu tanah sekolah atau rumah ibadah sekalipun. Karena itu kita harus melindungi diri dengan cara mensertifikasi tanah tersebut," ungkap Raja.

Dia juga menegaskan, pihaknya akan berusaha untuk mensertifikasi 126 juta bidang tanah Indonesia, sebagaimana yang ingin dicapai pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Dari 126 Juta bidang tanah itu, ada tanah sekolah, panti asuhan, rumah ibadah dan banyak lagi. Semuanya dikejar supaya bersertipikat untuk menghindari tumpang tindih dan meningkatkan nilai ekonomi” Ucap Raja.

 

Siap Bekerja Sama

Raja menegaskan, pihaknya siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk percepatan persertipikatan tanah-tanah,

"Kami siap bekerja sama supaya seluruh tanah dapat bersertipikat," kata dia.

Diketahui, dalam kesempatan itu Wamen ATR/BPN menyerahkan 20 sertifikat tanah yang terdiri dari 1 Pesantren, 2 Sekolah, 1 Kantor Kelurahan Tj Buntung, dan 10 Fasilitas Umum milik Pemkot Batam, 4 sertifikat BP Batam, dan juga 2 tanah tanah Lantamal Kementerian Pertahanan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya