Baleg Terima Perwakilan Perangkat Desa yang Demo di DPR

Ada tiga tuntutan disampaikan kepada Baleg. Pertama terkait pemberhentian perangkat desa secara masif, peningkatan kesejahteraan atau gaji dan kejelasan status perangkat desa.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 25 Jan 2023, 13:00 WIB
Diterbitkan 25 Jan 2023, 13:00 WIB
Perangkat Desa Demo di depan DPR
Ribuan pendemo yang tergabung dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) mulai memenuhi depan Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto pada Rabu (25/1/2023) pagi. (Foto:Liputan6/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Ribuan pendemo yang tergabung dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) memenuhi depan Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto pada Rabu pagi (25/1/2023). 

Sekitar pukul 11.00 WIB, DPR melalui Badan Legislatif (Baleg) menerima perwakilan pendemo. Anggota Baleg Herman Khaeron menerima pendemo di Ruang Rapat Komisi II DPR. 

 

Ketua Umum PPID Muhammad Tahril menyampaikan tiga tuntutan kepada Baleg. Pertama terkait pemberhentian perangkat desa secara masif, kedua peningkatan kesejahteraan atau gaji, dan penerbitan NIPD atau kejelasan status perangkat desa. 

Perangkat desa yang merupakan anak buah Kades terdiri dari sekretaris, bendahara dan perangkat lain meminta statusnya masuk dalam ASN dan diatur dalam UU. 

"Status kami tidak jelas, maka kami minta status kami harus diperjelas," kata Ketua PPID Tahril di Komisi II DPR, Rabu (25/1/2023). 

Tahril juga menyampaikan sebanyak 850 bus dan 45000 perangkat desa yang berdemo di Senayan hari ini, Rabu.  

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, meski perwakilan telah terima DPR, para pendemo tetap melanjutkan aksinya di atas mimbar di depan DPR. 

"Ingat kalian dipilih oleh kami, oleh karena itu kalian harus dengar tuntutan kami," kata salah satu pendemo.

 

Pengalihan Lalu Lintas Sekitaran Gedung DPR RI

Perangkat Desa Demo di depan DPR
Ribuan pendemo yang tergabung dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) mulai memenuhi depan Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto pada Rabu (25/1/2023) pagi. (Foto:Liputan6/Delvira Hutabarat)

Sebelumnya, dari akun @tmcpoldametro, para pendemo yang merupakan para kepala desa (kades) itu bahkan sudah memenuhi separuh Jalan Gatot Subroto. Mereka mengenakan pakaian dinas coklat khaki.

Polisi meminta pengendara dari arah Semanggi yang menuju Slipi dialihkan sementara di bawah jembatan layang Ladokgi menuju Jalan Gerbang Pemuda. 

"Situasi terkini di depan MPR/DPR JL Gatot Subroto. Untuk pengendara motor dan mobil dari arah Semanggi yang menuju Slipi dialihkan sementara di bawah jembatan layang Ladokgi menuju Jl. Gerbang Pemuda,” demikian kutipan tmc Polda Metro pagi tadi. 

Dalam postingan TMC Polda, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman, juga melaksanakan monitoring di depan DPR. 

"Monitoring pengaturan arus lalu lintas dan pengamanan aksi penyampaian pendapat dari Kepala Desa seluruh Indonesia di Depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto," demikian keterangan foto TMC.

 

1.713 Personel Bantu Amankan Aksi Demo

Diketahui, ribuan elemen yang tergabung dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) tengah melangsungkan kegiatan aksi unjuk rasa hari ini, Rabu (25/1/2023) di depan Gedung DPR RI. Ribuan personel kepolisian dikerahkan untuk bantu pengamanan massa. 

"Dari Polda Metro Jaya telah menerjunkan sebanyak 1.713 personel untuk bantu kegiatan penyampaian pendapat," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Rabu.  

Ia mengimbau massa agar tetap tertib saat dilakukan unjuk rasa. Mengingat demonstrasi tersebut dilakukan saat akitivitas jam kerja. 

"Imbauan agar tertib dan menghargai juga hak-hak masyarakat secara umum khusunya pengguna jalan umum lainnya untuk bisa menjalankan aktivitasnya hari ini," imbuh dia. 

Di lain pihak, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin menuturkan aksi demo yang dilakukan oleh PPID akan berlangsung pukul 08.00 WIB dengan massa sebanyak 100.000 demonstran. 

"Saat ini yang masih yang terpantau masih kisaran 5.000 yang terlihat," kata Komarudin saat dihubungi terpisah.  

Adapun pihaknya akan menerapkan rekaya lalu lintas di sekitar gedung DPR RI. Namun, perihal tersebut masih bersifat situasional.  

"Situasi masih situasional (rekayasa lalu lintas) memang ada penghambatan tapi masih dialirkan (melewati gedung DPR) belum dilakukan rekayasa," jelas Komarudin. 

Infografis Waspada Lonjakan Kasus Covid-19 Landa Korsel hingga China. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Waspada Lonjakan Kasus Covid-19 Landa Korsel hingga China. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya