Kabar Dugaan Korupsi Bansos DKI Jakarta Kini Tengah Diselidiki

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disinyalir tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos Covid-19 di DKI Jakarta. Lembaga antirasuah itu tak menampik disebut demikian.

Namun, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum bersedia membeberkan hal tersebut. Ali menyebut pihaknya akan menjelaskannya saat proses penyidikan maupun penuntutan.

"Ketika proses penyidikan dan penuntutan pasti kami akan sampaikan nanti," ujar Ali dalam keterangannya, Jumat (17/2/2023).

Dugaan korupsi Bansos DKI ini awalnya mencuat di media sosial. Ali mengatakan tim lembaga antirasuah sudah menerima adanya informasi dugaan korupsi Bansos Covid-19 di DKI.

"Jadi, kami juga mengikuti informasi itu. Tentu, yang bisa kemudian kami sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kerja-kerja KPK adalah pada proses penyidikan dan juga penuntutan," kata Ali.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebut dirinya mendukung upaya penegak hukum dalam mengusut dugaan korupsi Bansos di DKI Jakarta.

"Praktik-praktik seperti ini harus segera diberantas habis kalau kota kita ingin lebih maju. Apalagi soal bansos, kalau sampai terbukti ada permainan, terlebih jika itu bansos untuk masyarakat di saat pandemi, saya kira ini sudah sangat fatal," kata Sahroni dalam keterangannya.

Menurut Sahroni, pelaku dugaan korupsi Bansos Covid-19 DKI harus dijerat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sahroni meminta aparat penegak hukum tak tebang pilih dalam mengusut dugaan korupsi.

"Tega mengambil hak rakyat yang jelas-jelas sedang kesusahan. Dan ingat, ini (korupsi bansos Covid) bisa masuk kategori korupsi dana bencana, hukumannya tidak main-main," pungkas Sahroni.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya telah menanggapi dugaan korupsi program Bansos DKI Jakarta pada 2020 senilai Rp 2,85 triliun. Hal ini setelah beredar di media sosial Twitter yang diunggah akun @kurawa pada 9 Januari 2023.

"Saya enggak tahu, itu kan sudah lama,” ucap Heru di Balai Kota, Rabu (11/1/2023).

Heru menegaskan, jajarannya sudah merekonsiliasi data penerima bansos di DKI Jakarta sebanyak 3-4 kali. Oleh karena itu, ia tidak tahu terkait data sebelumnya.

“Dari saya di sini sudah tiga-empat kali membahas mengenai data, rekonsiliasi data (penerima bansos). Kalau yang lalu-lalu, kan saya enggak paham,” ungkap Heru.

Diberitakan KPK meminta masyarakat tak ragu dalam melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi bantuan sosial (bansos). Termasuk dugaan korupsi bansos di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri meminta masyarakat aktif dalam memberantas korupsi. Pihaknya terbuka menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi bansos DKI tersebut.

"Bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK," ujar Ali dalam keterangannya, Minggu (15/1/2023).

Ali memastikan, KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Ali menyebut KPK akan menelaah dan memverifikasi laporan apakah masuk ranah lembaga antirasuah atau tidak.

"Kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi. Misalnya, kami tindak lanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut," kata Ali.

Sebelumnya beredar di media sosial soal dugaan korupsi bansos Pemprov DKI tahun 2022 saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Salah satu yang meramaikan adanya dugaan korupsi tersebut, yakni akun Twitter @kurawa.

Dugaan temuan ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu. Menurut akun @kurawa dugaan korupsi Bansos DKI senilai Rp2,85 triliun.

Dia menyebut temuan ini berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung, Jakarta Timur.

Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan dalam menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terdampak Covid-19.