PENA 98 Sampaikan 8 Kriteria Capres 2024, Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA) 98 menyampaikan delapan kriteria untuk calon presiden atau capres 2024. Sekjen PENA 98 Adian Napitupulu mengatakan kriteria tersebut untuk menjadi alat ukur terhadap kualitas demokrasi, kualitas calon pemimpin dan bagaimana tingkat kesadaran pokitik rakyat.

"Kriteria-kriteria ini disusun dengan kesadaran pada arah dan tujuan Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis, modern dan berlaku adil tanpa diskriminasi, menjadi negara yang menghargai dan menghormati setiap rakyatnya tanpa kecuali dengan menempatkan rakyat bukan sebagai objek tetapi subjek bagi negara," kata Adian, saat konferensi pers peresmian gedung sekretariat Graha PENA 98, di Hos Cokroaminoto 115, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023).

Adian Napitupulu menegaskan, kriteria capres tersebut tidak berdasarkan ketidaksukaan, keberpihakan pada satu, dua orang ataupun kelompok. Melainkan, disusun atas dasar harapan-harapan yang baik bagi Indonesia di masa depan.

"Sebagai bagian dari aktivis 98 maka kami punya kewajiban moral, intelektual, dan sejarah untuk memastikan arah perjuangan reformasi tetap berjalan walaupun mungkin dalam praktiknya tidak atau belum sempurna," tegas dia.

Selain itu, menurut Adian, elektabilitas dan popularitas tidak menjadi kriteria yang penting bagi PENA 98. Sebab, yang terpenting adalah rekam jejak, keberpihakan terhadap masyarakat dan gagasan yang baik bagi Indonesia.

"Pilpres bukanlah Indonesia Idol, pilpres bukan sekedar memilih idola, tapi memilih pemimpin yang sanggup memastikan 14.700 pulau, 1.340 suku dan 275 juta rakyat Indonesia," imbuh Adian.

Berikut 8 kriteria capres PENA 98:

1. Menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan

2. Bukan bagian dari rezim Orde Baru; Watak otoritarianisme Orde Baru dengan pendekatan militeristik dan KKN yang akut, mestinya sudah diakhiri sejak reformasi 1998. Capres 2024 yang masih tersandera dalam pemikiran, perilaku, apalagi berafiliasi dengan rezim Orde Baru, dipastikan tidak akan mampu membawa Indonesia melangkah maju tanpa beban masa lalu.

3. Tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas. Jika berharap, bermimpi, berkeinginan dan bercita cita Indonesia ke depan menjadi negara modern, multi etnis, multi ras, multi kultur, multi identitas, beragam agama dan keyakinan dan sebagainya, yang kesemuanya bisa hidup damai di tengah keberagaman, maka memeriksa rekam jejak calon presiden apakah pernah terkait, menggunakan, membiarkan atau setidaknya diuntungkan dari digunakannya politik identitas, menjadi penting dicermati dan diwaspadai.

4. Tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan (extraordinary crime). Siapa pun Capres 2024 harus sama dipastikan dia tidak pernah terlibat dalam praktik pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini untuk memastikan Indonesia ke depan, peristiwa pelanggaran HAM tidak terulang lagi untuk alasan apapun.

5. Tidak pernah terlibat kasus korupsi. Terdapat 2 (dua) Ketetapan MPR RI yang dengan tegas mengatur soal korupsi ini. Yaitu TAP MPR RI No.XI/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan TAP MPR RI No. VIII/2001 tentang arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Capres 2024 haruslah figur yang dipastikan tidak sedang atau pernah tersangkut kasus korupsi.

6. Melanjutkan Program Kerja Presiden Joko Widodo. Keberlanjutan dan kesinambungan program pembangunan oleh tiap pemimpin nasional teramat penting guna memastikan tidak ganti presiden, ganti program.

7. Berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reforma agraria; Keseriusan untuk tetap berjalan di atas rel agenda Reformasi 1998, melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dan teguh menjalankan amanat reforma agraria adalah syarat mutlak bagi Capres 2024.

8. Berkomitmen melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat. Komitmen Capres 2024 terhadap program pemihakan dan penguatan pada sendi-sendi ekonomi kerakyatan berbasis koperasi, usaha mikro dan menengah menjadi faktor kunci agar perekenomian Indonesia bertumbuh maju dengan tetap setia pada roh konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membahas soal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di ICE BSD Tangerang Banten, Jumat (17/2/2023).

Awalnya, Jokowi menanyakan siapa sosok capres yang diusung PPP untuk Pilpres 2024. Dia pun menyebut sejumlah nama sebagai capres-cawapres mulai dari, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

"Saya mau bertanya, PPP ini calonnya siapa sih? Karena di sini hadir semua lho, ini hadir semua calon-calon presiden dan wakil presiden. Yang saya kenal, ada Pak Prabowo, yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir, yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan di Harlah ke-50 PPP, Jumat (17/2/2023).

Dia juga menyinggung Menko Polhukam Mahfud Md hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal capres dan cawapres. Namun, Jokowi sempat kelupaan menyebut nama AHY sebagai salah satu kandidat capres dan cawapres.

"Yang saya tahu juga ada Pak Mahfud Md. Saya hampir lupa juga ada Mas AHY, dan tentu saja ada (Plt) Ketua Umum PPP (Mardiono)," ujarnya.

"Masih ada yang belum saya sebut, ndak, nanti," sambung Jokowi.

Nama-nama yang disebut Jokowi tersebut merupakan sosok yang menghadiri Harlah ke-50 PPP.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com