Raih PPD 2023, Ganjar: Menunjukkan Indikasi Reformasi Birokrasi Berjalan

Liputan6.com, Semarang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kembali diraih Provinsi Jawa Tengah di tahun ini. Raihan ini merupakan kali ketiga didapatkan Provinsi Jawa Tengah setelah menerimanya pada tahun 2019 dan 2020.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa raihan PPD 2023 kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat provinsi ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi kepemerintahan, khususnya keberhasilan reformasi birokrasi.

“Saya bahagia, saya bangga karena beberapa kali penghargaan diberikan dalam sekian tahun, itu menunjukkan indikasi reformasi birokrasi kita berjalan, ini indikasi kawan-kawan ASN dia memperbaiki diri, melakukan inovasi dan kemudian menunjukkan performance terbaiknya,” kata Ganjar di Rumah Dinas Puri Gedeh, Semarang, Selasa (16/5/2023).

Ganjar pun mengingatkan kepada ASN Jateng untuk tidak berpuas diri dan terus berbenah dan memperbaiki kualitas serta kemampuan terbaik yang telah diberikan.

"Saya menyampaikan terima kasih dan dengan penghargaan ini jangan berpuas diri. Tetap memberikan pelayanan yang terbaik, makin bagus, makin sistematis dan mungkin mesin, peralatan bisa dipakai untuk jauh lebih mempercepat komplain," ucapnya.

Bagi provinsi yang menerima PPD, Bappenas pun telah menentukan berbagai indikatornya. Indikator tersebut meliputi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), kualitas dokumen RKPD, pencapaian pembangunan daerah (target daerah, progres dan wilayah setara) dan inovasi pembangunan.

Selain itu, Bappenas RI juga melakukan tiga tahap penilaian sebelum menetapkan daerah terbaik, yakni tahap penilaian dokumen RKPD, tahap presentasi dan wawancara, hingga terakhir tahap verifikasi.

Berdasarkan indikator tersebut, Jawa Tengah dinilai memiliki capaian indeks pembangunan manusia (IPM) lebih baik melalui kebijakan daerah pada penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan serta kualitas pembangunan perempuan dan anak.

Jawa Tengah juga dinilai Bappenas RI memiliki RKPD yang komperhensif dan konsistensi, antara evaluasi dengan isu-isu strategis yang terjadi di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Tak hanya terkait dengan birokrasi, Provinsi Jawa Tengah juga diakui sebagai Provinsi yang 'Memulai Inisiasi Awal untuk Sirkular Ekonomi'. Penghargaan tersebut didapatkan karena keseriusan Ganjar beserta seluruh jajarannya untuk berkomitmen dalam mengembangkan penerapan energi baru terbarukan atau EBT.

Hal itu terlihat dari banyaknya jumlah desa mandiri energi (DME) di Jawa Tengah yang saat ini telah berjumlah 2.353 DME. Seluruh DME tersebut terdiri dari 2.167 DME inisiatif, 160 DME berkembang dan 26 DME mapan.

(*)