4 Fakta Kantor Kemensos Digeledah KPK, Dalami Kasus Dugaan Korupsi Bansos Beras

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa 23 April 2023.

Penggeledahan dilakukan KPK yang masih mendalami kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 di Kemensos.

Kabar penggeledahan tersebut sudah dibenarkan oleh Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

"Benar, ada kegiatan dimaksud," ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa 23 April 2023.

Kemensos juga membenarkan adanya penggeledahan di kantornya oleh lembaga antirasuah.

"Memang benar tadi ada penyidik KPK yang datang ke Kementerian Sosial mulai jam 10.00 -18.00 WIB. Terkait dengan pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020," ujar Stafsus Menteri Sosial (Mensos) bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit Prakoeswa saat dikonfirmasi.

Rozano menegaskan, penggeledahan yang dilakukan KPK tidak terkait dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Sebab kasus yang diusut merupakan kasus sebelum Risma menjabat, akhir Desember 2022.

"Itu kan sudah dijelaskan ibu di bulan Maret (kasusnya), dan tadi itu sudah dari berita acara yang kami baca yang ditandatangani para pihak itu untuk menjelaskan bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020," ucap Rozano.

Penggeledahan ruang Sekretaris Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dilakukan mulai pukul 10.00-18.00 WIB pada Selasa 23 April 2023.

Berikut sederet fakta terkait Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihimpun Liputan6.com:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 di Kementerian Sosial (Kemensos).

Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) pun digeledah pada Selasa 23 Mei 2023 oleh KPK. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya penggeledahan tersebut.

"Benar, ada kegiatan dimaksud," ujar dia dalam keterangannya, Selasa 23 Mei 2023.

Diketahui, KPK membuka penyidikan kasus dugaan korupsi bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 - 2021 di Kemensos RI. Penyidikan berawal dari pengaduan masyarakat.

Kementerian Sosial (Kemensos) membenarkan adanya penggeledahan di kantornya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

"Memang benar tadi ada penyidik KPK yang datang ke Kementerian Sosial mulai jam 10.00 -18.00 WIB. Terkait dengan pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020," kata Stafsus Menteri Sosial (Mensos) bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit Prakoeswa, saat dikonfirmasi, Selasa 23 Mei 2023.

Rozano menegaskan, penggeledahan yang dilakukan KPK tidak terkait dengan Mensos Tri Rismaharini. Sebab kasus yang diusut merupakan kasus sebelum Risma menjabat, akhir Desember 2022.

"Itu kan sudah dijelaskan ibu di bulan Maret (kasusnya), dan tadi itu sudah dari berita acara yang kami baca yang ditandatangani para pihak itu untuk menjelaskan bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020," ucap Rozano.

Bahkan, Rozano menyebut kalau penggeledahan yang dilakukan KPK telah diketahui oleh Risma. Mulai dari awal penggeledahan para penyidik KPK yang sempat memberitahu sampai dengan selesai.

"Tadi jam 18.00 WIB kira-kira mereka dari teman-teman dari KPK pamit ke Bu Menteri juga menyampaikan Terima kasih atas sikap kooperatif. Kami terhadap proses yang dilakukan mereka, aktivitas yang dilakukan pada hari ini," tuturnya.

Ada pun lokasi yang digeledah KPK yakni ruangan Sesditjen dayasos atau Ditjen Dayasos. Dimana, penyidik turut meminta sejumlah dokumen kepada Kemensos terkait penyaluran bansos yang terjadi pada 2020.

"(Yang dibawa penyidik) Apa aja yang diminta KPK, dokumen dan apa aja yang diminta KPK. Rasanya ada notebook. Ya kita kooperatif aja. Jadi yang dipakai tahun itu, pasti KPK tahu juga mekanisme soal ini notebook tahun berapa," kata Rozano.

Selain adanya sejumlah dokumen san barang bukti yang dibawa, Rozano membenarkan ada pihak pegawai yang diperiksa namun tidak sampai diamankan penyidik KPK.

"Ndak ada (tidak ada yang diamankan), kan tersangkanya masih satu. Jadi ya tidak ada yang dibawa, orang dan tadi semua berjalan dengan lancar. Jam 10.00 WIB datang, bertemu ibu dan baliknya pamitan untuk berterima kasih atas kooperatif yang kita lakukan," jelas Rozano.