Bantah Bekingi Ponpes Al Zaytun, Moeldoko: Yang Ngomong Suruh Sekolah Dulu Biar Pintar

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah rumor yang menyebut dirinya menjadi beking pondok pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu. Moeldoko mengatakan bukan preman yang memiliki kemampuan untuk membekingi seseorang atau lembaga tertentu.

"Emang preman kok jadi beking. Itu yang ngomong (membekingi) itu suruh sekolah dulu itu, biar pintar dikit," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/6/2023).

Kendati begitu, dia mengakui dekat dengan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang. Hanya saja, Moeldoko mengatakan kedekatannya dengan Panji Gumilang sebatas komunikasi politik dan publik.

"Emang kenapa (dekat)? Nggak boleh apa dekat?," ucap dia.

"Ya biasa saja (dekatnya dengan Panji Gumilang). Kan kita itu harus pandai membangun. Apalagi tugasnya Kepala KSP harus pandai berkomunikasi dengan siapapun. Kan gitu. Konteksnya komunikasi politik, komunikasi publik dan seterusnya," kata Moeldoko.

Dia meminta masyarakat tak mengartikan macam-macam soal kedekatannya dengan Ponpes Al Zaytun. Moeldoko menilai kedekatannya dengan Ponpes Al Zaytun justru sebagai hal yang positif.

"Jadi jangan terus diartikan macam-macam. Dan semakin saya bisa dekat dengan, Pak Panji Gumilang kan saya bisa makin melihat apa yang dia akan lakukan," ujar Moeldoko.

Moeldoko pernah diundang dua kali untuk berceramah soal kebangsaan di Ponpes Al Zaytun. Dia melihat norma-norma kebangsaan di Ponpes Al Zaytun berjalan dengan normal.

"Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma apa itu, kebangsaan itu berjalan di sana. Lagu Indonesia Raya itu selalu dinyanyikan. Gitu. Jadi kesehariannya kan aku dari situ. Tapi secara aku hanya melihat bahwa nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan seterusnya selalu dibicarakan di sana," tutur mantan Panglima TNI itu.

Moeldoko tak mengetahui apabila yang terjadi secara utuh di dalam Ponpes Al Zaytun, termasuk soal dugaan penyimpangan. Menurut dia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) seharus bertindak apabila ada penyimpangan di Ponpes Al Zaytun.

"Kalau ini terjadi ada penyimpangan di sisi ajaran agama Islamnya kan ada MUI, bertindak dong. Kalau ada penyimpangan di bidang ideologi kan ada, ada lembaga yang menangani kan ada," kata dia.

"Jadi enggak boleh berlarut. Karena apa ? Karena ada ribuan anak yang dididik di sana. Itu kan gelisah itu anak-anak. Harus perlu ada kepastian dari kita," imbuh Moeldoko.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah isu bahwa ada pihak Istana yang membekingi pondok pesantren (ponpes) Al Zaytun, Indramayu. Dia juga membantah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai salah satu sosok yang membekingi Ponpes Al Zaytun.

"Saya dong Istana? Ndak lah, endak, endak endak," kata Jokowi kepada wartawan usai meninjau Pasar Palmerah Jakarta, Senin (26/6/2023).

"Endak, endak, ndak," sambungnya saat ditanya soal keterlibatan Moeldoko.

Dia mengatakan telah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud Md dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mendalami apa yang terjadi di Ponpes Al Zaytun. Jokowi pun meminta masyarakat sabar menunggu hasil penelusuran pemerintah.

"Ya sabarlah, itu Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama, sudah saya perintahkan untuk mendalami untuk mendalami. Nanti kalau hasilnya sudah ada saya sampaikan," jelas Jokowi.

Sementara itu, Bareskrim Mabes Polri mengambil alih seluruh laporan terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kapolri dan Kabareskrim untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

"Saya sudah nyampaikan ke Kapolri, kemarin sudah menyampaikan ke Bareskrim dan kemarin dengan Gubernur Jabar, laporan-laporan yang masuk ke polda salurkan ke pusat, nanti biar Bareskrim yang menanganinya," kata Mahfud Md di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu (25/6/2023).

Mahfud menerangkan, keputusan menarik berkas perkara dari Polda seluruh wilayah di Indonesia disampaikan pada Sabtu, 24 Juni 2023. Karenanya, masyarakat diminta untuk menunggu proses penyelidikan yang masih berjalan.

"Belum (ada saksi yang dipanggil) baru diputuskan kemaren sore kok sudah dipanggil," ujar dia.