Konflik di Pulau Rempang, Ganjar: Pemerintah Harus Segera Turun Tangan

Liputan6.com, Jakarta Kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, di mana masyarakat menolak relokasi, turut menjadi perhatian bakal calon presiden Ganjar Pranowo.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai pemerintah harus segera turun tangan mengatasi polemik tersebut.

"Pemerintah harus segera turun tangan, jangan lama-lama. Apalagi aparatur ya mesti bisa menyelesaikan, selesaikan itu dengan sangat cepat," kata Ganjar di Jakarta, Minggu (17/9/2023).

Ganjar menyebut pemerintah harus segera bertindak dan memanggil sejumlah pihak seperti kepala daerah hingga pengelola di Pulau Rempang.

"Kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain. Makanya mesti diselesaikan, akar persoalannya dibuka dan beberapa aktornya bisa dipanggil. Di sana ada kepala daerahnya, di sana ada pengelolanya, gitu ya. Saya kira lebih cepat ya," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, semua pihak, termasuk wakil dari masyarakat yang menolak, juga harus dipanggil untuk dimintai penjelasan.

"Ya semua bisa dilakukan, maka panggil aja. Semuanya bisa dilakukan, apa pun kebijakannya segera panggil mereka jangan terlalu lama termasuk representasi dari masyarakat karena mesti kita dengarkan juga," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar Proyek Strategis Nasional (PSN) jangan sampai ada yang mangkrak dan harus diawasi pembangunannya.

Menurut Jokowi, jika ada persoalan harus segera diselesaikan dicari solusi termasuk polemik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, di mana masyarakat menolak relokasi atas rencana pemerintah yang akan membangun kawasan Rempang Eco City, di Pulau Rempang tersebut. Alhasil, bentrok antara masyarakat dengan polisi tak bisa terelakkan.

"Jika ada persoalan, jika ada permasalahan baik soal lahan, pembiayaan anggaran, urusan perizinan, tolong segera dikomunikasikan. Segera cari solusi-solusi inovatifnya, dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan yang represif kepada masyarakat," kata Jokowi dalam acara Infrastructure Forum and Edutainment Expo di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Rabu (13/9/2023).

Jokowi pun menyayangkan karena konflik tersebut sampai ke telinganya. Seharusnya hal itu bisa diselesaikan oleh menteri yang terkait.

"Masa urusan kayak gitu sampai presiden," ucap Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi pun akhirnya turun tangan dengan langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada tengah malam guna membahas konflik di Rempang.

Menurut Jokowi, akar masalah konflik di proyek Rempang Eco-City disebabkan salah komunikasi. Oleh karena itu, ia memerintahkan menteri terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Saya sudah sampaikan urusan yang di Rempang, tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri, ini hanya salah komunikasi aja, di bawah itu salah mengomunikasikan saja. Mau diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat, nah itu yang harusnya diselesaikan," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan, tujuan PSN untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan justru sebaliknya.

"Masyarakat kalau ada ganti rugi senang gitu lho yang kita inginkan. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung karena memang harga yang ditujukan adalah harga terbaik. PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaliknya, menderitakan masyarakat," tegas Jokowi.