Kapolri Mutasi 60 Personel, Siapa Saja yang Kena Rotasi Jenderal Listyo Sigit?

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi sebanyak 60 personel baik perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) Polri.

Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/2164/IX/KEP/2023 tertanggal 26 September 2023. Hal itu seperti disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.

"Mutasi dan rotasi di tubuh Polri adalah hal biasa merupakan bagian tour of duty dan penyegaran organisasi," tutur Ahmad kepada wartawan, Selasa 26 September 2023.

Dalam ST/2163/IX/KEP./2023, ada sebanyak 35 personel dimutasi dan ST/2164/IX/KEP./2023 sebanyak 25 personel dimutasi.

Posisi Kapolda Aceh yang sebelumnya dijabat oleh Irjen Ahmad Haydar digantikan oleh Irjen Achmad Kartiko yang sebelumnya menjabat sebagai Pati Baintelkam Polri, dengan penugasan Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI.

Sementara, Kapolri mutasi Irjen Ahmad Haydar dalam rangka pensiun. Kemudian posisi Wakapolda Aceh yang sebelumnya dijabat oleh Brigjen Syamsul Bahri digantikan oleh Kombes Pol Armia Fahmi. Sementara Brigjen Syamsul dimutasi lantaran memasuki masa pensiun.

Selanjutnya, Wakapolda NTT Brigjen Heri Sulistianto juga memasuki masa pensiun dan digantikan oleh Brigjen Awi Setiyono yang sebelumnya Wakil Gubernur Akademi Kepolisian.

Kemudian, tertulis bahwa AKBP Reinhard Nainggolan selaku Kapolres Dairi Polda Sumatera Utara dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri dalam rangka evaluasi jabatan. Posisinya pun digantikan oleh AKBP Agus Bahari Parama Artha yang sebelumnya Danyon Tk I Mentarsis Ditbintarlat Akpol Lemdiklat Polri.

Sebelumnya, Polri menerjunkan 2.130 personel untuk mengamankan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ribuan personel itu tergabung dalam Operasi Mantap Brata. Mereka akan bekerja sama dengan personel polda di masing-masing wilayah.

"Jumlah personel yang dilibatkan dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 yaitu Mabes Polri 2.130 personel," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan dikutip dari situs humas.polri.go.id, Selasa 26 September 2023.

Ramadhan menjelaskan, Operasi Mantap Brata 2023-2024 fokus untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024. Durasi operasi itu mencapai 222 hari.

"Personel Mabes Polri didukung kekuatan personel polda yang disesuaikan dengan anggaran Operasi Mantap Brata 2023-2024," ucap Ramadhan.

Ramadhan menyebut, di tingkat Mabes Polri ada sembilan satuan tugas (satgas). Sedangkan di polda ada tujuh satgas dan di tingkat polres ada enam satgas.

"Satgas operasi pusat terdiri dari satgas preemtif, satgas preventif, satgas tindak, satgas penegakan hukum, dan satgas pengamanan calon presiden dan calon wakil presiden," ujar dia.

Satgas berikutnya, yakni satgas antiteror, satgas pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) luar negeri, serta satgas hubungan masyarakat. Terakhir ialah satgas bantuan operasi.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan, dari laporan sementara KPU menyebut ada beberapa potensi permasalahan dalam setiap tahapan.

Pada tahapan pemutakhiran data pemilih misalnya, ada pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP, data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdapat di DPT pemilih, pemilih yang (MS) tidak terdapat di DPT, dan kesalahan elemen data dalam DPT.

"Ada potensi permasalahan pada tahapan kampanye, tahapan pencetakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, potensi permasalahan dalam tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara," katanya.

Sandi menuturkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024 pada tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu (pemilihan), dan pemilih.

Potensi permasalahan pertama ada pada aspek penyelenggara pemilu. Beberapa masalah meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.

"Dengan optimalnya sinergisitas antara Penyelenggara Pemilu yaitu antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) akan menambah kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan," katanya.

Atas hal tersebut, Sandi mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dan segala bentuk potensi konflik harus segera diredam.

TNI dan Polri, kata Sandi, bakal menggandeng berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari penyelenggara pemilu hingga tokoh masyarakat. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat.

Polri, lanjut Sandi, bahkan sudah mulai memetakan secara rinci dan detail 11 variabel potensi konflik berikut strategi penanganannya antara lain profesionalitas penyelenggaraan pemilu, konflik kepengurusan internal parpol, calon incumbent/petahana, kondisi geografis, potensi konflik paslon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas, profesional pengamanan, dan isu SARA pasangan calon (paslon).

"Polri juga melakukan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. Hal ini demi menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif," jelas Sandi.