PPP Nilai Peluang Reshuffle Kabinet Kecil di Tahun Terakhir Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP PPP Achmad Baidowi pesimis Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet. Karena masa jabatan Jokowi tinggal satu tahun.

"Ya setahun ya, kok rasa-rasanya kecil kemungkinan ada reshuflle, kalaupun ada reshuffle itu hak presiden prerogatif dari Presiden Joko Widodo," ujar politikus yang akrab disapa Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Kecuali reshuffle kabinet untuk mengganti menteri yang bermasalah. Kalau tidak ada menteri bermasalah, Awiek ragu Jokowi akan mengganti menterinya.

"Kalau memang ada yang bermasalah begtu, kalau enggak ada yang bermasalah tentu biasanya menjelang setahun tidak ada reshuffle kita liat sejarahnya, reshuffle di ujung tahun itu ketika menterinya ada masalah," ujarnya.

Awiek melihat pengalaman Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di tahun terkahir tidak ada pergantian menteri yang tidak bermasalah.

"Mulai dari jaman Pak SBY, Pak Jokowi pun begtu ketika menterinya bermasalah tiga bulan pun direshuffle, kalau tidak ada masalah ya tidak ada, landai-landai aja," ujarnya.

Sementara, Awiek menilai hanya asumsi publik saja isu reshuffle muncul setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, kemarin

"Sekali lagi soal reshuffle itu merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo sebagai user, saya kira tidak bisa maksa-maksa beliau, dan beliau bisa mengukur kebutuhan dimana untuk bisa merombak kabinetnya," jelasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, 2 Oktober 2023. Kabar reshuffle muncul setelah pertemuan tersebut.

Anggota Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Santoso mengatakan, belum ada tawaran kepada Demokrat untuk masuk kabinet. Ia pun tidak ingin berandai-andai.

"Belum ya," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Sebagai anggota dewan pertimbangan, Santoso tidak mengetahui teknis soal pertemuan Jokowi dan SBY. Santoso tidak ingin menanggapi apabila Demokrat mendapatkan tawaran menteri dari Jokowi.

"Jadi secara teknis untuk mengetahui kegiatan eksekutif partai itu lebih kepada ketum dan jajarannya," katanya.

Menurut Santoso, pertemuan SBY dan Jokowi untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang Pemilu 2024. Untuk memperlihatkan ke publik bahwa kontestasi Pemilu 2024 bukan hal yang menakutkan.

"Nah ini lah yang mungkin saya kira merupakan bagian dari niatan Pak SBY dan Jokowi bertemu dalam rangka menciptakan itu, supaya rakyat jangan terbelah meskipun punya pilihan tapi bahwa pesta demokrasi ini harus dilakukan harus dilewati tapi juga harus dilaksanakan dengan happy," kata dia.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com