Kubu Prabowo: Food Estate Dikerjakan Mentan dari Nasdem, Sekarang Jadi Tersangka

Liputan6.com, Jakarta Juru bicara bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan, Surya Tjandra, mengkritik program lumbung pangan atau food estate yang tengah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Surya, program tersebut tidak efektif mengatasi krisis pangan. Sebab, seharusnya yang ditanam adalah beras, bukan singkong.

Gayung bersambut. Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar membalas kritik yang dilontarkan jubir Anies Baswedan itu.

Dahnil menyatakan program food estate merupakan fokus dari Kementerian Pertanian (Kementan). Namun, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo baru saja dijadikan tersangka korupsi di Kementan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Food estate dikerjakan oleh Mentan. Bahkan leading sector kalau bicara beras, itu leading sector-nya Kementan, yang sekarang menterinya jadi tersangka dari Partai NasDem," kata Dahnil dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Dahnil pun menjelaskan alasan ditanamnya singkong pada program food estate. Program food estate, menurut Dahnil, tidak bertujuan untuk mememuhi kebutuhan pangan Indonesia, melainkan digunakan untuk membuat cadangan ketika terjadi krisis pangan.

"Bahasa yang digunakan di Kementerian Pertahanan itu adalah cadangan logistik strategis, fokusnya pada singkong memang," ujar Dahnil.

Dahnil menambahkan, cadangan logistik strategis merupakan konsep militer terkait dengan logistik pangan.

"Jadi yang dibangun oleh Menteri Pertahanan itu adalah area pertanian singkong yang digunakan untuk cadangan logistik strategis ketika kondisi kekurangan pangan atau krisis pangan," kata Dahnil.

"Nah, komoditi singkong banyak derivatifnya. Kemudian kita mendorong swasembada energi terbarukan dan sebagainya," sambungnya.

Maka dari itu, ia menegaskan bahwa food estate bukanlah program untuk memenuhi kebutuhan pangan.

"Kalau kemudian dimaknai publik ini sebagai food estate untuk mencukupi kebutuhan pangan, itu yang keliru. Jadi apakah program ini yang didorong oleh Presiden Jokowi gagal? Belum. Program ini dalam proses," ucap Dahnil.

Sebelumnya, juru bicara bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan, Surya Tjandra, menyoroti program food estate yang tengah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Surya, program tersebut tidak efektif mengatasi krisis pangan. Sebab, seharusnya yang ditanam adalah beras, bukan singkong.

"Food estate ini yang mestinya arahnya adalah nanam beras yang rendah karbon plus tahan iklim. Tapi kalau food estate-nya apa yang dijadikan target oleh pemerintah sekarang ini kan tapioka. Tapioka ini kayaknya belum bisa dimakan, enggak bisa langsung dimakan," kata Surya saat diskusi dengan CSIS di Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Ia pun menyebut singkong yang dihasilkan tak bisa dikonsumsi. Maka dari itu, ia menegaskan seharusnya pemerintah menanam beras.

"Memang besar-besar singkongnya, segede paha, tapi pahit rasanya. Jadi enggak bisa langsung dimakan. Kenapa enggak food estate beras gitu, misalnya. Kenapa enggak mikirin soal itu," ujar Surya.

Lebih lanjut, Surya juga mempermasalahkan kayu-kayu yang ditebang agar hutan bisa menjadi lahan untuk food estate. Dia pun mempertanyakan keberadaan pohon yang dibabat itu.

"Ini semua dari hutan yang food estate-nya ini kan ngambilnya dari hutan. Hutan dikeluarkan kemudian diratain dan bisa ditanam saat itu. Masalahnya, kayunya ke mana?" tanya Surya.

"Tadinya kan ada kayu. Nah, food estate-nya enggak jadi, kayunya hilang juga. Bagaimana menjelaskan itu?" sambungnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai program food estate terbukti gagal untuk menjadi program yang meningkatkan produktivitas pangan. Cak Imin punya solusi sendiri untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

"Food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengintensifkan tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional," kata Cak Imin ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Cak Imin mengatakan, program food estate itu telah berhenti. Maka itu perlu segera diubah dengan menggunakan lahan milik rakyat.

"(Food estate) sudah berhenti. Makanya ada switch. Switch-nya adalah gunakan lahan-lahan rakyat, intensifikasi, di-manage sebagai perusahaan raksasa negara," kata Cak Imin.

Menurut Cak Imin, untuk meningkatkan produktivitas pangan bukan dengan food estate. Ia yakin dengan membentuk perusahaan negara yang besar dan mengelola tanah atau lahan milik rakyat untuk pertanian menjadi solusinya.

"Kita harus bergeser ya, produktivitas pangan ini benar-benar harus digerakkan secara masif. Bukan melalui food estate, tetapi melalui peningkatan produktivitas lahan dan tanah milik rakyat dan petani," ujar wakil ketua DPR RI ini.

"Dengan cara apa? Dengan cara pengorganisasian manajemen pengelolaan tani yang lebih besar dan dipimpin oleh pemerintah. Maka pemilik tanah-tanah kecil bisa digabungkan dalam satu koordinasi seperti pengelolaan perusahaan dan pemerintah yang memimpin," tegasnya.

Apabila tidak segera dilakukan, Cak Imin khawatir negara terus melakukan impor. Bahkan cadangan pangan untuk masyarakat terancam akan habis.

"Kalau enggak, kita impor terus dan berbahaya. Negara-negara produsen pun satu titik tertentu akibat El Nino, krisis pangan global, akan tidak mengekspor barang ke kita. Kalau kita tidak bisa impor, kita makan dari mana? Kecuali kita berswasembada," ujar Cak Imin.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menekankan bahwa pembangunan lumbung pangan atau food estate tidak semudah yang dibayangkan, karena produksi pada kali pertama biasanya gagal.

Jokowi menyatakan tetap akan membangun lumbung pangan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

"Itu cadangan, baik cadangan strategis maupun nanti kalau melimpah betul, enggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka ke sana, kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang bapak ibu bayangkan," kata Jokowi pada 18 Agustus 2023.

Menurut Jokowi, lumbung pangan menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi krisis pangan yang mengancam produksi, mengingat negara-negara kawasan dan global sedang menghadapi krisis tersebut.

Indonesia pada tahun ini dilanda penurunan produksi pangan karena cuaca ekstrem El Nino. Untuk komoditas beras, pemerintah memperkirakan akan terjadi penurunan hingga 1,2 juta ton dari target produksi 30 juta ton.

Pemerintah menyatakan akan mengoptimalkan produksi pangan pada musim tanam selanjutnya guna menangkal krisis pangan, sekaligus mengamankan kuota impor untuk menjamin pasokan pangan di dalam negeri.

Reporter: Lydia Fransisca

Sumber: Merdeka.com