Ganjar Kritik Pemerintahan Jokowi, Puan: Tak Ada Instruksi dari Partai

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani memastikan, kritik yang disampaikan Ganjar Pranowo terhadap Pemerintahan Jokowi bukan instruksi dari partai.

Menurutnya, Ganjar memiliki data akurat saat memberikan kritik terhadap penegakan hukum era pemerintahan Presiden Jokowi. Puan mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia memang tidak boleh ada tebang pilih.

"Enggak ada instruksi (dari partai). Hal-hal seperti itu disampaikan Pak Ganjar selaku capres. Pasti beliau (Ganjar) menyampaikan hal itu karena punya data, yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan," kata Puan dilansir dari Antara, Selasa (21/11/2023).

Puan mengatakan, PDIP akan mengevaluasi terkait persoalan penegakan hukum. Bagi PDIP, kata dia, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar, baik, jujur, seadanya yang terjadi, adil, dan tentu saja tidak tebang pilih.

Puan yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menegaskan, partainya tetap mendukung Pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Pak Jokowi merupakan presiden dari PDIP, yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu," ucap Puan.

Dia menjelaskan, dari awal posisi PDIP sampai saat ini maupun sebelum masa pemilu selalu menyampaikan kritik kepada pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung. Tujuannya, bagaimana kinerja pemerintah bisa terus memperbaiki diri.

"Sehingga memang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Selain itu, kata Puan, dia sebagai Ketua DPR RI biasanya secara berkala bertemu Presiden Jokowi untuk membicarakan hal-hal yang terkait isu aktual.

"Bisa juga sebagai bukan posisi presiden dan Ketua DPR, Namun, keluarga atau orang yang sudah sama-sama mengenal," ungkapnya.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani memastikan, akan tetap bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, baik dalam agenda resmi kenegaraan sebagai Ketua DPR RI maupun dalam jabatan non pemerintahan.

"Jadi sesi-sesi selanjutnya sebagai Ketua DPR dengan Presiden pasti saya akan bertemu dengan Presiden. Kalau pun nanti ada sesi yang bukan merupakan Ketua DPR dan Presiden, maksudnya sesi resmi, tentu saja akan melakukan itu (bertemu)," tutur Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

"Buat saya silaturahmi dengan semua pihak akan menjadi sangat penting, apalagi di dalam menjelang pesta demokrasi atau pemilu yang akan datang," sambungnya.

Menurut Puan, pertemuan sebelumnya antara dirinya dengan Presiden Jokowi merupakan sesi resmi sebagai Ketua DPR RI.

"Karena saya sebagai Ketua Mikta, Forum Konsultasi Mikta 5 Negara. Kemudian mengantarkan ketua parlemen yang ada di Mikta konsultasi untuk bertemu dengan Presiden RI yaitu Pak Jokowi," jelas dia.

Tentunya sebagai pejabat negara, sambungnya, Puan harus menjalankan tugas dan fungsi yang melekat. Sebab itu, perlu ada pertemuan bersama dengan Presiden RI.

"Menjalankan sebaik-baiknya sehingga rakyat pun bisa melihat bahwa pemimpinnya dalam melaksanakan pesta demokrasi itu memang dilaksanakan dengan baik, kemudian nyaman, kemudian damai, dan tetap menjalankan tugas-tugasnya secara fungsional," Puan menandaskan.