Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

KPK Akan Panggil Kembali Ketua Komisi V DPR Lasarus dalam Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

KPK telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

oleh Fachrur Rozie diperbarui 01 Des 2023, 16:35 WIB

Diterbitkan 01 Des 2023, 16:35 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Ketua Komisi V DPR RI Lasarus pada Minggu (19/9), meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Kalimantan Barat. (Dok Kemenhub)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Apalagi, belakangan ini KPK turut memanggil sejumlah anggota Komisi V DPR RI dalam mengusut kasus korupsi tersebut. Lasarus juga sempat dipanggil KPK untuk diperiksa dalam kasus ini, pada Jumat, 28 Juli 2023 lalu.

"Ya nanti kan pasti didalami lebih lanjut dalam proses persidangan, fakta-faktanya, kemarin kan sudah dikembangkan, dua orang sudah ditahan kan, kita lihat ke depan faktanya. Karena ini kan banyak klaster, ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi nanti akan terus dikembangkan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (1/12/2023).

Dalam mengusut kasus ini, KPK mulai mendalami keterlibatan Komisi V DPR RI. KPK sempat memeriksa anggota Komisi V DPR Ridwan Bae, Hamka B Kady MS, Andi Irwan, Neng Eem Marhamah, dan Fadholi.

Ali mengatakan, KPK akan terus mendalami aliran uang dalam kasus korupsi ini berdasarkan bukti dalam pengembangan perkara.

"Pada prinsipnya tentu kami tuntaskan, semua perkara yang ada di KPK sampai kemudian fakta-fakta di persidangan, kita pelajari, analisis dari pertimbangan hakimnya, baru kemudian kita kembangkan fakta-fakta hukum itu," kata Ali.

Panggil Menhub Budi Karya

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK C1, Jakarta, Rabu (26/7/2023). (Liputan6.com/Johan Tallo)

KPK sempat memeriksa Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada, Rabu (26/7/2023). Menhub Budi dicecar soal pengawasan dan evaluasi dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Dirjen Perkeretaapian Kemenhub.

Selain Budi, tim penyidik juga mencecar hal tersebut kepada Sekjen Kemenhub Novie Riyanto yang diperiksa berbarengan dengan Menhub Budi.

"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait mekanisme internal di Kemenhub dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Dirjen Perkeretaapian," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (27/7/2023).

"Dikonfirmasi juga mengenai bentuk pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proyek tersebut," Ali menambahkan.

12 Orang Ditetapkan Tersangka

10 Orang Jadi Tersangka Suap Pembangunan Jalur Kereta Trans Sulawesi dan Proyek Perlintasan

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (kiri depan) bersiap memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan Semarang, Jawa Tengah, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/4/2023) dini hari. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

KPK sejauh ini telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Mereka di antaranya Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika, Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera Zulfikar Fahmi, Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Bernard Hasibuan, Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi.

Kemudian, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat, Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023, dan Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.