Demokrat Tak Masalah Jika Jokowi Beri Saran ke Prabowo Susun Kabinet: Pengalaman Dua Periode

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat menganggap wajar bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi saran kepada Presiden RI terpilih Prabowo Subianto untuk menyusun kabinetnya. Sebab, Prabowo perlu susunan dan kombinasi tokoh-tokoh terbaik untuk menjadi menterinya.

"Penyusunan kabinet itu kan hak prerogatif presiden terpilih ya dalam hal ini bapak Prabowo Subianto dan tentu dalam penyusunan ini beliau ingin menghasilkan susunan terbaik, kombinasi terbaik dari putra putri bangsa terbaik seluruh Indonesia sehingga benar-benar dengan maksimal selama lima tahun kedepan," kata Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra lewat pesan suara, Sabtu (4/5).

Menurutnya, Prabowo akan meminta masukan dari banyak pihak termasuk Presiden Jokowi. Terlebih, Jokowi sudah mempunyai pengalaman dua periode menjadi kepala negara.

"Dalam konteks itu juga wajar saja jika beliau misalnya salah satunya meminta masukan kepada bapak Presiden Jokowi, Pak Jokowi juga pengalaman selama dua periode," ucapnya.

Herzaky menuturkan, penyusunan kabinet bukan hanya sekedar posisi orang saja, tetapi juga mesti memahami tanggung jawab dan tugas kementerian terkait. Maka dari itu, masukan dari presiden sebelumnya sangat berharga.

Dia menambahkan, Prabowo juga sempat berdiskusi dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang (SBY) mengenai situasi politik kedepan.

"Tentunya kan banyak hal hal lain masukan masukan yang sangat berharga yang bisa di dapat dari presiden presiden sebelum ini, setahu kami Pak Prabowo juga sempat diskusi dengan Pak SBY misalnya dalam berbagai hal, mengenai situasi situasi terkini, terkait bangsa dan negara ini maupun situasi-situasi kedepan ya," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap jika diminta memberi saran dalam penyusunan menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Menurutnya, yang salah jika tidak diminta, tetapi malah ikut campur.

"Kalau minta saran kan nggak papa, kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut ikutan nimbrung lah itu yang nggak boleh," kata Jokowi ditemui di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (3/5).

Mantan Wali Kota Solo mengatakan, penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun, boleh-boleh saja bila hanya mengusulkan komposisi menteri.

"Kabinet itu adalah 100 persen hak prerogatif presiden. Kalau usul usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih," ucapnya.

Sumber: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com