Luluk DPR Sebut Akan Bekerja Keras Buktikan Dugaan Pelanggaran di Penyelenggaraan Haji 2024

Liputan6.com, Jakarta Luluk Nur Hamidah, Anggota Komisi IV DPR RI yang ikut menjadi bagian dari Pansus Haji, mengaku optimis dapat membuktikan dugaan pelanggaran yang dilakukan pemerintah saat penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Politikus PKB ini bahkan dia mengaku siap kerja pagi, siang dan malam untuk mengejar waktu masa pengabdian yang semakin mepet.

“Semangat kita tidak dibatasi jam kerja, kalau misalkan mau pagi siang sore malem tengah malem kan tidak ada masalah. jadi Bismillah aja, tapi mohon doa restu rakyat Indonesia itu paling penting,” kata Luluk kepada awak media di Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Luluk memastikan, kerja pansus Haji tidak mudah bahkan sesungguhnya sangat sangat berat. Apalagi, dia melihat dengan adanya pansus dipastikan akan ada pihak-pihak yang akan terganggu dengan adanya kerja-kerja pansus. 

“Tapi kita yakinkan bahwa ini untuk memenuhi rasa keadilan khususnya bagi jamaah reguler, jadi kita tidak punya motif lain tidak punya motif politik, kecuali memastikan bahwa jamaah haji reguler dan juga yang lain bener sesuai dengan aturan itu,” jelas dia.

Luluk ingin menegaskan, praktik ibadah haji tidak dikotori oleh praktik para pemburu rente. Apalagi jika benar ditemukan adanya mafia dalam proses ibadah di Tanah Suci tersebut.

“Kita ingin jangan ada rente, jangan ada mafia apalagi masalah haji ya kan? kita akan selidiki,” tegas Luluk.

Sejauh informasi yang didapatkan, Lulu mengaku sudah mengendus adanya aroma rasuah yang diikuti saling berbagi keuntungan. Hal itu terlihat jelas dari pengalihan kuota haji dari reguler ke khusus yang diyakini tidak berjalan sesuai payung hukum.

“Kalau informasi yang masuk sih ada ya, tidak mungkin lah dari reguler ke khusus itu harganya sudah jelas beda, ada yang mau nambah Ro 80 juta ada yang ratusan juga, da yang diuntungkan!jadi kita akan cek akan selidiki sepenuhnya karena untuk memenuhi rasa keadilan itu,” dia menandasi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memastikan, izin rapat pansus haji sudah diberikan. Maka dari itu, Cak Imin memastikan pelaksanaan rapat seharusnya sudah bisa dilakukan.

“Pada dasarnya izin untuk rapat sudah saya tanda tangani, pelaksanaan rapat mungkin menunggu teman-teman masih banyak di daerah karena reses. Saya berharap kalau reses ini pada sibuk ya diatur waktunya,” kata Cak Imin saat ditemui di kawasan CFD Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Soal ketua Pansus Haji, Cak Imin mengaku tidak ikut-ikutan. Dia mengatakan, hak penunjukan ketua diserahkan kepada mereka para anggota Pansus Haji.

“Itu proses internal, saya sudah tidak ikut-ikut lagi. Pimpinan (DPR) menyerahkan sepenuhnya (ke anggota Pansus) siapa yang akan menjadi pimpinan pansus,” jelas dia.

Cak Imin meyakini, nantinya Pansus akan menelisik penyalahgunaan visa yang diduga digunakan tidak sesuai payung hukum. Namun soal detilnya, dia memberikan kewenangan ke Pansus Haji untuk mengungkap.

“Nanti langsung ditangani oleh Pansus yang fokusnya sepertinya ada pada yang namanya visa yang tidak tepat sesuai Undang-Undang , fokus di situ,” dia menandasi.