DPR ke Menpan RB Soal ASN Pindah ke IKN: Jangan dari Jawa Semua

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini dicecar soal pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal ini terjadi saat rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2925). "Jangan dipindahin dari Jawa semua bu, tolong lah," kata Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus.

Selain itu, politikus PDIP ini juga mendorong pemindahan ASN dari kawasan Indonesia Timur. Apabila kemampuan para ASN belum mumpuni, pemerintah dapat memberdayakan.

"Kalau mereka belum siap, disiapkan, dilatih, diberdayakan, itu baru ada gunanya kita pindah ibu kota. Kalau enggak, cuma pindahkan kantor. Jadi tolong itu diperhatikan ya," ujarnya.

Kemudian, dia juga menyoroti terkait pola rekrutmen ASN di IKN Nusantara yang hanya mencakup Kalimantan Timur. Dia pun menyentil pembangunan IKN Nusantara yang dibiayai dari seluruh negeri.

"Lah utangnya sama seluruh Kalimantan kok, republik ini, bukan hanya Kalimantan Timur, why not ASN yang cakep dari Kalimantan yang lain? Utara, Selatan, Barat, Tengah, juga bisa dapat kesempatan naik kelas langsung ke IKN sana," ungkapnya.

"Jangan hanya Kalimantan Timur dong, saya minta dibuka juga kesempatan untuk Kalimantan yang lain," pungkasnya.

Proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mundur jauh dari target awal. Lantaran, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih menyesuaikan kebutuhan PNS di IKN, menyusul adanya restrukturisasi pemerintah oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih. 

Untuk itu, Menpan RB Rini Widyantini mengatakan, dirinya telah mengeluarkan surat bernomor B/380/M.SM.01.00/2025, terkait penundaan pemindahan ASN ke IKN. 

Inti surat tersebut adalah pemindahan kementerian/lembaga dan ASN yang direncanakan 2024 belum dapat dilaksanakan. Mengingat terjadinya penataan organisasi dan tata kerja sebagian kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih. Dan, kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih tersebut sedang dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansinya," jelasnya dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025).

Selain itu, Rini melanjutkan, IKN hingga akhir 2025 juga masih melakukan penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN. Seiring adanya perubahan jumlah kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih.  

"Jadwal finalnya kami belum mendapat arahan dari bapak Presiden, mengingat Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh bapak Presiden," imbuh Rini. 

Seiring berlangsungnya proses penataan organisasi dan tata kerja dari sejumlah kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih, tentunya jumlah ASN yang akan hijrah ke ibu kota baru bakal turut dilakukan penyesuaian. 

Rini mengutarakan, proses penyesuaian itu pastinya akan diikuti dengan penyelarasan dari sisi sumber daya manusia aparatur (SDMA), juga penataan aset kelembagaan sesuai postur Kabinet Merah Putih. 

"Pada tahun 2026, kami akan melakukan penapisan ulang, dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahan ini jadi relevan, terarah dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional," ungkapnya.