Angka Pengangguran dan PHK di Jakarta Melonjak hingga 7.000 Orang, Begini Respons Heru Budi

Liputan6.com, Jakarta - Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran di sejumlah kota besar Indonesia mengalami peningkatan drastis. Bahkan angka PHK dan pengangguran di Jakarta sudah menyentuh 7 ribu orang.

Jumlah itu sebagaimana data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menyebut jumlah pekerja yang ter-PHK pada periode Januari-Juni 2024 mencapai 32.064 orang. Angka PHK di Jakarta dalam rentang waktu itu tercatat mencapai 994% atau sebanyak 7.469 orang.

Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, penyebab kenaikan angka PHK dan pengangguran tidak selalu adalah warga Jakarta. Sebab meskipun sudah ada Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Jakarta masih menjadi magnet orang-orang mencari kerja.

"Lonjakan PHK ini kan Jakarta penduduknya terbuka setiap hari ada, namun DKI Jakarta kalau dilihat sementara waktu memang ada PHK," kata Heru kepada wartawan, Selasa (6/8/2024).

Heru mengaku sudah memiliki langkah mengantisipasi lonjakan pengangguran dan PHK berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk setahun yang akan datang.

Salah satu upayanya dengan percepatan ekonomi melalui Dinas UMKM. Tujuannya agar masyarakat tidak terpaku untuk mencari kerja, melainkan dengan membuka peluang kerja.

"Dinas UMKM akan dengan Disnaker ini sudah bisa terlihat dipostur APBD mengarah ke sana, memberikan edukasi memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka bisa bekerja mandiri," pungkas Heru Budi Hartono.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Merdeka.com 

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta memaparkan profil kemiskinan di DKI Jakarta per Maret 2024. Persentase penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024 ada 4,30 persen atau sebesar 464,93 ribu orang.

Angka ini menurun sebanyak 12.900 ribu orang dari catatan BPS mengenai angka penduduk miskin pada Maret 2023 yang sebesar 477,83 ribu orang.

"Angka kemiskinan Maret 2024 kembali turun setelah mengalami kenaikan akibat dampak Covid-19," kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (1/8/2024).

Meski begitu, angka kemiskinan di Jakarta per Maret 2024 tersebut masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan sebelum Covid-19 atau pada Maret 2019 sebesar 3,47 persen. 

"Tren penurunan angka kemiskinan dalam tiga tahun terakhir menjadi momentum keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan," ucap Nurul.

Menurut Nurul, membaiknya beberapa indikator makro ekonomi lah yang mendorong berkurangnya jumlah penduduk miskin di Jakarta sebanyak 12.900 orang pada periode Maret 2023-Maret 2024. 

Sepanjang 2019 hingga 2024, jumlah penduduk miskin tertinggi di Jakarta pernah terjadi pada Maret 2021 yang mencapai 501,92 ribu orang. 

Jika dibandingkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 dengan Maret 2021 telah mengalami penurunan sebesar 36,99 ribu orang.

Meski begitu, Nurul menekankan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya tentang berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Nurul menyebut, ada dimensi lain yang perlu diperhatikan, yakni tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. 

"Pada periode Maret 2023-Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan," kata dia.

Indeks P1 Maret 2024 di Jakarta ada sebesar 0,645, angka ini turun apabila dibandingkan dengan Maret 2023 pada kondisi 0,695. Sementara Indeks P2 pada Maret 2024 juga turun 0,132, jika  dibandingkan dengan Maret 2023 pada kondisi 1,175. 

"Penurunan baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menjadi tanda keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengurangi kesenjangan pengeluaran rata-rata penduduk miskin dan penyebaran pengeluaran penduduk diantara penduduk miskin di DKI Jakarta," kata dia.