Pakar Hukum Sebut Pencatutan Dukungan untuk Calon Independen Bukan Tindak Pidana

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyoroti temuan dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto. Menurut dia, hal tersebut bukan tindak pidana.

"Itu soal administratif saja, tidak ada unsur pidana," kata Fickar kepada wartawan, Selasa (27/8/2024).

Dia mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI dapat mengurangi dukungan yang diduga mencatut KTP warga Jakarta tersebut. Sehingga, KPU DKI dapat meninjau kembali apakah calon independen tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditentukan ketika jumlah dukungan yang diduga mencatut warga Jakarta itu dikurangi.

"Kalau calonnya tidak tahu, maka hanya dikurangi saja jumlah dukungannya. Jika masih cukup jumlah pencalonannya, bisa jalan terus. Jika mengurangi jumlah syarat pencalonan, maka akan gagal karena kurang dukungan dan tidak memenuhi syarat dicalonkan," jelas Fickar.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Faisal Santiago juga memiliki pandangan yang sama bahwa temuan dugaan pencatutan identitas warga Jakarta untuk dukungan salah satu pasangan bakal calon independen merupakan ranah administratif. Sebab, dia menilai hal tersebut untuk proses pendaftaran.

"Menurut saya ini ranah administratif, karena baru proses pencalonan sehingga KPU bisa membatalkan pencalonan calon independen. Ini buat proses pendaftaran baru ranah administrasi," tutur dia.

Sebelumnya, Pasangan calon jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana resmi menjadi peserta di Pilgub Jakarta 2024. Hal itu setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menyatakan Dharma-Kun memenuhi persyaratan pencalonan yang ditetapkan KPU DKI Jakarta.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat keputusan tentang pemenuhan syarat dukungan pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

"Kami tetapkan pada pukul 23:25 WIB," kata dia di lokasi, Selasa (20/8/2024).

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta, Dody Wijaya menerangkan, KPU DKI Jakarta dalam rapat pleno penetapan syarat pemenuhan calon perseorangan menerima saran perbaikan dari Bawaslu. Total, 401 data yang diterima dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Dari 401 data 167 sudah berstatus tidak memenuhi syarat dalam verifikasi faktual yang kami lakukan. Terdapat 234 yang statusnya memenuhi syarat," ujar dia.