Heru Budi: Penanganan Banjir hingga Pengentasan Kemiskinan Jadi Prioritas APBD Jakarta 2025

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, ada sejumlah program prioritas yang akan ditetapkan di penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025.

Program pertama, terkait penanganan banjir. Menurut Heru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tanggul laut atau giant sea wall dan tanggul pantai.

"Kemudian program pengentaskan kemiskinan, ketahanan di dalam ekonomi global berbasis UMKM," kata Heru di Jakarta, Selasa 17 September 2024.

Selanjutnya, ada program penanganan kemacetan. Adapun kemacetan masih menjadi persoalan yang hingga saat ini masih mendera Jakarta.

"Lalu ada program kepastian air bersih untuk masyarakat," ujar Heru.

Heru menyebut, Pemprov DKI Jakarta juga akan fokus pada beberapa program prioritas lainnya guna mewujudkan Jakarta sebagai kota global usai tak lagi berstatus sebagai ibu kota negara.

"Ada beberapa (program prioritas), antara lain ada sekian poin, tapi yang prioritas kurang lebih seperti itu," kata dia.

Lebih jauh, Heru mengatakan saat ini APBD DKI Jakarta 2025 sedang dalam proses penyusunan oleh anggota dewan.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah mengesahkan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Hal itu ditandai dengan persetujuan yang disampaikan seluruh anggota DPRD pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2024.

"Penetapan (APBD DKI 2024) Rp81,71 triliun. Setelah perubahan Rp85,19 triliun," kata Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah dalam keterangannya, dikutip Rabu 21 Agustus 2024.

Adapun APBD Perubahan 2024 sebesar Rp85,1 triliun tersebut terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 74,9 triliun dan pembiayaan daerah sekira Rp 10,2 triliun.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis milik Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan Baco merespons rencana penambahan anggaran untuk subsidi pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Jakarta 2024.

"Fraksi Golkar mendorong Pemprov DKI Jakarta menganggarkan untuk program makan bergizi gratis menyesuaikan dengan program pemerintah pusat yang telah diuji coba. Salah satunya adalah pemberian susu gratis," kata Baco dalam keterangannya, dikutip Jumat (9/8/2024).

Menurut Baco, program makan bergizi gratis menjadi salah satu upaya untuk menekan semakin banyaknya anak-anak yang menderita gagal ginjal akibat pola makan dan minum yang salah.

Lebih lanjut, Baco menyatakan Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta juga menyetujui penambahan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) pendidikan, antara lain program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Penambahan tersebut (anggaran KJP dan KJMU) sangat bermanfaat bagi para pelajar tidak mampu yang bersekolah di sekolah-sekolah swasta dan juga madrasah atau yang setingkat dengan itu," jelasnya.

Meski begitu, Baco menilai penambahan anggaran untuk KJP dan KJMU juga harus dibarengi dengan memperluas penerima manfaat.