Heru Budi Mengaku Tak Bisa Ikut Campur soal Protes Kenaikan Harga Sewa Kios di JPM Tanah Abang

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, mengatakan tak bisa ikut campur soal keputusan sepihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya yang menaikkan tarif sewa kios di Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Keputusan sepihak tersebut diprotes pedagang yang kiosnya disegel. Heru mengatakan, kebijakan ihwal tarif sewa antara Sarana Jaya dan pedagang merupakan proses business to business (B2B).

"Ini kan B2B, proses perusahaan saya tidak bisa turut campur," kata Heru kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (11/10/2024).

Lebih lanjut, Heru juga tidak mengetahui alasan pasti Sarana Jaya menetapkan kenaikan tarif sewa kios di JPM Tanah Abang. Meski begitu, dia memastikan bakal meminta Sarana Jaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Saya sudah dapat juga laporan yang jembatan. Ya nanti diselesaikan sama Sarana Jaya," ucap dia.

Diketahui, para pedagang yang kiosnya disegel Sarana Jaya selaku pengelola JPM menggelar protes pada Kamis, 10 Oktober 2024. Para pedagang keberatan dengan naiknya biaya sewa yang dinilai kemahalan.

Saat ini, pengelola mengetok harga sewa kios menjadi Rp1.043.000. Padahal, biaya sewa belum lama ini juga naik di angka Rp800 ribu dari angka awal Rp560 ribu.

Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil (RK), merespons terkait protes ratusan pedagang Pasar Tanah Abang yang kiosnya di segel secara sepihak.

Menurut RK, dalam permasalahan itu, pasti ada jalan keluarnya. Apalagi, kata dia apabila seluruh pihak bisa berembuk dan melakukan diskusi secara terbuka.

"Apa yang menjadi akar masalah penyegelan tersebut? Proses dialog sebelumnya seperti apa? Esensinya, semua orang di Jakarta berhak mencari penghidupan seusai rambu-rambu aturan yang berlaku," kata RK di Jakarta Barat, Kamis (10/10/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 itu menyebut, musyawarah menjadi solusi yang akan diambil RIDO (Ridwan Kamil-Suswono) atas kejadian penyegelan kios pedagang yang berada di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Pasar Tanah Abang tersebut.

"Solusinya ini harus dimusyawarahkan. Tidak boleh sepihak," ujar RK.

Diketahui, kios para pedagang di JPM Tanah Abang disegel secara sepihak oleh pengelola setelah pihak pedagang menolak kenaikan service charge yang dinilai terlalu membebani.

Terkini, pengelola JPM menyatakan pihak manajemen sedang melakukan kajian ulang terhadap kenaikan biaya sewa kios dan membuka opsi mencicil bagi para pedagang guna mengurangi beban mereka.