Pelantikan Prabowo dan Gibran Sebagai Presiden dan Wapres RI, Ubah Lanskap Politik?

Liputan6.com, Jakarta - Pemandangan berbeda terlihat di halaman Gedung MPR - DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2024. Sejumlah kendaraan taktis, yang terdiri dari 10 unit Anoa 6x6 Armoured Personnel Carrier (APC) dan 4 unit Indonesian Light Strike Vehicle (ILSV) bersiaga di pelataran Kompleks Parlemen.

Di sisi lain, Paspampres juga nampak memasang metal detector dan alat pengamanan.

Sementara di dalam gedung, Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar gladi kotor pelantikan Presiden-Wakil Presiden periode 2024-2029. Gladi tersebut mengatur hal-hal teknis seperti saat Presiden-Wakil Presiden masuk ke dalam ruangan.

Selama proses gladi kotor ini, posisi Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka juga Joko Widodo - Ma'ruf Amin diperankan oleh dua orang pria. Mereka masuk ke ruang pelantikan secara bersamaan dan duduk di kursi yang telah disediakan.

Joko Widodo dan Prabowo nantinya akan duduk di sisi kanan meja pimpinan MPR RI. Sementara Ma'ruf - Gibran bakal duduk disisi kiri meja MPR.

Aktivitas di gedung wakil rakyat sangat padat dua hari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung Nusantara 1 DPR/MPR RI, Minggu 20 Oktober 2024. Presiden dan wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengucap sumpah jabatan yang juga disaksikan Mahkamah Agung.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai Jakarta masih sah menjadi tempat pelantikan presiden dan wakil presiden. Hal ini lantaran IKN di Kalimantan Timur, masih belum resmi menjadi Ibu Kota Negara.

"Kan harus diakui bahwa Ibu Kota Negara masih tetap di Jakarta. Betapa pun sudah ada undang-undang baru tentang DKJ itu ya. Tetapi kan di situ diatur bahwa pemindahan Ibu Kota Negara itu nanti diatur dengan Kepres," kata dia kepada Liputan6.com, Jumat (18/10/2024).

Lantaran Keppres tersebut belum terbit, jelas dia, status Jakarta sebagai Ibu Kota masih belum hilang. Dengan begitu, lokasi pelantikan berlangsung di Gedung MPR-DPR Jakarta.

"Dan Kepres pemindahan Ibu Kota Negara itu kan sampai sekarang belum terbit. Oleh karena itu maka secara hukum Jakarta masih harus dianggap sebagai Ibu Kota Negara. Dan oleh karena Presiden itu dilantik di Ibu Kota Negara, maka tempat pelantikannya dan dilakukan oleh MPR maka memang pelantikan itu harus dilakukan di gedung MPR," kata dia.

"Itu ya alasan hukum, saya tidak bicara politik. Nah karena itu dari segi konstitusi, pelantikan dan tempat pelantikannya itu konstitusional," tegas Margarito.

Ia menyoroti tentang MPR yang akan melakukan pelantikan berdasarkan TAP MPR. Hal itu berbeda pada pelantikan sebelumnya, yang mana presiden dan wakil presiden dilantik melalui keputusan KPU dan Berita Acara Pelantikan di MPR.

Menurutnya, persoalan itu menjadi salah satu kajian lembaga di dalam MPR yang bernama Komisi Kajian Konstitusi. Lembaga yang bersifat ad hoc ini telah berkali-kali membahas hal tersebut.

"Dan Komisi Kajian Konstitusi itu sejauh yang saya tahu, sampai pada keputusan bahwa secara konstitusional dan administrasi, penting bagi MPR dan atau sah bila MPR menerbitkan TAP MPR khusus mengenai pelantikan," terang Margarito.

Karena menurutnya, pelantikan tersebut merupakan tindakan administrasi yang menjadi suatu peristiwa hukum. Untuk mencatat peristiwa penting ini, harus ada bentuk hukum lain dari MPR.

"Bagaimana peristiwa itu dicatat, bagaimana MPR merecord itu sebagai hukum, tindakan hukum? Nah menurut kami, tidak ada bentuk hukum lain dari MPR kecuali ketetapan. Kan tidak menambah, tidak mengurangi," ujar dia.

Margarito mengungkapkan, dalam penetapan ini, hanya berisi tentang peristiwa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Bukan seperti ketetapan yang dilakukan pada masa lalu.

"Dia tidak persis seperti ketetapan yang kita bayangkan di masa lalu itu. Yang mengatur berisi ketentuan-ketentuan konstitusi. No. Cuma isi ketetapan itu hanya kurang lebih 2 atau 3 pasal," ujarnya.

Yang paling penting satu pasalnya, kata Margarito, ialah menyatakan bahwa MPR telah melantik presiden dan wakil presiden terpilih Indonesia periode 2024-2029 pada Minggu 20 Oktober 2024. "Cuma itu kok isinya. Bentuk hukumnya memang ketetapan. Dan bagi saya itu tidak ada masalah. Dari segi konstitusi tidak ada masalah," ujar dia.

Margarito mengungkapkan, tidak ada dampak hukum dari penerapan ketentuan tersebut. Penetapan melalui TAP MPR atau melalui berita acara pelantikan tidak memiliki dampak berarti secara konstitusi.

"Tidak ada (dampak) juga dua-duanya. Berita acara kan tindakan biasa. Ada atau tidak ada keputusan tetap ada berita acara. Dengan atau tidak ada ketetapan, tetap saja ada berita acara. Berita acara itu yang ditingkatkan dalam bentuk ketetapan, tindakan hukum. Begitu saja sih sebenarnya. Jadi dari segi substansial tidak ada perbedaan," kata dia.

Namun demikian, Margarito memandang penetapan melalui TAP MPR menjadi lebih kuat dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, tidak ada komplikasi hukum sama sekali dari dua bentuk aturan tersebut.

Ubah Lanskap Politik Indonesia

Pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden baru diperkirakan akan membawa perubahan signifikan dalam lanskap politik Indonesia. Menurut pengamat politik dan peneliti senior Populi Center, Usep S. Achyar, simbolisasi pemindahan kekuasaan kini telah terlihat jelas, dengan pusat kekuasaan yang berpindah ke Hambalang.

“Ya, saya kira sudah terlihat bahwa simbolisasinya sekarang pusat kekuasaannya sudah berpindah ke Hambalang. Pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan secara sesingkat-singkatnya,” ungkap Usep kepada Liputan6.com, Jumat (18/10/2024).

Ia menambahkan bahwa gaya kepemimpinan Prabowo, termasuk pemanggilan menteri dan rekrutmen yang mengakomodasi berbagai pihak, menunjukkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan era Presiden Jokowi.

Usep menyoroti bahwa meskipun upaya harmoni ini diupayakan, ada potensi konflik di kalangan elite politik. “Bibit pertengkaran elite yang sedang ditanam dari sekarang,” tegasnya.

Ia juga mencatat pentingnya seremoni pelantikan sebagai simbolisasi dari perpindahan kekuasaan yang diharapkan berlangsung mulus.

“Artinya untuk kepentingan Prabowo juga dapat, untuk kepentingan Pak Jokowi tentu. Penghormatan itu kan yang paling mungkin kepentingan Pak Jokowi,” jelasnya.

Hal ini juga mencerminkan harapan bahwa program-program Jokowi, khususnya yang berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), dapat dilanjutkan. Menurutnya, pelantikan Prabowo tidak hanya menjadi momen formal, tetapi juga sebagai kesempatan untuk membangun simbolisasi dan karakter kepemimpinannya.

“Saya kira Pak Prabowo akan mulai membangun simbolisasi dan karakternya, termasuk dari kemarin simbolisasi-simbolisasi yang menunjukkan bahwa pusat kekuasaan sudah terpindah,” ujarnya.

Usep juga mencermati kemungkinan keberlanjutan dari gaya kepemimpinan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo, terutama dengan adanya figur seperti Gibran yang merepresentasikan kepentingan dan gaya mantan presiden. “Saya kira nanti mungkin, pelan-pelan akan dominan gayanya yang kepentingannya Pak Prabowo,” tambahnya.

Dalam pidato perdana presiden terpilih Prabowo nanti, Usep menekankan pentingnya memperhatikan janji politik yang telah disampaikan serta arah kebijakan pemerintahannya ke depan.

“Harusnya tergambar jadi kebijakan umum tentang pemerintah yang akan dilakukan ke depan menjadi sangat penting. Kemana arah kebijakan Pak Prabowo untuk menyejahterakan rakyat dan menyelesaikan persoalan-persoalan kenegaraan ini,” pungkasnya.

Dengan begitu, pelantikan Prabowo diharapkan bukan hanya menjadi momen seremonial, tetapi juga langkah awal menuju perubahan yang akan memengaruhi kebijakan dan dinamika politik Indonesia.

Sementara itu, Pimpinan MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyampaikan, pelantikan presiden 20 Oktober mendatang akan menjadi perhatian masyarakat internasional karena Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

“Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan mayoritas penduduknya muslim. Kita menjadi salah satu negara yang dianggap berhasil memadukan demokrasi dengan nilai-nilai keislaman atau keagamaan. Tentu pelantikan presiden ini akan menjadi perhatian bagi dunia internasional.” kata Eddy, Selasa 15 Oktober 2024.

Eddy memastikan, persiapan pelantikan akan dilakukan sebaik-baiknya dan matang.

“Karena itu seperti disampaikan Ketua Pak Muzani, Kami di MPR akan persiapkan dengan sebaik-baiknya agenda pelantikan presiden 20 Oktober mendatang. Rangkaian pertemuan hari ini adalah memastikan sekaligus melaporkan persiapan acara tersebut sekaligus menyampaikan secara langsung undangan dari MPR” lanjutnya. 

Menurut Wakil Ketua Umum PAN ini, pelantikan Presiden RI 20 Oktober mendatang menyimpan pesan penting tentang keberlanjutan dan juga upaya merawat keberagaman dengan persatuan. 

“Bahwa setelah pemilu selesai maka kita semua bersatu untuk kemajuan Indonesia. Tidak ada lagi dibeda-bedakan kubu atau latar belakangnya. Pelantikan ini juga memberikan pesan tentang keberlanjutan yakni bagaimana Indonesia berkomitmen melanjutkan pembangunan untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 mendatang,” ungkapnya. 

Eddy berharap pesan persatuan dan keberlanjutan di pelantikan presiden 20 Oktober mendatang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia dan juga untuk dunia internasional. 

“Pesan persatuan tentu penting disampaikan agar masyarakat juga merasakan demokrasi yang sejuk dan teduh, yang mencari persamaan dan bukan terus membenturkan perbedaan. Rasa persatuan ini agar pembangunan dan target-target pertumbuhan ekonomi ke depan bisa tercapai,” kata dia.

“Pesan keberlanjutan juga penting bagi dunia internasional, bahwa capaian-capaian Presiden Jokowi akan dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Sehingga kerjasama internasional maupun investasi yang sudah berjalan akan terus diperkuat dengan,” pungkasnya.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan, dua mantan calon presiden (capres) Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo akan menghadiri pengambilan sumpah atau pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Minggu, 20 Oktober 2024.

"Pak Anies, Mas Ganjar Alhamdulillah insyaallah hadir. Saya sudah berkontak tadi malam, Mas Ganjar menyampaikan kehadirannya, Mas Anies juga menyampaikan kehadirannya," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Sedangkan terkait dengan dua mantan calon wakil presiden yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Mahfud Md, dia belum bisa memastikan kehadiran mereka.

"Saya belum bisa kontak, demikian juga Mas Muhaimin. Tapi Mas Ganjar dan Mas Anies kami sudah berkontak Alhamdulillah," ujar dia.

Muzani mengatakan, akan mengunjungi mantan Wakil Presiden yakni Try Sutrisno pada hari ini. Dia akan memberikan undangan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden terpilih untuk periode 2024-2029.

"Iya kami hari ini akan mengantarkan undangan pelantikan ke Pak Try Sutrisno, kami mengharapkan beliau sebagai wakil presiden bisa hadir, pada acara pelantikan Presiden dan Wapres 20 Oktober yang akan datang," ujar dia.

Kemudian, untuk rencana memberikan undangan terhadap dua mantan presiden yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri direncanakan besok, Kamis 17 Oktober 2024.

"(SBY) Mungkin besok, karena ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan. (Mega) Iya sedang direncanakan juga, mungkin besok," pungkasnya.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden 2024-2029 sudah siap. Menurut dia, secara keseluruhan persentase kesiapannya sudah mencapai 90 persen.

"Sudah 90 persen," kata Ahmad Muzani saat ditemui awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dia menambahkan, secara prosesi tidak ada hal yang berbeda saat pelantikan pada 20 Oktober mendatang. Sekjen Gerindra itu pun mengajak masyarakat menyaksikan gladi kotor dan bersih pelantikan Prabowo-Gibran yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat.

"Prosesi sepertinya sama dari rencana prosesi protokol sampai dengan hari ini. Nanti kita akan lihat nanti di gladi kotor dan gladi bersih, 18 geladi kotor, 19 geladi bersih," ungkap Muzani.

Soal tamu undangan kenegaraan, Muzani mencatat sudah banyak yang konfirmasi hadir. Jumlah itu terus bertambah dan terus dicatat oleh Kementerian Luar Negeri.

"Sudah cukup banyak, jumlahnya lagi terus dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri. Negara ASEAN dan mitra-mitra ASEAN," tutur dia.

Sementara itu, Muzani memastikan Presiden Joko Widodo akan hadir. Undangan terkait sudah disampaikan pada hari ini.

"Kami mengundang kedatangan Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober hari minggu yang akan datang. Alhamdulillah Pak Jokowi Insyaallah berkenan untuk hadir pada hari minggu yang akan datang," tandas Muzani.

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga direncanakan akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang.

“Insyallah, mudah-mudah sehat dan bisa hadir,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Sementara itu, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menyatakan akan turut hadir pada pelantikan Prabowo-Gibran.

“Ya kalau diundang hadir,” kata dia.

Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto aktif melakukan konsolidasi. Prabowo mendekati presiden-presiden terdahulu, diantaranya presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prabowo menjamu SBY di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa pertemuan dilakukan untuk mendengarkan masukan SBY dan Prabowo perlu pandangan menjelang pelantikan presiden.

"Terkait tugas beliau dan tantangan kepemimpinan beliau lima tahun ke depan mengingat kondisi geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis ke depan," ucap Dahnil.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan Prabowo dan SBY akan bertemu lagi dalam waktu dekat.

"Saya tidak tahu mengenai persisnya, tetapi saya rasa pasti akan ada pertemuan-pertemuan dalam waktu dekat ini juga Pak Prabowo dengan Pak SBY," ucap Riefky.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI, KH. Marsudi Syuhud meminta semua pihak menjaga stabilitas nasional, kerukunan antarsesama, mendukung transisi pemerintahan dan program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menjadi penting agar pembangunan dapat berjalan lancar sehingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Semua pihak agar mendukung program yang akan dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dukungan ini akan memastikan kelanjutan pembangunan dan kemajuan bangsa,” pinta Marsudi.

Senada, mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah mengatakan kebijakan strategis yang akan diterapkan Prabowo-Gibran mencakup beberapa sektor penting, diantaranya peningkatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta. Hal ini diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini, seperti ketergantungan pada impor pangan, energi, dan manufaktur, serta permasalahan sumber daya manusia (SDM).

“Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera, serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” ujar Burhanuddin.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia, Igor Dirgantara mengatakan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai sebagai yang paling mulus dalam sejarah Indonesia tanpa ada gejolak politik besar.

“Stabilitas politik terjaga karena kabinet Prabowo-Gibran akan diisi oleh banyak profesional, sekitar 40%, yang sejalan dengan visi kabinet zaken. Dan transisi ini yang terbaik dalam sejarah Bangsa Indonesia,” ungkap Igor.

Igor menambahkan dengan mulusnya transisi pemerintahan dapat menjaga stabilitas politik di Indonesia, apalagi banyak tokoh-tokoh yang akan membantu Presiden Terpilih juga dari kalangan profesional.

“Dari beberapa kali pergantian pemerintahan, kali ini menjadi yang termulus tanpa adanya gonjang-ganjing politik besar, berbeda dengan pemerintahan sebelumnya,” tegas Igor.

Pengamat Politik Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago mengatakan semua pihak harus mendukung transisi pemerintahan agar tidak terjadi guncangan politik dan Indonesia dapat stabil dalam melewati masa tersebut. Termasuk elite politik, juga harus mendukung pergantian tongkat estafet Pemerintahan.

“Masa transisi ini penting untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan memastikan program berjalan lancar hingga kabinet baru terbentuk, demi keberlanjutan pembangunan di Indonesia,” pungkasnya.

Harapan-harapan dari masyarakat untuk Presiden Baru Prabowo berdatangan. Misalnya, Dedi seorang pedagang kaki lima di sekitaran Cikini, Jakarta. Tak muluk-muluk, dia hanya ingin Prabowo bisa membawa Indonesia semakin baik.

"Kan keinginan masyarakat Indonesia kan presiden yang baru, ya lebih baik daripada yang sebelumnya gitu kan," kata Dedi saat ditemui Liputan6.com, Rabu 16 Oktober 2024 di Jakarta.

Dia berharap, Indonesia tak seperti di era Orde Baru, di mana Prabowo memang banyak kenangan di era tersebut. "Apalagi dia kan abdi, kalau bisa ya mirip-mirip lah sama kayak pendahulunya itu. Cuman jangan ideologinya, ideologi orde baru," kata Dedi.

Permintaan dia tak muluk-muluk. Karena sebagian besar waktunya mencari nafkah dihabiskan di Jakarta, dia ingin ada perubahan berarti di kota itu. Missalnya, di halte Tebet hingga Cipinang Muara, masih tak tertata baik.

"Kalau bisa Pak Prabowo benahin, jangan (buat) orang parkir sembarangan," ujarnya.

Seorang seniman Taman Ismail Marzuki (TIM) yang akrab dipanggil Budi Kuncir juga mendengar bakal ada Menteri Kebudayaan di jajaran pembantu Prabowo.

Dia meminta, agar anak buah presiden itu benar mengurusi seniman dan budayawan yang ada.

"Saya jawab komprehensif saja, mewakili saja. Harapan kita ya memang Kementerian Kebudayaan lahir, terus bisa ngurus teman-teman ya budayawan, seniman, segala macamnya," kata Budi.

Dia juga berharap, Prabowo bersama anak buahnya bisa menyelesaikan persoalan TIM secepatnya terkait dengan revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta demi kesejahteraan seniman ke depannya.

"Yang pertama kali, persoalan tim kan juga belum selesai. Selesaikan dulu lah persoalan Taman Ismail Marzuki ini. Tentang keberadaan seniman di sini, tentang kebijakan segala macam yang ada di TIM. Ini kan TIM juga belum selesai. Karena sampai saat ini kan saya melihat TIM kan ada dualisme. Yang satu dinas, yang satu Jakpro," ungkap Budi.

Selain itu, dia juga berharap Praboeo bersama anak buahnya memikirkan ulang untuk bisa mengganti Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta-propertindo (perseroan Daerah) untuk Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.

"Itulah yang harus diselesaikan. Pergub itu kan belum dianulir, belum diganti," kata Budi.

"Saya pikir, Ketika Prabowo sudah menjadi presiden, melalui Menteri Kebudayaan, ya selesaikan saja dulu persoalan Taman Ismail Marzuki, karena saya mewakili, saya ada di TIM," tukasnya.

Siti Syafania Kose, mahasiswi Universitas Indonesia jurusan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) juga ikut bersuara tentang harapannya untuk Prabowo, di mana dapat menjadi pemimpin yang amanat bagi Indonesia.

"Enggak hanya baik ke satu golongan saja, tetapi bisa memimpin Indonesia dan membuat Indonesia sejahtera, secara holistik, secara keseluruhan. Semoga ke depannya demokrasi, nilai-nilai demokrasi, kebebasan gitu semakin kuat, dan juga ekonominya menguat," kata dia.

Syafania juga berharap berkurangnya masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dan Prabowo dapat lebih tegas dalam membenahi kebijakan tersebut.

Bukan hanya itu, dia juga meminta para pembantu Prabowo yang baru, bisa menyelesaikan segala kebijakan yang mendapat protes keras dari masyarakat.

"Terutama mungkin dari lingkup aku sebagai mahasiswa yang juga sedang tinggal di Ibu Kota dan juga aktif di sosial media mungkin banyak mendengar masalah seperti TAPERA, dan lain-lain, mungkin bisa dengan cepat diperbincangkan juga untuk masalah kebijakan (dengan) mendengarkan suara-suara rakyat secepatnya sebelum implementasinya (jalan)," kata dia.

"Mumpung lagi banyak momentumnya, jadi sebaiknya jangan tunggu sampai nanti permasalahannya (datang) baru direvisi lagi. Karena kalau sudah lama, takutnya juga sudah banyak berdampak buruk mungkin ke beberapa lapisan masyarakat juga," tutur Syafania.

Karena itu, dia meminta pemerintah ke depan mau mendengar suara-suara masyarakat sebenarnya.

"Yang pasti tolong untuk mendengarkan masyarakatnya secara aktif dan dicerminkan juga dari kebijakan-kebijakan ke depannya," tutupnya.