Komisi II DPR Apresiasi Penunjukan Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda menyebut, Presiden Prabowo Subianto sudah mengirim Surat Presiden (Surpres) kepada Pimpinan DPR RI, terkait penunjukan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Rifqi mengapresiasi penunjukkan Basuki, sebab ia menilai Basuki merupakan orang yang ahli dalam bidang infrastruktur di Indonesia.

“Kami mendengar Presiden telah mengirim Surat Presiden (Surpres) kepada pimpinan DPR menunjuk Basuki Hadimulyono menjadi kepala otorita IKN. Ini merupakan kabar baik,”kata Rifki kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Komisi II selaku mitra kerja berharap, OIKN diberikan kewenangan bukan hanya terkait dengan pengelolaan IKN, tetapi juga dalam konteks pembangunan.

"Dalam konteks budgeting, kami berharap Otorita IKN yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI diberikan kewenangan bukan hanya terkait dengan pengelolaan IKN, tetapi juga dalam konteks pembangunan dan penataan infrastruktur," kata dia.

Komisi II DPR RI juga menyambut baik pernyataan Prabowo Subianto yang memiliki target penyelesaian infrastruktur dan pembangunan ekosistem kawasan IKN selesai dalam empat tahun ke depan.

"Karena itu, kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh melalui tiga fungsi konstitusional yang kami memiliki, fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan," kata dia.

Rencananya, dalam waktu dekat, pimpinan Komisi II DPR RI akan meninjau kondisi terkini persiapan dan perkembangan pembangunan kawasan IKN.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden RI Prabowo Subianto kembali menunjuk Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala Otorira IKN di era pemerintahan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi.

"Sudah, sudah (ditunjuk). Pak Basuki diminta melanjutkan lagi," kata Prasetyo di Akmil Magelang Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Sementara untuk Wakil Kepala Otorita IKN, Prasetyo menyebut belum dipilih Prabowo. Untuk itu, dia menilai pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN belum dilakukan dalam waktu dekat.

"Belum, belum," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada Kabinet Merah Putih saat retreat hari kedua di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024), salah satunya soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Prabowo menargetkan pembangunan IKN rampung dalam waktu empat tahun.

"Sesi terakhir sore ini, Pak Presiden Prabowo memberikan pengarahan. Satu dari empat point pengarahan beliau adalah soal IKN," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dikutip dari akun Instagramnya @rajaantoni, Sabtu (26/10/2024).

Menurut dia, Prabowo menegaskan bahwa proyek IKN yang dimulai Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi itu akan dilanjutkan. Prabowo juga menyampaikan komitmen merampungkan pembangunan IKN dalam kurun waktu 4 tahun.

"Soal IKN sebanarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," ujarnya.

"Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun," sambung Raja Juli.

Basuki Hadimuljono masih akan terus berkontribusi pada negara, selepas jabatannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah usai.

Basuki Hadimuljono akan melanjutkan karir sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Tugas itu disebutnya merupakan permintaan dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

"Saya bukan mendahului, tapi menurut pak Setneg, menurut pak Jokowi, saya masih diminta di OIKN," ujar Basuki Hadimuljono saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Sebelumnya, Basuki juga telah mengisi posisi sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN. Nantinya, Presiden Prabowo akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkatnya sebagai Kepala Otorita IKN definitif.

"Sekarang Plt-nya sudah berhenti. Sekarang lagi diurus oleh bapak Setneg. (Kapan?) Belum tahu, kan Keppres-nya belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg, yang lama maupun yang baru," ungkapnya.

Masih Diperbantukan

Meskipun sudah tak lagi menjabat Menteri PUPR, Basuki belum lepas sepenuhnya dari instansi tersebut. Pasalnya, Prabowo memutuskan untuk memecah instansi tersebut jadi dua bagian, yakni Kementrian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Oleh karenanya, Basuki diminta oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk membantu menyiapkan peraturan yang membawahinya. Termasuk untuk urusan tupoksi dan organisasi.

"Kami sudah serahkan kepada beliau, kepada Menpan RB mengenai Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nanti tinggal kita lihat Perpresnya, eselon I-nya nanti apa saja namanya, PU apa saja namanya," jelasnya.

"Kami dengan teman-teman eselon I semangatnya adalah dua-duanya harus maju bersama. Sistem-sistem yang sudah kami bagi di PUPR akan kita sampaikan juga ke PU dan Perumahan. Sehingga jangan sampai ada jeda untuk bergerak," pungkas Basuki.