Pembangunan IKN Dilanjut, Blokir Anggaran Kementerian PU dan Otorita IKN Sudah Dibuka

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan  Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut. Anggaran pembangunan infrastruktur IKN di pos Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang semula dibekukan telah dibuka.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran pembangunan IKN yang dibuka mencapai Rp 10 triliun. Dengan pembukaan pembekuan ini maka pembangunan infrastruktur segera dilanjutkan.

“Pada tanggal 15 April ini, kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU (Pekerjaan Umum) dan dirjen-dirjennya bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, ada sekitar Rp 10 triliun sekian untuk PU melanjutkan pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk menyelesaikannya,” kata Basuki Hadimuljono dikutip dari Antara, Rabu (23/4/2025).

Pembangunan IKN tahap pertama periode 2022-2034 yang belum selesai, akan kembali dilanjutkan. Kementerian PU akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur, yaitu jalan tol, istana wakil presiden, masjid, air limbah, dan sejumlah jalan yang berada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membangun lima tower rusun tambahan yang akan digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan.

Anggaran Otorita IKN juga Dibuka 

Lebih lanjut Basuki mengatakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pertama sebesar Rp 3,4 triliun untuk Otorita IKN, yang sebelumnya juga diblokir, sudah dibuka, dan ada beberapa paket pekerjaan yang sudah ditenderkan.

“Nanti pertengahan Mei, harapan kami sudah ada penandatangan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan. Dari 1A, KIPB 1A, 1B, 1C, yang di kawasan yang belum dikerjakan oleh pekerjaan sebelumnya, (akan) dikerjakan oleh Otorita sebesar Rp 3,4 triliun,” ucapnya.

Otorita IKN, sambungnya, juga akan memulai pekerjaan tender untuk menata kawasan Sepaku agar tidak kumuh. Setelah penandatangan kontrak tender-tender tersebut, OIKN, akan akan melanjutkan pelelangan tender untuk membangun lembaga yudisial dan legislatif.

Selain itu, ada pekerjaan-pekerjaan yang merupakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan total Rp132 triliun yang berasal dari investor dalam negeri dan luar negeri seperti Malaysia dan China.

“Saya kira dengan kegiatan-kegiatan itu, saya optimis untuk bisa merampungkan. Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit saat sudah ada programnya dan kita tinggal melengahkan dan kita bisa kerjakan, tinggal kita awasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menargetkan pembangunan kawasan Istana dan kompleks perkantoran pemerintah akan rampung pada Juni 2025. Terdiri dari Istana Negara, Istana Garuda, bangunan Sekretariat Presiden, hingga kantor Kemenko dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Pembangunan di kawasan Istana, Kemenko dan Kemensetneg serta ekosistemnya, yang ditargetkan seluruhnya akan selesai pada bulan Juni 2025," ujar Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025).

Bimo memaparkan, gedung kantor pemerintah di IKN terdiri dari kompleks Kemenko I, Kemenko III, Kemenko IV, dan Kemensetneg.

Kompleks Kemenko I terdiri dari 4 tower yang telah fungsional, dengan kapasitas 1.286 orang. Dengan rincian, tower I dapat menampung 478 orang, tower II 147 orang, tower III 246 orang, dan tower IV 397 orang.

Sementara kompleks Kemenko III punya 4 tower fungsional dan dapat menampung 1.375 orang. Dengan rincian, tower I sebanyak 536 orang, tower II 203 orang, tower III 216 orang, dan tower IV 420 orang.

Lalu, untuk kompleks Kemenko IV dengan 4 tower fungsional bisa menampung hingga 1.232 orang. Dengan rincian, tower I 386 orang, tower II 190 orang, tower III 386 orang, dan tower IV 270 orang.

Sedangkan untuk perkantoran di Kemensetneg terdiri dari 3 tower fungsional. Dengan kapasitas tampung 5.572 orang, dengan rincian tower I 2.328 orang, tower II 1.954 orang, dan tower III 1.290 orang.

"Dengan demikian, secara keseluruhan kompleks Kemenko dapat menampung sebanyak 9.465 pegawai," kata Bimo.

Tak hanya perkantoran, kompleks itu juga menyediakan ekosistem beberapa tenant yang telah aktif beroperasi. Semisal minimarket di Kemenko I, hingga beberapa restoran yang tersedia di beberapa lokasi perkantoran dan hunian.

"Sementara sarana pendukung seperti ATM vending machine, kantor pos juga telah tersedia di beberapa lokasi perkantoran maupun di hunian," imbuh Bimo.